Di tengah temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mendokumentasikan praktik kejahatan perang dalam konflik domestik, seperti di Papua dan Maluku, Indonesia kembali dihadapkan pada pertanyaan etis yang menggerogoti martabat hukum: mengapa pelaku pelanggaran berat HAM masih bebas berlindung dalam ketiadaan instrumen hukum? Polemik ratifikasi Statuta Roma—traktat pendirian Mahkamah Pidana Internasional (ICC)—kembali mencuat sebagai ujian keberanian politik untuk menegakkan hukum etika perang universal. Apakah bangsa ini siap mengakhiri budaya impunitas, atau justru memilih bertahan dalam zona nyaman kedaulatan yang semu?
Impunitas di Balik Kedaulatan: Ironi Hukum Indonesia
Langkah Indonesia yang telah menandatangani Statuta Roma pada 2012 namun belum meratifikasinya mencerminkan sikap setengah hati dalam pemberantasan kejahatan perang. Padahal, instrumen ini memberikan yurisdiksi kepada ICC untuk mengadili genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang ketika sistem peradilan nasional tidak mampu atau tidak mau menjalankan tugasnya. Penolakan dari kalangan militer dan politisi dengan dalih kedaulatan justru melanggengkan impunitas. Menurut pakar hukum internasional, prinsip complementarity dalam Statuta Roma justru memberi prioritas pada pengadilan nasional—selama negara sungguh-sungguh menegakkan keadilan. Tanpa ratifikasi, celah hukum ini menjadi tameng bagi pelaku.
- Pasal 8 Statuta Roma secara eksplisit mendefinisikan kejahatan perang, termasuk serangan terhadap warga sipil dan penggunaan senjata terlarang—norma yang kerap dilanggar dalam konflik domestik Indonesia.
- Konvensi Jenewa 1949 dan hukum kebiasaan internasional telah mengikat Indonesia untuk menghormati hukum etika perang, namun tanpa ratifikasi, mekanisme penegakannya lemah dan tidak mengikat secara yurisdiksional.
- Keengganan meratifikasi menciptakan celah hukum yang membuat pelaku kejahatan perang berlindung di balik kedaulatan negara, mencederai martabat korban.
Menuju Keadilan Universal: Tanggung Jawab Etis Bangsa
Debat ratifikasi Statuta Roma bukan lagi soal teknis yurisdiksi, melainkan ujian komitmen etis bangsa dalam menghormati martabat hukum. Jika Indonesia terus menunda, pesan yang dikirim ke komunitas internasional adalah preferensi untuk melindungi pelaku ketimbang menjunjung keadilan. Tekanan publik semakin besar, terutama setelah temuan ICW yang mendokumentasikan pola kejahatan perang di Papua dan Maluku yang tidak tersentuh pengadilan. Langkah ratifikasi akan menunjukkan keberanian politik untuk tunduk pada pengawasan global demi nilai kemanusiaan yang lebih tinggi. Saatnya pemerintah menentukan sikap: menjaga citra nasional dengan menolak intervensi asing, atau menjunjung keadilan universal dengan membuka diri terhadap yurisdiksi ICC.
Sejarah akan mencatat bahwa kegagalan meratifikasi Statuta Roma bukan sekadar kegagalan hukum, melainkan kegagalan etis yang membiarkan pelaku kejahatan perang terus berjalan tanpa pertanggungjawaban. Sebagai aktivis hukum, kita harus mempertanyakan: apakah kita rela menjadi bangsa yang memilih impunitas ketimbang keadilan, dan mengorbankan martabat korban di altar kedaulatan yang semu? Jika ya, maka kita telah mengkhianati prinsip dasar hukum etika perang yang seharusnya melindungi setiap manusia dari kekejaman tanpa batas.
