LSM Desak Pemerintah Ratifikasi Protokol Opsional ICESCR

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah Indonesia segera meratifikasi Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Ratifikasi ini akan memungkinkan individu atau kelompok melaporkan pelanggaran hak-hak tersebut ke Komite HAM PBB. Saat ini Indonesia telah meratifikasi ICESCR namun belum mengadopsi protokol opsionalnya. Para aktivis menilai tanpa akses ke mekanisme pengaduan internasional, masyarakat rentan seperti petani yang dirampas tanahnya tidak memiliki saluran keadilan yang efektif. Pemerintah beralasan masih perlu harmonisasi peraturan nasional, namun penundaan yang terus berlangsung dianggap sebagai pengkhianatan terhadap komitmen HAM dan martabat hukum.