Pengamanan bersenjata oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah menandai suatu distorsi mendasar dalam konstruksi negara hukum. Praktik ini bukan sekadar pergeseran prosedural, melainkan pelanggaran substantif terhadap prinsip supremasi hukum, yang mengancam integritas aparatur penegak hukum secara keseluruhan. Ketika logika pertahanan eksternal dialihkan untuk melindungi seorang pejabat dari proses hukum internal, negara secara eksplisit mempertontonkan konflik vertikal dan menggeser ancaman dari aktor kriminal ke dalam jantung institusinya sendiri, merusak fondasi kepercayaan publik.
Militerisasi Proses Hukum: Penyimpangan Konstitusional dan Pelanggaran Prinsip Negara Hukum
Pengerahan militer dalam konteks penyelidikan domestik, terutama yang melibatkan sesama aparatur penegak hukum, merupakan tindakan yang berseberangan dengan konstitusi dan etika pemerintahan yang sehat. Dalam kerangka negara demokratis, militer berfungsi sebagai alat pertahanan dari ancaman eksternal, bukan sebagai instrumen personal untuk menghadapi perlindungan investigatif dari lembaga sipil. Kehadiran TNI di rumah Jampidsus menciptakan preseden berbahaya akan militarisasi proses hukum, di mana logika komando dan intimidasi fisik berpotensi menggantikan logika argumentasi dan pembelaan prosedural. Situasi ini melanggar beberapa norma hukum dasar secara terang-terangan:
- Prinsip Non-Intervensi dan Independensi Peradilan: Proses hukum, termasuk penggeledahan, harus berjalan bebas dari intimidasi atau tekanan eksternal. Kekuatan militer tidak memiliki mandat konstitusional untuk campur tangan dalam penyelidikan yang dilakukan kepolisian.
- Prinsip Pembatasan Kekuasaan (Limitation of Power): Penggunaan instrumen pertahanan negara untuk perlindungan personal pejabat sipil merupakan alih fungsi (diversion) yang bertentangan dengan doktrin pemisahan kekuasaan.
- Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law): Praktik pengawalan bersenjata yang bersifat partikularistik menghancurkan prinsip ini, menciptakan kesan 'kedudukan istimewa' dan dapat menghambat proses peradilan yang wajar (fair trial).
Dari Konflik Lembaga Menuju Erosi Martabat Hukum: Perspektif Etika Bernegara
Analogi 'perang saudara' institusional yang mengemuka bukanlah hiperbola kosong, melainkan gambaran etis yang akurat mengenai kondisi ketika lembaga negara saling berhadapan dengan paradigma yang bertolak belakang. Ketika logika hukum berbenturan dengan logika komando militer, etika bernegara—yang mensyaratkan koordinasi, penghormatan pada kewenangan, dan penyelesaian prosedural—telah dilangkahi. Bahaya sesungguhnya dari konflik semacam ini tidak terletak pada potensi bentrok fisik, melainkan pada tiga ancaman laten yang lebih parah:
- Konflik Kepentingan yang Terlembagakan: Loyalitas kepada atasan atau institusi tertentu (seperti korps) dapat mengalahkan loyalitas tunggal kepada hukum dan konstitusi.
- Erosi Martabat Hukum (The Dignity of Law): Proses pencarian kebenaran dan keadilan direduksi menjadi sekadar perebutan posisi dan pengaruh antar-aparatur, merendahkan martabat hukum itu sendiri.
- Legitimasi Kekerasan Negara: Mengaburkan batas antara penggunaan kekuatan yang sah (untuk pertahanan) dan yang tidak sah (untuk menghalangi proses hukum), yang dapat merusak kontrak sosial antara negara dan warga.
Pertanyaan etis yang paling menggugah bagi para aktivis hukum adalah: hingga titik mana negara dibenarkan menggunakan alat kekerasannya untuk melindungi pejabatnya dari proses hukum yang sah? Apabila logika pertahanan dan penegakan hukum dapat dipertukarkan begitu saja, bukankah kita sedang menyaksikan tahap awal dari disintegrasi etika bernegara, di mana hukum bukan lagi panglima, melainkan tawanan dari kepentingan dan kekuatan institusional yang saling berseteru?
