Dalam momentum bersejarah pengesahan doktrin militer Perisai Trisula Nusantara oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, terselip satu pertanyaan normatif yang mendesak: apakah transformasi ke arah perang modern ini telah disertai evolusi paralel dalam kerangka etika perang dan komitmen terhadap hukum humaniter internasional? Peningkatan kapabilitas tempur yang mengandalkan rudal jarak jauh, drone swarm, dan perang informasi bukan sekadar urusan strategis, melainkan terlebih lagi merupakan ujian terhadap prinsip fundamental dalam etika konflik bersenjata. Tanpa akuntabilitas dan transparansi yang memadai, kekuatan militer yang canggih secara teknologi berisiko menjadi entitas yang abai terhadap martabat hukum dan kemanusiaan dalam setiap operasinya.
Ekspansi Teknologi Militer versus Prinsip Distinction dan Proportionality
Modernisasi TNI, yang diperjelas dengan peresmian fasilitas Workshop Drone dan Artificial Intelligence (AI), mengarah pada penggunaan sistem senjata otonom dan sistem senjata mematikan otonom. Ini adalah jantung dari dinamika perang modern. Namun, penggunaan teknologi semacam itu membawa tantangan etis yang luar biasa terhadap prinsip-prinsip inti hukum humaniter, khususnya prinsip pembedaan (distinction) dan proporsionalitas (proportionality). Prinsip pembedaan, yang mewajibkan pihak yang bertikai untuk membedakan kombatan dengan warga sipil, menjadi sangat rentan ketika algoritma AI mengambil keputusan penyerangan. Sementara itu, prinsip proporsionalitas—yang melarang serangan yang diharapkan menyebabkan kerugian sipil berlebihan dibanding keuntungan militer konkret—dapat terabaikan dalam operasi otomatis skala besar seperti drone swarm.
- Prinsip Distinction (Pembedaan): Diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa. Penggunaan sistem otonom meningkatkan risiko kegagalan dalam mengidentifikasi target secara akurat, sehingga mengancam jiwa warga sipil yang dilindungi.
- Prinsip Proportionality (Proporsionalitas): Merupakan norma kebiasaan internasional yang juga tercermin dalam Pasal 51(5)(b) Protokol Tambahan I. Otomatisasi perang berpotensi mendegradasi pertimbangan manusiawi yang mendalam tentang 'kelebihan' (excessiveness) suatu serangan.
- Akuntabilitas (Accountability): Pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab secara hukum jika sistem senjata otonom melakukan pelanggaran—programmer, operator, atau komandan—masih merupakan lacuna hukum yang serius dan harus diantisipasi oleh doktrin militer mana pun.
Transparansi dan Pengawasan Parlementer: Kewajiban Hukum yang Terabaikan?
Dari perspektif tata kelola pertahanan yang demokratis, pengesahan sebuah doktrin militer yang fundamental seharusnya melibatkan proses pengawasan dan dialog publik yang rigor. Sebagai institusi yang dibiayai oleh anggaran negara dan bertugas melindungi kedaulatan rakyat, TNI memiliki kewajiban hukum dan etis untuk memastikan bahwa aturan penyerangan (rules of engagement) dan protokol operasi dalam doktrin baru ini terbuka untuk ditinjau oleh parlemen dan masyarakat sipil. Ketiadaan mekanisme transparansi semacam itu tidak hanya melanggar prinsip akuntabilitas publik, tetapi juga menciptakan ruang gelap di mana pelanggaran hukum humaniter dapat terjadi tanpa pengawasan eksternal. Modernisasi kekuatan TNI tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan prinsip checks and balances dalam negara hukum.
Publik, khususnya komunitas aktivis hukum dan HAM, berhak menuntut akses terhadap bagian-bagian doktrin yang menyangkut perlindungan warga sipil dan penggunaan kekuatan. Tanpa akses ini, mustahil untuk melakukan penilaian independen apakah doktrin militer Perisai Trisula Nusantara telah secara memadai menginternalisasi norma-norma etika perang. Pengawasan parlementer yang kuat bukanlah bentuk intervensi politik, melainkan pemenuhan mandat konstitusional untuk memastikan bahwa setiap penggunaan kekuatan militer tetap berada dalam koridor hukum dan moralitas yang dijunjung tinggi oleh bangsa.
Oleh karena itu, peluncuran Perisai Trisula Nusantara harus dipandang sebagai titik awal, bukan akhir, dari perdebatan nasional yang serius. Pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah: Sudahkah Indonesia menyiapkan kerangka hukum dan etika yang cukup tangguh untuk menjinakkan 'logam dan algoritma' perang masa depan, sehingga mereka tetap menjadi alat penjaga kedaulatan, bukan mesin pembunuh yang lepas kendali dari nilai-nilai kemanusiaan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah kita membangun perisai yang bermartabat, atau justru mengukir trisula yang suatu hari dapat menusuk prinsip-prinsip hukum yang menjadi fondasi Republik ini.
