Hukum & Etika – Area

"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"

UU Peradilan Militer Jadi Tameng Impunitas TNI! Aktivis Desak Reformasi Total

UU Peradilan Militer Jadi Tameng Impunitas TNI! Aktivis Desak Reformasi Total

Undang-Undang Peradilan Militer dinilai telah menjadi instrumen hukum yang mengukuhkan impunitas bagi personel TNI dalam kasus pidana umum, bertentangan dengan...

Ombudsman Soroti Lambatnya Penanganan Laporan Masyarakat oleh Aparat

Ombudsman Soroti Lambatnya Penanganan Laporan Masyarakat oleh Aparat

Temuan Ombudsman tentang kelambanan aparat menangani laporan masyarakat mengungkap maladministrasi sistemik yang merupakan bentuk penyangkalan keadilan (denial...

Pengadilan Militer Didorong untuk Lebih Transparan dan Akuntabel dalam Kasus Pelanggaran HAM

Pengadilan Militer Didorong untuk Lebih Transparan dan Akuntabel dalam Kasus Pelanggaran HAM

Transparansi dalam peradilan militer bukan sekadar tuntutan prosedural, melainkan kewajiban hukum dan etika untuk mencegah impunitas dalam kasus pelanggaran HAM...

Mantan Kombatan Dinilai Butuh Reintegrasi Hukum, Bukan Hanya Rekonsiliasi Sosial

Mantan Kombatan Dinilai Butuh Reintegrasi Hukum, Bukan Hanya Rekonsiliasi Sosial

Artikel ini mengkritik pendekatan reintegrasi mantan kombatan yang mengabaikan dimensi hukum demi rekonsiliasi sosial semata. Pendekatan tersebut dinilai melang...

Dugaan Pelecehan Kasatpol PP Bekasi: Pengakuan Korban, Bantahan Nesan, hingga Ancaman Lapor Polisi

Dugaan Pelecehan Kasatpol PP Bekasi: Pengakuan Korban, Bantahan Nesan, hingga Ancaman Lapor Polisi

Kasus dugaan pelecehan oleh pejabat Satpol PP Bekasi mengungkap penyalahgunaan wewenang sistemik, di mana ancaman kerja dijadikan senjata pemerasan psikologis,...

Konflik Tanah Adat Merauke: LBH Desak Presiden Tarik TNI

Konflik Tanah Adat Merauke: LBH Desak Presiden Tarik TNI

Konflik tanah adat di Merauke menguak penyimpangan mendasar di mana TNI dialihfungsikan sebagai alat pengaman investasi, melanggar mandat konstitusionalnya dan...

Roy Suryo Gugat Penangkapan dan Penggeledahan, Sidang Praperadilan 29 Juni

Roy Suryo Gugat Penangkapan dan Penggeledahan, Sidang Praperadilan 29 Juni

Gugatan praperadilan Roy Suryo di PN Jakarta Selatan, dengan sidang 29 Juni 2026, menjadi ujian kritis terhadap komitmen Indonesia pada due process of law dan m...

LBH Papua Desak Presiden Tarik TNI dari Konflik Tanah Adat Merauke

LBH Papua Desak Presiden Tarik TNI dari Konflik Tanah Adat Merauke

Intervensi TNI dalam sengketa tanah adat di Merauke melanggar prinsip supremasi sipil dan batasan hukum operasi militer. Kehadirannya mengesampingkan penyelesai...

Ketegangan KemenHAM dan Komnas HAM: Revisi UU HAM Dinilai Ancam Independensi

Ketegangan KemenHAM dan Komnas HAM: Revisi UU HAM Dinilai Ancam Independensi

Proses revisi UU HAM yang meminggirkan Komnas HAM dan partisipasi publik telah melanggar Prinsip Paris, merusak legitimasi moral reformasi itu sendiri. Ketegang...

Tragedi Latmil Koperasi: Koalisi Sipil Desak Setop Militerisasi Ruang Sipil

Tragedi Latmil Koperasi: Koalisi Sipil Desak Setop Militerisasi Ruang Sipil

Tragedi Latmil Koperasi mengungkap pelanggaran struktural terhadap mandat konstitusional TNI dan prinsip distingsi yang melarang pengaburan ranah sipil dan mili...

Pelanggaran HAM dalam Konflik Papua: Laporan LBH Jakarta Soroti Kegagalan Negara Melindungi Sipil

Pelanggaran HAM dalam Konflik Papua: Laporan LBH Jakarta Soroti Kegagalan Negara Melindungi Sipil

Laporan LBH Jakarta mengungkap kegagalan struktural Indonesia dalam menegakkan prinsip distinction dan proportionality dalam Konflik Papua, yang merupakan pelan...

Pengadilan Militer Indonesia Diadili Publik: Transparansi vs Etika Dalam Proses Peradilan

Pengadilan Militer Indonesia Diadili Publik: Transparansi vs Etika Dalam Proses Peradilan

Kebocoran persidangan Pengadilan Militer menguak krisis martabat hukum, di mana klaim kerahasiaan militer mengikis prinsip peradilan terbuka dan hak atas proses...

Menampilkan 301 sampai 312 dari 790 hasil

‹
1
2
...
23
24
25
26
27
28
29
...
65
66
›