Kaburnya garis pemisah antara kombatan dan warga sipil dalam konflik Papua bukan sekadar pelanggaran prosedur operasional; ini adalah krisis martabat hukum dan penyangkalan terang-terangan terhadap norma kemanusiaan dasar yang membedakan peperangan dari pembantaian. Komnas HAM telah meluncurkan peringatan hukum yang tajam, menempatkan prinsip pembedaan (principle of distinction) sebagai ujian utama legitimasi etis operasi keamanan di wilayah tersebut. Ketika tuduhan 'agen intelijen' atau kecurigaan sepihak dapat dengan mudah mencabut status perlindungan seseorang, maka negara bukan sedang menjalankan hukum, melainkan melakukan pelanggaran berkedok keamanan yang menggerus fondasi hukum humaniter.
Prinsip Pembedaan: Norma Jus Cogens yang Terus Diabaikan di Tanah Papua
Peringatan Komnas HAM mengenai Prinsip Pembedaan adalah seruan moral yang langsung menohok jantung kegagalan struktural negara. Prinsip ini, yang termaktub sebagai norma jus cogens dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 dan berlaku juga dalam konflik bersenjata non-internasional (Non-International Armed Conflict), adalah garis batas absolut. Ia mewajibkan para pihak untuk senantiasa membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, serta objek sipil dan sasaran militer. Abaikan ini, dan setiap serangan berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang. Namun dalam konteks Papua, prinsip dasar ini justru mengalami disintegrasi melalui mekanisme sistematis:
- Kriminalisasi Status Sipil: Penggunaan label 'kelompok kriminal bersenjata' atau 'agen intelijen' menjadi pembenaran instan untuk menarget individu di luar kerangka hukum. Ini merupakan penyangkalan langsung terhadap hak atas praduga tak bersalah dan perlindungan dasar warga sipil.
- Doktrin Kontra-Insurgensi yang Mengaburkan: Praktik operasi yang menyamaratakan ancaman dari suatu komunitas mengakibatkan stigmatisasi kolektif, sehingga menempatkan seluruh penduduk dalam posisi rentan dan sah untuk dicurigai.
- Kegagalan Mekanisme Verifikasi Independen: Klaim intelijen yang tidak pernah diuji dalam proses peradilan yang adil menjadi satu-satunya dasar untuk mencabut status perlindungan. Ini menghilangkan due process dari medan konflik.
Ujian Kedaulatan Hukum: Tanggung Jawab Negara dalam Mematuhi Hukum Humaniter
Teguran Komnas HAM ini sejatinya adalah cermin bagi kegagalan kedaulatan hukum Indonesia di Papua. Sebagai pihak utama dalam konflik dan pemegang monopoli kekuatan sah, negara memikul tanggung jawab ekstra (due diligence) untuk tidak hanya mematuhi, tetapi secara proaktif menegakkan Prinsip Pembedaan. Klaim bahwa operasi keamanan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia akan tetap menjadi retorika kosong selama prinsip yang menjadi jantung hukum humaniter ini diinjak-injak. Negara gagal dalam ujian ini melalui beberapa dimensi:
- Narasi yang Mengriminalisasi Komunitas: Narasi yang menyamakan komunitas tertentu dengan gerakan separatis menghilangkan perlindungan kolektif bagi warga sipil di dalamnya, sebuah pelanggaran terhadap hukum kebiasaan internasional.
- Absennya Mekanisme Investigasi yang Kredibel: Ketidakadaan lembaga investigasi independen dan transparan untuk setiap insiden dengan korban sipil membuat akuntabilitas menjadi ilusi dan impunitas menjadi norma.
- Delegitimasi Peran Komnas HAM: Respons negara yang kerap mengecilkan atau mengabaikan temuan dan rekomendasi Komnas HAM menunjukkan ketidaksungguhan dalam menjadikan hukum sebagai panglima.
Pertanyaan etis yang paling menggugah bagi setiap aktivis hukum kini adalah: hingga kapan kita akan membiarkan kerangka hukum humaniter direduksi menjadi sekadar retorika diplomatik, sementara di lapangan, darah warga sipil di Papua terus tumpah dengan dalih keamanan? Ketika Prinsip Pembedaan—garis batas terakhir kemanusiaan dalam perang—dilanggar secara sistematis, bukankah negara justru sedang memperlemah kedaulatannya sendiri dengan menunjukkan ketidakmampuan menghormati hukum yang dibuatnya sendiri? Tegasnya, penghormatan terhadap hukum bukanlah tanda kelemahan, melainkan puncak peradaban. Saatnya mengembalikan martabat hukum ke pusat kebijakan keamanan, dimulai dari penghormatan mutlak terhadap peringatan Komnas HAM dan penerapan nyata prinsip dasar yang membedakan kita dari barbarisme.
