Serangan siber yang menargetkan rumah sakit, pembangkit listrik, dan infrastruktur publik di berbagai negara dalam beberapa bulan terakhir telah membawa konflik bersenjata ke ranah digital tanpa batas. Di perang siber ini, warga sipil justru menjadi pihak yang paling rentan menjadi korban. Hukum humaniter internasional, yang seharusnya menjadi tameng, nyatanya belum memiliki norma eksplisit untuk melindungi warga sipil dalam perang siber. Ketiadaan regulasi ini bukan sekadar celah teknis, melainkan pelanggaran etika yang terstruktur: negara-negara dapat menyerang infrastruktur vital dengan dalih 'belum diatur'. Indonesia, sebagai negara dengan pengguna internet terbesar ke-4 di dunia, menghadapi kerentanan serius. Jika sistem rumah sakit atau jaringan listrik menjadi sasaran serangan siber, jutaan warga sipil akan kehilangan akses layanan dasar dalam sekejap. Namun, yang lebih memprihatinkan adalah ketidaksiapan hukum nasional untuk meminta pertanggungjawaban negara pelaku. Perlindungan warga sipil tidak bisa hanya bergantung pada kecepatan teknologi; ia membutuhkan fondasi hukum yang tegas dan mengikat.
Prinsip Hukum Perang Tidak Boleh Berhenti di Dunia Fisik
Ahli hukum internasional dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Riza Sihbudi, menegaskan bahwa prinsip dasar hukum perang—pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian—harus tetap berlaku di ranah siber. 'Serangan siber yang menyebabkan kerusakan sistem rumah sakit atau jaringan listrik sama seriusnya dengan bom fisik. Negara harus dimintai pertanggungjawaban jika tidak mampu melindungi warga sipil dari dampak konflik siber,' ujarnya. Pernyataan ini mengingatkan bahwa hukum humaniter tidak mengenal ruang kosong: setiap bentuk kekerasan yang berdampak pada warga sipil harus tunduk pada norma yang sama. Ketiga prinsip tersebut menjadi pilar dalam menjaga martabat hukum di tengah peperangan modern:
- Prinsip pembedaan mengharuskan negara membedakan sasaran militer dan objek sipil, termasuk sistem data rumah sakit dan infrastruktur publik. Serangan siber yang menyasar server rumah sakit secara otomatis melanggar prinsip ini.
- Prinsip proporsionalitas melarang serangan siber yang menimbulkan kerugian sipil berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan. Menonaktifkan jaringan listrik suatu kota demi mengganggu komando militer jelas tidak proporsional.
- Prinsip kehati-hatian mewajibkan negara untuk memverifikasi target dan memilih metode yang meminimalkan dampak terhadap warga sipil. Serangan siber yang tidak membedakan sasaran merupakan pelanggaran serius terhadap etika perang.
Namun, tanpa ratifikasi instrumen khusus, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut sangat bergantung pada itikad baik negara. Dalam praktiknya, itikad baik tidak cukup ketika nyawa manusia menjadi taruhan. Karena itu, komunitas internasional—khususnya negara-negara di Asia Tenggara—harus segera bergerak dari sekadar wacana menuju regulasi yang operasional.
Indonesia Perlu Memelopori Regulasi Siber di Asia Tenggara
Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Namun, posisi ini menjadi kelemahan jika tidak diimbangi dengan kerangka hukum yang kuat. Regulasi nasional tentang keamanan siber masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Padahal, dalam konteks perang siber, serangan terhadap infrastruktur sipil seperti sistem rumah sakit atau jaringan listrik dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang jika terbukti melanggar prinsip pembedaan dan proporsionalitas. Untuk itu, Indonesia perlu memelopori pembentukan regulasi siber di Asia Tenggara yang mengikat secara hukum, bukan hanya sekadar deklarasi politik. Instrumen ini harus mencakup definisi jelas tentang sasaran militer dan objek sipil di ranah digital, mekanisme pertanggungjawaban negara pelaku, serta sanksi tegas terhadap pelanggaran.
Ketiadaan regulasi yang komprehensif membuka celah bagi negara-negara untuk melakukan agresi siber tanpa takut diadili. Jika prinsip dasar hukum perang hanya diterapkan di dunia fisik, maka martabat hukum sebagai penjaga kemanusiaan akan runtuh. Sudah saatnya para aktivis hukum dan pembuat kebijakan tidak hanya berdiam diri dalam wacana. Pertanyaan etis yang menggugah: Apakah kita rela membiarkan prinsip perlindungan warga sipil dikalahkan oleh kecepatan teknologi? Ataukah kita akan menjadi generasi yang memastikan bahwa hukum humaniter tetap relevan dan mengikat, baik di medan perang fisik maupun digital?
