Politisasi hukum dan penyebaran hoaks telah mencapai titik kritis yang mengancam martabat hukum di Indonesia, khususnya menjelang tahun politik. Dalam kerangka etika perang melawan ketidakbenaran, hukum seharusnya menjadi benteng terakhir yang melindungi kebenaran dan keadilan, bukan justru menjadi alat kekuasaan yang dikotori oleh disinformasi. Fenomena ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, tetapi juga menguji kewibawaan hakim dan pengadilan yang kini harus menghadapi serangan siber dan kampanye hitam yang sistematis.
Hoaks dan Politisasi Hukum: Ancaman Nyata bagi Independensi Peradilan
Dalam konteks politisasi hukum, hoaks dan disinformasi digunakan untuk mendiskreditkan putusan hakim atau melemahkan legitimasi lembaga peradilan. Praktik ini melanggar prinsip dasar hukum internasional, termasuk Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjamin hak atas peradilan yang independen dan tidak memihak. Di Indonesia, serangan terhadap martabat hukum melalui hoaks sering kali menyasar kasus-kasus sensitif yang berkaitan dengan politik, di mana opini publik dimanipulasi untuk menekan pengadilan. Tindakan ini tidak hanya melanggar etika perang melawan kebohongan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk contempt of court yang dilarang dalam sistem hukum nasional.
- Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, bukan tekanan politik.
- Prinsip Bangalore tentang Perilaku Hakim (2002): Mengharuskan independensi, integritas, dan imparsialitas hakim tanpa pengaruh dari kekuatan luar, termasuk serangan disinformasi.
- Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian (Pasal 26): Meskipun lebih relevan dalam hukum perjanjian, prinsip pacta sunt servanda mengingatkan bahwa setiap pihak harus menghormati komitmen hukum—termasuk negara yang wajib menjaga martabat peradilan.
Memulihkan Martabat Hukum: Kembali pada Prinsip Kejujuran dan Transparansi
Untuk memulihkan martabat hukum, masyarakat hukum diajak untuk kembali pada prinsip-prinsip dasar: kejujuran, transparansi, dan independensi peradilan. Dalam etika perang melawan ketidakbenaran, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, serta kritis terhadap narasi yang bertujuan melemahkan pengadilan. Lembaga peradilan sendiri perlu memperkuat mekanisme perlindungan terhadap hakim dan staf pengadilan dari ancaman siber dan kampanye hitam, misalnya melalui kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian. Tanpa langkah konkret, politisasi hukum akan terus menggerogoti kepercayaan publik dan mengancam supremasi hukum di Indonesia.
Pertanyaan etis yang harus direnungkan adalah: Sudahkah kita, sebagai aktivis hukum dan warga negara, cukup kritis terhadap setiap informasi yang mencoba mendiskreditkan lembaga peradilan? Ataukah kita justru menjadi bagian dari lingkaran setan hoaks yang merusak martabat hukum? Di tengah gempuran disinformasi, hanya sikap tegas terhadap kebenaran dan keadilan yang dapat menyelamatkan integritas sistem hukum kita.
