Kamis, 13 Agustus 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
OPINI & ANALISIS
345 artikel ditemukan
Refleksi Etis Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Peperangan Modern
OPINI & ANALISIS
Refleksi Etis Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Peperangan Modern
Integrasi Kecerdasan Buatan (AI) dan sistem senjata otonom mematikan (LAWS) dalam peperangan modern membawa tantangan etika dan hukum yang belum pernah terjadi...
03 Agustus 2026
Frustrasi Trump atas Perang Iran Ungkap Kegagalan Strategi dan Etika Intervensi
OPINI & ANALISIS
Frustrasi Trump atas Perang Iran Ungkap Kegagalan Strategi dan Etika Intervensi
Frustrasi Donald Trump atas durasi perang Iran mengungkap pendekatan instrumental yang melanggar prinsip etika perang seperti kebutuhan militer, pembedaan, dan...
02 Agustus 2026
Opini: Doktrin Pertahanan Semesta dan Tantangan Modern terhadap Prinsip Pembatasan (Restriction) dalam Perang
OPINI & ANALISIS
Opini: Doktrin Pertahanan Semesta dan Tantangan Modern terhadap Prinsip Pembatasan (Restriction) dalam Perang
Implementasi Doktrin Pertahanan Semesta tanpa kerangka hukum humaniter yang ketat berisiko melanggar prinsip pembatasan dan diferensiasi dalam hukum perang, men...
01 Agustus 2026
Soroti Universitas Republik Indonesia dan Board of Peace, Mahfud MD: Pak Prabowo Terlalu Spontan
OPINI & ANALISIS
Soroti Universitas Republik Indonesia dan Board of Peace, Mahfud MD: Pak Prabowo Terlalu Spontan
Kritik Mahfud MD mengungkap dilema etis antara spontanitas kepemimpinan Presiden Prabowo dan kewajiban konstitusional untuk menghormati proses kelembagaan dalam...
31 Juli 2026
Komnas HAM dalam Pusaran Kontradiksi: Antara Mandat dan Realitas Impunitas
OPINI & ANALISIS
Komnas HAM dalam Pusaran Kontradiksi: Antara Mandat dan Realitas Impunitas
Komnas HAM, sebagai lembaga HAM nasional, terjebak dalam kontradiksi antara kewenangan projustisia hukumnya dan ketergantungan politik yang melumpuhkan. Kasus K...
30 Juli 2026
Analisis Hukum: Sayembara Begal dan Bahaya Delegitimasi Aparat Penegak Hukum
OPINI & ANALISIS
Analisis Hukum: Sayembara Begal dan Bahaya Delegitimasi Aparat Penegak Hukum
Kebijakan sayembara penangkapan begal bukan hanya keliru secara teknis, tetapi merupakan delegitimasi negara yang mengikis monopoli kekerasan sah dari aparatur...
30 Juli 2026
Opini: Diplomasi Kekuatan Lunak vs. Hard Power dalam Menghadapi Konflik Laut China Selatan
OPINI & ANALISIS
Opini: Diplomasi Kekuatan Lunak vs. Hard Power dalam Menghadapi Konflik Laut China Selatan
Konflik di Laut China Selatan menguji konsistensi Indonesia dalam menegakkan UNCLOS 1982, di mana ketergantungan pada diplomasi tanpa dukungan hard power yang m...
30 Juli 2026
Telaah Kritis: Efektivitas Sanksi PBB Terhadap Kelompok Bersenjata Non-Negara dan Dampaknya pada Perlindungan Warga Sipil
OPINI & ANALISIS
Telaah Kritis: Efektivitas Sanksi PBB Terhadap Kelompok Bersenjata Non-Negara dan Dampaknya pada Perlindungan Warga Sipil
Rezim sanksi PBB terhadap kelompok bersenjata non-negara telah berubah menjadi bentuk kekerasan struktural yang melanggar prinsip pembedaan dalam hukum humanite...
29 Juli 2026
Opini: Diplomasi 'Power Transition' di Asia Tenggara dan Jerat Hukum Laut yang Diabaikan
OPINI & ANALISIS
Opini: Diplomasi 'Power Transition' di Asia Tenggara dan Jerat Hukum Laut yang Diabaikan
Dinamika power transition di kawasan Asia Tenggara mendorong praktik diplomasi yang mengabaikan UNCLOS 1982, mengorbankan kepastian hukum demi negosiasi kekuata...
29 Juli 2026
Kompolnas: Polisi Tidak Boleh Kalah dari Aksi Main Hakim Sendiri
OPINI & ANALISIS
Kompolnas: Polisi Tidak Boleh Kalah dari Aksi Main Hakim Sendiri
Pernyataan Kompolnas tentang perlunya polisi tidak kalah dari vigilantisme menyingkap krisis legitimasi negara hukum. Makna "tidak kalah" harus ditafsirkan seba...
28 Juli 2026
Anggota DPR Tegaskan: Keadilan Tidak Lahir dari Aksi Main Hakim Sendiri
OPINI & ANALISIS
Anggota DPR Tegaskan: Keadilan Tidak Lahir dari Aksi Main Hakim Sendiri
Pernyataan anggota DPR yang menolak aksi main hakim sendiri menegaskan prinsip monopoli kekerasan negara sebagai pilar negara hukum. Namun, pernyataan ini baru...
28 Juli 2026
Analis Militer: Penggunaan Teknologi Pengawasan di Papua Perlu Dibingkai Etika Hukum yang Jelas
OPINI & ANALISIS
Analis Militer: Penggunaan Teknologi Pengawasan di Papua Perlu Dibingkai Etika Hukum yang Jelas
Penerapan teknologi pengawasan dalam operasi militer di Papua berjalan tanpa kerangka etika hukum yang jelas, berisiko melanggar prinsip proporsionalitas, neces...
28 Juli 2026