Rencana peningkatan anggaran pertahanan dalam Rancangan APBN 2027 bukan sekadar isu fiskal, melainkan ujian terhadap komitmen konstitusional Indonesia terhadap supremasi sipil dan tata kelola keamanan nasional yang etis. Tanpa kerangka hukum yang mengikat dan mekanisme pengawasan parlemen yang otonom, alokasi dana besar-besaran untuk modernisasi Alutsista berpotensi mengkristalkan paradigma keamanan yang represif dan mengabaikan prinsip proporsionalitas serta kebutuhan (necessity) dalam hukum internasional. Esensi dari kebijakan ini menyentuh jantung etika perang: apakah penguatan kapabilitas militer ditujukan untuk pertahanan yang sah, atau justru menjadi instrumen yang menggerus sendi-sendi demokrasi dan rule of law?
Militerisasi Kebijakan: Ancaman Terhadap Reformasi Sektor Keamanan
Sejarah reformasi sektor keamanan pasca-1998 mencatat perjuangan panjang untuk mendefinisikan ulang peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam domain sipil, dengan pemisahan yang tegas antara fungsi pertahanan dan penegakan hukum domestik. Peningkatan anggaran pertahanan yang signifikan tanpa disertai penguatan kontrol sipil merupakan langkah mundur yang berbahaya, berpotensi mengaburkan batas kewenangan ini. Kerangka hukum nasional, terutama Undang-Undang TNI, telah membatasi ruang gerak militer di luar fungsi pertahanan negara. Namun, logika anggaran yang masif dapat menciptakan dinamika politik dimana institusi militer merasa berhak atas peran yang lebih luas, mengingkari semangat reformasi. Dari perspektif etika tata kelola, akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan anggaran pertahanan, mencakup:
- Transparansi Proses Pengadaan: Setiap pengadaan alutsista harus terbuka untuk diawasi oleh lembaga independen dan masyarakat sipil untuk mencegah korupsi dan penyimpangan.
- Kesesuaian dengan Doktrin Pertahanan: Modernisasi harus sejalan dengan doktrin pertahanan yang defensif dan tidak provokatif, sesuai dengan mandat konstitusi.
- Pengawasan Parlemen yang Substansial: Komisi I DPR RI harus memiliki kapasitas dan akses informasi penuh untuk melakukan pengawasan ex-ante dan ex-post, bukan sekadar pengesahan administratif.
Imperatif Hukum Humaniter dan Tanggung Jawab Negara
Setiap peningkatan kapabilitas militer membawa serta tanggung jawab hukum yang lebih besar. Anggaran pertahanan yang dialokasikan harus secara eksplisit menginternalisasi ketaatan terhadap hukum humaniter internasional (Hukum Perang) dan hukum hak asasi manusia internasional. Pelatihan penggunaan alutsista baru, misalnya, wajib memasukkan modul tentang prinsip pembedaan (distinction), proporsionalitas, dan pencegahan penderitaan yang tidak perlu. Tanpa ini, modernisasi hanya menghasilkan kekuatan tempur yang lebih mematikan, namun buta terhadap norma etika dalam konflik. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa peningkatan anggaran pertahanan tidak mengarah pada budaya impunitas atau penggunaan kekuatan yang melampaui batas kewenangan. Hal ini sejalan dengan semangat Konvensi Jenewa dan berbagai instrumen HAM yang telah diratifikasi Indonesia. Pertanyaan kritis yang harus dijawab adalah: Apakah kerangka accountability saat ini, baik secara hukum administratif, pidana militer, maupun peradilan HAM, sudah cukup kuat untuk menjinakkan potensi penyalahgunaan kekuatan dari alat utama sistem pertahanan yang jauh lebih canggih?
Kebijakan keamanan nasional yang sehat tidak diukur dari besarnya anggaran militer semata, tetapi dari kemampuannya untuk melindungi kedaulatan negara sekaligus menjunjung tinggi martabat warga negara dan norma hukum. Pemerintah dan DPR berdiri di persimpangan jalan: melanjutkan tradisi reformasi dengan mengedepankan transparansi dan kontrol demokratis, atau terjebak dalam logika militarisasi yang mengorbankan hak-hak sipil dan prinsip civilian supremacy. Momen perencanaan anggaran 2027 ini adalah kesempatan untuk menegaskan bahwa keamanan nasional yang sesungguhnya lahir dari ketaatan pada hukum, penghormatan pada HAM, dan tata kelola yang akuntabel—bukan dari bayang-bayang kekuatan militer yang tak terkendali.
