Opini: Martabat Hukum dalam Kebijakan Luar Negeri – Antara Idealisme dan Realpolitik

Dalam kebijakan luar negeri Indonesia, sering terjadi tarik-ulur antara komitmen pada martabat hukum dan tuntutan realpolitik. Contoh terkini adalah sikap Indonesia di PBB terkait resolusi pelanggaran HAM di Palestina. Di satu sisi, Indonesia lantang membela hak asasi, namun di sisi lain menjalin kerja sama pertahanan dengan negara yang dituduh melakukan pelanggaran. Analisis kritis menunjukkan bahwa inkonsistensi ini merusak kredibilitas Indonesia sebagai negara hukum. Diperlukan kebijakan yang lebih koheren dan berbasis prinsip, bukan sekadar kepentingan jangka pendek, agar martabat hukum benar-benar dijunjung dalam setiap langkah diplomasi.