Sabtu, 13 Juni 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
HUKUM & ETIKA
370 artikel ditemukan
Kritik terhadap RUU Kamnas: Ancaman terhadap Supremasi Hukum dan Kebebasan Sipil dalam Nama Keamanan
HUKUM & ETIKA
Kritik terhadap RUU Kamnas: Ancaman terhadap Supremasi Hukum dan Kebebasan Sipil dalam Nama Keamanan
RUU Kamnas mengancam supremasi hukum dengan memberikan kewenangan luas tanpa pengawasan judicial yang memadai, berpotensi mengubah keamanan nasional menjadi ala...
23 Mei 2026
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Potensi Pelanggaran HAM oleh TNI dalam Operasi di Papua ke Komnas HAM
HUKUM & ETIKA
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Potensi Pelanggaran HAM oleh TNI dalam Operasi di Papua ke Komnas HAM
Laporan koalisi masyarakat sipil ke Komnas HAM mengenai dugaan pelanggaran HAM oleh TNI di Papua menjadi ujian kritis bagi independensi lembaga dan martabat huk...
23 Mei 2026
KY Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Militer di Kasus Andrie Yunus
HUKUM & ETIKA
KY Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Militer di Kasus Andrie Yunus
Komisi Yudisial membuka investigasi dugaan pelanggaran etik hakim militer dalam persidangan kasus Andrie Yunus, menguji transparansi dan akuntabilitas peradilan...
22 Mei 2026
Penahanan Aktivis Lingkungan di Kalimantan: Antara Keamanan Nasional dan Penghancuran Ruang Demokrasi
HUKUM & ETIKA
Penahanan Aktivis Lingkungan di Kalimantan: Antara Keamanan Nasional dan Penghancuran Ruang Demokrasi
Penahanan aktivis lingkungan di Kalimantan dengan dalih keamanan nasional merupakan instrumentalisasi hukum pidana yang melukai prinsip negara hukum, melanggar...
22 Mei 2026
Kasus Penyadapan Illegal oleh Aparat: Menguji Batas Hukum dan Etika dalam Penegakan Hukum
HUKUM & ETIKA
Kasus Penyadapan Illegal oleh Aparat: Menguji Batas Hukum dan Etika dalam Penegakan Hukum
Kasus penyadapan ilegal oleh aparat penegak hukum menguak pelanggaran multi-lapis terhadap hak privasi, due process, dan prinsip negara hukum. Kasus ini juga me...
22 Mei 2026
Mantan Komisioner Komnas HAM: Kebijakan Cybersecurity Berpotensi Langgar Prinsip Proportionalitas
HUKUM & ETIKA
Mantan Komisioner Komnas HAM: Kebijakan Cybersecurity Berpotensi Langgar Prinsip Proportionalitas
Rancangan Perpres Cybersecurity Nasional dikritik karena berpotensi melanggar prinsip proportionalitas hukum internasional, memberikan kewenangan berlebihan bag...
22 Mei 2026
Fraksi DPR Soroti Penggunaan Kekuatan Berlebihan Dalam Operasi Keamanan Perbatasan Papua
HUKUM & ETIKA
Fraksi DPR Soroti Penggunaan Kekuatan Berlebihan Dalam Operasi Keamanan Perbatasan Papua
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, John Patria, mempertanyakan prinsip proportionalitas dan pembedaan (distinction) dalam operasi gabungan TNI-Polri di wi...
22 Mei 2026
Pelatihan Hukum Humaniter untuk Tentara: Hanya 30% Personel TNI yang Mengikuti Kursus Mandatory
HUKUM & ETIKA
Pelatihan Hukum Humaniter untuk Tentara: Hanya 30% Personel TNI yang Mengikuti Kursus Mandatory
Hanya 30% personel TNI di daerah konflik yang telah mengikuti kursus mandatory hukum humaniter, mengindikasikan krisis martabat hukum yang struktural. Kegagalan...
22 Mei 2026
Gugatan Warga Sipil Terhadap Operasi Militer di Papua: Pengadilan Negeri Jayapura Mulai Persidangan
HUKUM & ETIKA
Gugatan Warga Sipil Terhadap Operasi Militer di Papua: Pengadilan Negeri Jayapura Mulai Persidangan
Persidangan gugatan sipil warga Papua di Pengadilan Negeri Jayapura menguji prinsip akuntabilitas negara atas operasi militer, menolak kekebalan operasional mil...
22 Mei 2026
Denpom Buka Suara soal Warga Tertembak Saat Gerebek Pengoplos Gas
HUKUM & ETIKA
Denpom Buka Suara soal Warga Tertembak Saat Gerebek Pengoplos Gas
Insiden warga tertembak saat penggerebekan di Bogor menguak kegagalan aparat dalam prinsip proportionalitas dan distinction, serta membuka ruang bagi budaya imp...
21 Mei 2026
Pigai: Yang Dukung Instruksi Tembak Begal di Tempat Tak Mengerti HAM
HUKUM & ETIKA
Pigai: Yang Dukung Instruksi Tembak Begal di Tempat Tak Mengerti HAM
Menteri HAM Natalius Pigai secara tegas mengkritik dukungan publik terhadap instruksi Kapolda Lampung untuk menembak pelaku begal di tempat, menyebutnya sebagai...
21 Mei 2026
Menyoroti 'Surat Perintah Operasi' TNI: Di Mana Batas Hukum antara Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang?
HUKUM & ETIKA
Menyoroti 'Surat Perintah Operasi' TNI: Di Mana Batas Hukum antara Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang?
Ambiguitas normatif dalam Surat Perintah Operasi (SPO) TNI menciptakan zona abu-abu yurisdiksi yang mengaburkan batas kritis antara rezim Operasi Militer Perang...
21 Mei 2026