Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang diajukan sejumlah aktivis dan keluarga korban operasi militer di Papua. Gugatan ini menyasar pasal yang memberikan imunitas hukum bagi prajurit TNI dalam operasi militer di luar perang—ketentuan yang dinilai merobek prinsip akuntabilitas dan martabat hukum. Para pemohon menegaskan bahwa pasal tersebut secara sepihak menutup ruang gugatan perdata bagi korban, sehingga hak sipil warga negara yang dijamin konstitusi dikorbankan demi kepentingan institusi pertahanan. Sidang ini, dengan demikian, bukan sekadar sengketa norma, melainkan pertarungan antara solidaritas institusi dan keadilan bagi warga sipil.
Imunitas Hukum Prajurit: Antara Solidaritas Institusi dan Keadilan Sipil
Pemerintah melalui kuasa hukumnya berargumen bahwa imunitas diperlukan untuk menjaga moral prajurit di lapangan. Namun, dalil ini langsung diuji oleh para pemohon dan pengamat hukum yang menilai argumen tersebut keliru secara etika dan hukum. Dalam kerangka etika perang dan hukum internasional, operasi militer—meskipun di luar status perang—tetap terikat pada prinsip akuntabilitas. Beberapa pelanggaran norma yang diangkat dalam persidangan antara lain:
- Pelanggaran Prinsip Akuntabilitas: Imunitas menghapus tanggung jawab hukum individu prajurit, bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlakuan adil dan kepastian hukum.
- Pengekangan Hak Sipil Korban: Hak mengajukan gugatan perdata dihilangkan, melanggar prinsip access to justice yang diakui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 8.
- Kerancuan Definisi Operasi Militer: UU TNI tidak membedakan tegas operasi militer perang dan non-perang, sehingga celah ini berpotensi dijadikan tameng untuk melindungi pelanggaran HAM di Papua.
Pelajaran dari Hukum Humaniter Internasional: Akuntabilitas sebagai Prinsip Mutlak
Dalam hukum humaniter internasional, setiap prajurit terikat pada prinsip proporsionalitas, pembedaan, dan pencegahan penderitaan yang tidak perlu. Pemberian imunitas justru bertolak belakang dengan semangat Konvensi Jenewa yang menuntut pertanggungjawaban individu atas pelanggaran serius. Para pemohon mengingatkan bahwa operasi militer di Papua telah menimbulkan korban sipil; tanpa mekanisme gugatan, yang terbentuk adalah budaya impunitas yang sistematis. Sidang lanjutan akan mendengarkan keterangan ahli hukum pidana internasional, yang diharapkan memberikan perspektif global tentang kewajiban negara dalam menegakkan akuntabilitas. Pertanyaan etis yang menggantung: jika imunitas dimaksudkan melindungi moral prajurit, di manakah moral negara yang justru mengorbankan hak sipil dan martabat korban demi solidaritas institusi?
Uji materi ini menjadi ujian konstitusionalitas yang sesungguhnya—bukan hanya bagi norma UU TNI, tetapi bagi komitmen negara pada supremasi hukum. Aktivis hukum dan praktisi etika perang menanti putusan MK dengan cemas: apakah MK berani mematahkan tradisi imunitas militer yang telah lama menjadi tembok penghalang keadilan bagi warga sipil? Di sinilah letak ironi etika perang: melindungi prajurit justru berpotensi mengoyak prinsip dasar hukum yang melindungi rakyat. Sidang MK ini bukan sekadar uji materi, melainkan uji moral negara terhadap hak sipil dan martabat hukum.
