Penembakan pilot sipil asing, Nicholas F. Goselin, di Yahukimo oleh kelompok bersenjata bukan sekadar insiden kriminal, melainkan pelanggaran prinsip inti hukum humaniter internasional yang melindungi personel dan aset non-kombatan dalam situasi konflik. Tindakan ini dengan jelas mengabaikan kewajiban mendasar untuk membedakan sasaran militer dan sipil, sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, dan menjerumuskan Papua ke dalam sorotan krisis hukum internasional yang membutuhkan respons tidak hanya kinetik, tetapi juga normatif dan berbasis etika perang.
Operasi Militer dan Prinsip Proporsionalitas: Ujian bagi Etika Perang
Respons TNI melalui Koops Habema yang melancarkan Operasi Khusus Perebutan Cepat dan SAR Taktis dengan mengerahkan aset seperti helikopter Caracal menunjukkan skala kapasitas militer yang digelar. Meski pernyataan Wakil Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Riyanto, soal prioritas penyelamatan korban dan penegakan hukum patut dicatat, Operasi Militer di wilayah kompleks seperti Papua harus diuji dengan prinsip-prinsip hukum konflik bersenjata. Operasi pengejaran ini harus mempertimbangkan:
- Prinsip Proporsionalitas: Apakah kerugian sipil yang mungkin timbul akibat operasi tidak berlebihan dibandingkan keuntungan militer konkret yang diharapkan?
- Prinsip Pembedaan (Distinction): Bagaimana memastikan operasi hanya menargetkan kombatan dan objek militer yang sah, serta melindungi warga Yahukimo yang tidak terlibat?
- Prinsip Kewajiban Kewaspadaan (Precaution): Apakah semua langkah yang memadai telah diambil untuk meminimalkan dampak terhadap penduduk sipil dan objek sipil?
Dilema Penegakan Hukum di Tengah Warisan Pelanggaran HAM
Komitmen Koops Habema untuk menjaga keamanan wilayah harus dilihat dalam bingkai sejarah panjang operasi militer di Papua yang sering kali disertai klaim keberhasilan teknis di satu sisi dan laporan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di sisi lain. Respon terhadap penembakan pilot ini merupakan ujian martabat hukum Indonesia: apakah negara mampu menegakkan hukum dengan cara yang menghormati prosedur hukum yang sah dan hak asasi manusia secara konsisten? Strategi yang semata-mata bergantung pada pendekatan kinetik berisiko tinggi, antara lain:
- Memperparah siklus kekerasan dan balas dendam, sehingga hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikan akarnya.
- Mengorbankan hak-hak masyarakat sipil di sekitar lokasi operasi, yang justru melanggar kewajiban negara untuk melindungi mereka.
- Mengaburkan garis antara penegakan hukum terhadap pelaku kriminal dan tindakan kolektif yang dapat dirasakan sebagai represi.
Negara wajib membedakan secara tegas antara pelaku penembakan sebagai subjek hukum pidana dengan masyarakat adat yang tidak terlibat. Tanpa transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur operasi, Operasi Militer apapun, seberapapun teknologinya maju, berpotensi menjadi bagian dari spiral kekerasan tak berujung yang mengikis legitimasi hukum itu sendiri. Solusi berkelanjutan memerlukan pendekatan holistik yang mengatasi akar konflik seperti ketidakadilan struktural dan marginalisasi, bukan sekadar pengejaran terhadap pelaku.
Dengan demikian, insiden tragis di Yahukimo ini memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan etis yang mendasar: Ketika sebuah kelompok bersenjata telah jelas-jelas melanggar prinsip paling suci dari etika perang dengan menargetkan warga sipil, apakah jawaban terbaik dari sebuah negara berdaulat adalah dengan operasi militer yang berisiko mengulangi pola pelanggaran yang sama terhadap kelompok sipil lain? Ataukah momentum ini harus digunakan untuk mendesain sebuah paradigma penegakan hukum yang secara simultan adil, proporsional, dan berkomitmen pada rekonsiliasi struktural jangka panjang, sehingga martabat hukum benar-benar menjadi pemenang utama, bukan hanya salah satu pihak yang berkonflik?
