Di jantung Distrik Seradala, Yahukimo, konflik bersenjata kembali mengklaim nyawa dengan meninggalkan narasi yang saling berbenturan. Insiden penembakan tiga warga asli Papua pada 20 Juli 2026 bukan sekadar pertikaian bersenjata, melainkan manifestasi nyata dari erosi martabat hukum dan pelanggaran mendasar terhadap prinsip pembedaan (principle of distinction) dalam Hukum Humaniter Internasional. Klaim Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) yang menyebut korban sebagai 'agen intelijen', berhadapan dengan penegasan TNI bahwa mereka adalah warga sipil tak bersalah, menciptakan ruang gelap dimana kebenaran dan akuntabilitas menjadi korban pertama.
Klaim Eksekusi vs. Prinsip Perlindungan Warga Sipil: Sebuah Pelanggaran Norma Mendasar
Pernyataan juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, yang mengklaim tanggung jawab dengan dalih eksekusi terhadap 'agen intelijen', secara gamblang melanggar norma hukum internasional yang melarang pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing). Klaim semacam ini, terlepas dari kebenaran status korban, merupakan pengingkaran terhadap prinsip perlindungan absolut terhadap kehidupan manusia di luar konteks pertempuran yang sah. Di sisi lain, bantahan Koops TNI Habema melalui Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, yang menegaskan korban sebagai warga sipil, justru menguatkan dugaan pelanggaran berat, baik oleh satu pihak atau dalam situasi 'crossfire'. Kompleksitas ini menunjukkan bagaimana warga sipil di Papua terjepit dalam retorika militeristik yang mengabaikan prosedur hukum. Pertanyaan kritisnya adalah:
- Klaim 'mata-mata' atau 'intelijen' dari TPNPB-OPM tidak serta merta memberikan mandat hukum untuk eksekusi tanpa pengadilan, melanggar Konvensi Jenewa dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
- Penegasan TNI tentang status korban sebagai 'warga biasa' harus dibuktikan dengan investigasi independen yang kredibel, bukan sekadar pernyataan untuk menangkis tudingan.
- Posisi Komnas HAM yang mengecam pembunuhan di luar hukum harus menjadi titik berangkat untuk membangun mekanisme akuntabilitas yang independen.
Statistik Kematian dan Kegagalan Sistemik dalam Pemenuhan Kewajiban Negara
Insiden di Yahukimo ini bukanlah kasus terisolir. Data Komnas HAM yang mencatat 59 korban tewas dalam konflik bersenjata di Papua periode Januari-Juni 2026, dengan 43 di antaranya adalah warga sipil, merupakan indikator kegagalan sistemik. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata dari pengabaian kewajiban inti negara berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, yaitu melindungi penduduk non-kombatan. Perang klaim antara 'mata-mata' versus 'warga sipil' hanya mengaburkan fokus dari pertanyaan mendasar: di mana tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan dan hak hidup warganya di tengah konflik? Narasi yang saling menyangkal antara TPNPB-OPM dan TNI justru menciptakan ruang impunitas, dimana baik aktor negara maupun non-negara dapat lolos dari pertanggungjawaban. Mekanisme yang ada, baik melalui proses hukum nasional maupun tekanan internasional, terbukti tidak efektif dalam membongkar kebenaran dan menegakkan keadilan bagi keluarga korban di Seradala dan wilayah konflik lainnya di Papua.
Negara tidak boleh berhenti pada tahap bantahan. Kewajiban hukum dan moralnya adalah memastikan proses hukum yang transparan, adil, dan independen berjalan. Investigasi harus mampu menjawab bukan hanya siapa pelaku dan apa motifnya, tetapi juga mengungkap apakah ada pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas dan pembedaan dalam operasi keamanan. Lebih jauh, dalam konteks Papua yang kompleks, label 'intelijen' atau 'OPM' seringkali menjadi alat justifikasi untuk kekerasan, sehingga diperlukan standar pembuktian yang ketat dan imparsial. Tanpa itu, siklus kekerasan dan perang klaim akan terus berulang, dengan warga sipil sebagai pihak yang selalu dirugikan. Sebagai penjaga konstitusi dan perjanjian internasional, negara memiliki beban pembuktian yang lebih berat untuk menunjukkan komitmennya terhadap martabat hukum.
Dengan demikian, di balik perdebatan status korban—apakah warga sipil biasa atau intelijen—terdapat krisis akut dalam penegakan etika perang dan supremasi hukum. Insiden Yahukimo memaksa kita untuk bertanya: hingga kapan aktivis hukum dan masyarakat internasional akan menerima narasi yang saling bertolak belakang sebagai pengganti fakta hukum yang terverifikasi? Dan yang lebih mendasar, apakah kita telah begitu terbiasa dengan statistik kematian warga sipil di Papua sehingga lupa bahwa setiap angka mewakili pelanggaran terhadap hak hidup yang paling asasi, hak yang seharusnya dilindungi oleh hukum tanpa syarat, terlepas dari siapa pelakunya, TNI atau TPNPB-OPM?
