Sabtu, 13 Juni 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
OPINI & ANALISIS
193 artikel ditemukan
OPINI: MARTABAT HUKUM INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERbatasan
OPINI & ANALISIS
OPINI: MARTABAT HUKUM INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERbatasan
Penyelesaian konflik perbatasan melalui pendekatan militeristik tanpa legitimasi hukum internasional telah mengikis martabat hukum Indonesia dan melanggar prins...
27 Mei 2026
OPINI: REFORMASI SISTEM PERADILAN MILITER UNTUK MENJAGA MARTABAT HUKUM
OPINI & ANALISIS
OPINI: REFORMASI SISTEM PERADILAN MILITER UNTUK MENJAGA MARTABAT HUKUM
Sistem peradilan militer Indonesia gagal memenuhi prinsip equality before the law dengan mempertahankan mekanisme tertutup yang melindungi impunitas. Kegagalan...
27 Mei 2026
Analisis: Pelanggaran Hukum Humaniter dalam Operasi Militer di Perbatasan
OPINI & ANALISIS
Analisis: Pelanggaran Hukum Humaniter dalam Operasi Militer di Perbatasan
Analisis ini mengungkap pola pelanggaran prinsip hukum humaniter seperti pembedaan dan proporsionalitas dalam operasi militer di perbatasan, yang menunjukkan kr...
25 Mei 2026
Opini: Etika Perang dalam Konflik Cyber dan Ancaman terhadap Martabat Hukum
OPINI & ANALISIS
Opini: Etika Perang dalam Konflik Cyber dan Ancaman terhadap Martabat Hukum
Konflik siber telah menciptakan vakum hukum yang mengancam prinsip dasar etika perang seperti pembedaan dan proporsionalitas, merusak martabat hukum internasion...
25 Mei 2026
Opini: Etika Penggunaan Autonomous Weapon Systems (AWS) dalam Doktrin Pertahanan Indonesia
OPINI & ANALISIS
Opini: Etika Penggunaan Autonomous Weapon Systems (AWS) dalam Doktrin Pertahanan Indonesia
Pengembangan dan akusisi Autonomous Weapon Systems (AWS) atau 'robot senjata' mulai masuk dalam wacana modernisasi alat utama sistem pertahanan Indonesia. Langk...
24 Mei 2026
Editorial: RUU Keamanan Nasional yang Baru – Ancaman terhadap Kebebasan Akademik dan Ruang Sipil?
OPINI & ANALISIS
Editorial: RUU Keamanan Nasional yang Baru – Ancaman terhadap Kebebasan Akademik dan Ruang Sipil?
RUU Keamanan Nasional yang mengandung klausul multitafsir berpotensi melanggar asas kepastian hukum (nullum crimen sine lege certa) dan mengancam kebebasan akad...
24 Mei 2026
Analisis: Kebijakan Counterinsurgency Indonesia di Papua Barat dan Pertanyaan mengenai Kepatuhan terhadap Hukum Humaniter
OPINI & ANALISIS
Analisis: Kebijakan Counterinsurgency Indonesia di Papua Barat dan Pertanyaan mengenai Kepatuhan terhadap Hukum Humaniter
Analisis terhadap kebijakan counterinsurgency Indonesia di Papua Barat mengungkap kerentanan serius terhadap prinsip hukum humaniter internasional, khususnya pe...
25 Mei 2026
Opini: Diplomasi Hukum Indonesia di Laut Cina Selatan dan Ujian terhadap Prinsip Non-Alignment yang Aktif
OPINI & ANALISIS
Opini: Diplomasi Hukum Indonesia di Laut Cina Selatan dan Ujian terhadap Prinsip Non-Alignment yang Aktif
Diplomasi hukum Indonesia di Laut Cina Selatan gagal secara etis dalam mengimplementasikan prinsip non-alignment yang aktif, mengungkap ambivalensi antara pragm...
23 Mei 2026
Opini: Etika Penggunaan Teknologi Otonom Senjata (LAWS) dalam Doktrin Pertahanan Indonesia
OPINI & ANALISIS
Opini: Etika Penggunaan Teknologi Otonom Senjata (LAWS) dalam Doktrin Pertahanan Indonesia
Integrasi sistem senjata otonom mematikan (LAWS) ke dalam doktrin pertahanan Indonesia mengancam prinsip akuntabilitas dalam hukum perang dan mendekonstruksi ti...
22 Mei 2026
ICJR: Penanganan Hukum Kasus Kekerasan oleh Aparat Perlu Paradigma Baru yang Berpihak pada Korban
OPINI & ANALISIS
ICJR: Penanganan Hukum Kasus Kekerasan oleh Aparat Perlu Paradigma Baru yang Berpihak pada Korban
Peradilan militer gagal menjamin akuntabilitas aparat karena beroperasi sebagai benteng proteksi institusi yang mengabaikan hak korban dan melanggengkan impunit...
22 Mei 2026
Pakar Hukum Humaniter UI: Serangan terhadap Relawan Kemanusiaan Sama dengan Menyerang Prinsip Dasar Perikemanusiaan
OPINI & ANALISIS
Pakar Hukum Humaniter UI: Serangan terhadap Relawan Kemanusiaan Sama dengan Menyerang Prinsip Dasar Perikemanusiaan
Pakar Hukum Humaniter Internasional Universitas Indonesia menegaskan serangan terhadap relawan kemanusiaan netral merupakan pelanggaran prinsip dasar perikemanu...
23 Mei 2026
Opini: Diplomasi 'Power Projection' di Laut China Selatan Harus Diimbangi dengan Komitmen Hukum Laut yang Kuat
OPINI & ANALISIS
Opini: Diplomasi 'Power Projection' di Laut China Selatan Harus Diimbangi dengan Komitmen Hukum Laut yang Kuat
Indonesia dihadapkan pada pilihan strategis antara power projection militer atau penegakan hukum internasional berbasis UNCLOS di Laut China Selatan. Ketergantu...
21 Mei 2026