Operasi militer TNI di Papua kembali menjadi sorotan tajam setelah laporan lembaga hak asasi manusia mengungkap indikasi kuat pelanggaran HAM berat. Temuan di lapangan menunjukkan penggunaan kekuatan yang tidak hanya menyasar kelompok bersenjata, tetapi juga merenggut nyawa warga sipil—termasuk perempuan dan anak-anak. Praktik semacam ini menabrak prinsip proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional, yang menjadi fondasi etika perang modern. Sebagai negara pihak Konvensi Jenewa 1949, Indonesia memiliki kewajiban hukum mutlak untuk memastikan setiap operasi militer membedakan secara tegas sasaran militer dan sipil. Tanpa langkah akuntabilitas yang jelas, dugaan pelanggaran HAM ini tidak hanya mencederai martabat hukum nasional, tetapi juga mengikis kredibilitas Indonesia di hadapan komunitas internasional.
Prinsip Proporsionalitas: Antara Norma dan Realitas di Papua
Dalam kerangka hukum humaniter internasional, prinsip proporsionalitas menuntut agar setiap serangan tidak menimbulkan kerugian sampingan yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan. Pelanggaran terhadap prinsip ini sering menjadi pintu masuk bagi pelanggaran HAM sistematis. Dalam konteks operasi militer di Papua, laporan menunjukkan bahwa penggunaan alutsista berat di area padat penduduk telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur sipil dan korban jiwa yang tidak proporsional. Norma-norma yang dilanggar antara lain:
- Pasal 51(5)(b) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa: melarang serangan yang tidak membedakan sasaran militer dan sipil.
- Prinsip pembedaan (distinction) dalam hukum kebiasaan internasional: mewajibkan pembedaan kombatan dan non-kombatan setiap saat.
- Pasal 6(1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR): hak untuk hidup tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang.
Ketika prinsip proporsionalitas diabaikan, klaim bahwa operasi hanya menargetkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi tidak berdasar. Fakta di lapangan justru menunjukkan perempuan dan anak-anak menjadi korban utama—bukti lemahnya mekanisme penapisan sasaran militer. Negara tidak bisa berlindung di balik alasan keamanan nasional untuk membenarkan kekerasan yang mengabaikan nyawa warga sipil. Etika perang mengajarkan bahwa perlindungan sipil adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar, apa pun dalih operasionalnya.
Akuntabilitas sebagai Kunci Martabat Hukum
Martabat hukum suatu negara tercermin dari kemampuannya menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Dalam kasus pelanggaran HAM di Papua, tidak adanya investigasi yang transparan dan imparsial justru memperkuat siklus impunitas. Pemerintah seharusnya segera membentuk tim investigasi independen yang melibatkan unsur sipil, akademisi hukum, dan lembaga HAM nasional maupun internasional. Langkah-langkah yang harus diambil meliputi:
- Memastikan akses penuh tim investigasi ke lokasi kejadian dan dokumen operasi.
- Mendokumentasikan setiap kesaksian korban dan saksi tanpa intimidasi.
- Menerapkan rekomendasi dari temuan investigasi secara tegas dan terukur.
Tanpa akuntabilitas, proses hukum hanya menjadi formalitas kosong. Padahal, Pasal 85 Protokol Tambahan I menuntut negara pihak untuk menindak pelanggaran serius hukum humaniter, termasuk serangan yang menewaskan warga sipil secara berlebihan. Pertanyaan etis yang menggugah: apakah rasa aman nasional harus dibayar dengan nyawa anak-anak Papua? Aktivis hukum harus berani menuntut transparansi dan keadilan, karena membiarkan impunitas berarti mengkhianati martabat hukum itu sendiri.
