Usulan Komnas HAM untuk membentuk tim Investigasi Bersama dengan TNI dalam kasus kematian ibu hamil di Papua bukan sekadar urusan prosedural; ini adalah ujian akut bagi martabat hukum Indonesia dalam konteks konflik bersenjata. Polemik yang mengemuka mengetuk jantung prinsip due process dan standar investigasi pelanggaran HAM berat yang diamanatkan hukum internasional, khususnya dalam wilayah di mana otoritas militer sering kali bersinggungan langsung dengan penduduk sipil. Esensi akuntabilitas di daerah konflik seperti Papua akan ditentukan oleh sejauh mana mekanisme ini mampu menjamin independensi, transparansi, dan akses yang tak terhambat—nilai-nilai yang kerap tereduksi dalam model penyelidikan internal militer.
Dilema Etis dan Jurisdiksi dalam Mekanisme Investigasi Bersama
Model investigasi bersama antara lembaga sipil dan militer menempatkan kita pada persimpangan etika yuridis yang kompleks. Di satu sisi, Komnas HAM memiliki mandat konstitusional berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip Paris Principles untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM secara independen. Di sisi lain, TNI beroperasi di bawah kerangka hukum militer yang sering kali membentuk ekosistem investigasi tertutup. Polemik ini menyoroti setidaknya tiga titik kritis:
- Konflik Kepentingan: Penyidik internal TNI, sebagai bagian dari korps, menghadapi tekanan kolegial dan hierarkis yang dapat mengaburkan objektivitas.
- Asimetri Akses dan Kekuasaan: Komnas HAM, meski berwenang, secara historis menghadapi kendala akses lapangan, keamanan personel, dan pembatasan informasi di wilayah operasi militer.
- Ambivalensi Hukum: Meski UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur penyelidikan pelanggaran HAM berat, implementasinya di daerah konflik sering tumpang-tindih dengan regulasi keamanan nasional yang lebih dominatif.
Investigasi bersama hanya bisa disebut credible jika dibangun di atas fondasi kesetaraan otoritas, sharing data yang utuh, dan mekanisme pengambilan keputusan final yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Mencari Akuntabilitas di Tengah Dominasi Paradigma Keamanan
Sejarah panjang investigasi insiden di Papua memperlihatkan pola yang konsisten: laporan penyelidikan internal TNI sering kali berseberangan dengan temuan lembaga independen atau organisasi masyarakat sipil. Ini bukan sekadar perbedaan persepsi, melainkan indikasi dari benturan paradigma antara rule of law dan raison d'état (alasan negara). Dalam etika perang dan konflik bersenjata, prinsip proportionality (proporsionalitas) dan distinction (pembedaan antara kombatan dan sipil) harus menjadi bintang pemandu setiap penyelidikan. Namun, ketika mekanisme investigasi didominasi oleh logika keamanan internal, prinsip-prinsip ini rentan terabaikan. Akuntabilitas sejati mensyaratkan:
- Keterlibatan penyidik independen dengan kapasitas dan perlindungan hukum yang memadai.
- Transparansi metodologi dan sumber bukti, sesuai dengan standar penyelidikan HAM internasional.
- Mekanisme pelaporan yang langsung dapat diakses oleh otoritas yudisial, bukan hanya hierarki komando militer.
Tanpa elemen-elemen ini, investigasi bersama berisiko menjadi legitimasi formal belaka bagi narasi yang telah dikonstruksi, alih-alih alat pencari kebenaran dan keadilan.
Pertanyaan mendasar yang harus diajukan oleh setiap aktivis hukum adalah: dapatkah martabat hukum ditegakkan dalam suatu mekanisme investigasi yang melibatkan pihak yang sedang diselidiki sebagai mitra setara? Ketika nyawa sipil, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, menjadi korban dalam konflik, tanggung jawab negara tidak hanya pada penyelesaian prosedural, tetapi pada pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Jika model investigasi bersama kali ini gagal menempatkan prinsip independensi dan kepentingan korban di atas segalanya, maka kita bukan hanya menyaksikan kegagalan sebuah penyelidikan, melainkan pengikisan sistematis terhadap fondasi negara hukum di Indonesia.
