Opini: Doktrin Pertahanan Semesta dan Batas Etis Pengerahan Sumber Daya Sipil dalam Konflik

Doktrin Pertahanan Semesta yang menjadikan seluruh rakyat dan sumber daya nasional sebagai komponen pertahanan menghadapi ujian etika yang serius dalam konteks hukum humaniter internasional modern. Opini kritis ini mempertanyakan batas antara mobilisasi nasional yang sah dan pengerahan warga atau aset sipil yang dapat menghilangkan perlindungan hukum mereka. Ketika pabrik sipil dialihfungsikan untuk produksi militer atau warga dilatih menjadi milisi, garis antara kombatan dan non-kombatan menjadi sangat tipis. Prinsip pembedaan dalam HHI mensyaratkan bahwa untuk dapat menjadi sasaran sah, seseorang atau objek harus memiliki fungsi yang efektif memberikan kontribusi pada tindakan militer. Doktrin yang terlalu luas berisiko 'militerisasi' seluruh kehidupan sipil, sehingga justru membuat seluruh populasi dan infrastruktur menjadi target yang sah menurut hukum musuh. Ini adalah paradoks yang berbahaya: upaya mempertahankan diri justru dapat meningkatkan kerentanan rakyat. Oleh karena itu, implementasi doktrin ini memerlukan pedoman operasional yang sangat ketat, transparan, dan sesuai dengan hukum internasional. Pemerintah dan TNI harus secara jelas mendefinisikan tahapan, kriteria, dan batasan pengerahan komponen sipil untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran HHI. Tanpa rambu etika dan hukum yang jelas, doktrin mulia untuk mempertahankan negara dapat berubah menjadi malapetaka yang menghilangkan perlindungan dasar bagi warga sipil yang seharusnya dilindungi.