Kamis, 13 Agustus 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
HUKUM & ETIKA
786 artikel ditemukan
Laporan Khusus: Penyiksaan Tahanan di Bawah Dalih 'Interogasi Strategis' untuk Kepentingan Keamanan Nasional
HUKUM & ETIKA
Laporan Khusus: Penyiksaan Tahanan di Bawah Dalih 'Interogasi Strategis' untuk Kepentingan Keamanan Nasional
Investigasi mendalam mengungkap praktik penyiksaan sistematis terhadap sejumlah tahanan yang dituduh terlibat dalam jaringan yang mengancam keamanan nasional. M...
22 April 2026
Kajian Etis Penggunaan Drone dalam Operasi Intelijen: Batas antara Pengawasan dan Pembunuhan Target
HUKUM & ETIKA
Kajian Etis Penggunaan Drone dalam Operasi Intelijen: Batas antara Pengawasan dan Pembunuhan Target
Penggunaan drone dalam operasi intelijen untuk pembunuhan target telah melanggar prinsip fundamental hukum humaniter seperti pembedaan dan proporsionalitas, men...
22 April 2026
Komnas HAM Melaporkan Pelanggaran Etika Perang dalam Operasi di Papua Tengah: 'Penggunaan Kelompok Pihak Ketiga Tak Memiliki Basis Legal'
HUKUM & ETIKA
Komnas HAM Melaporkan Pelanggaran Etika Perang dalam Operasi di Papua Tengah: 'Penggunaan Kelompok Pihak Ketiga Tak Memiliki Basis Legal'
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hari ini menerbitkan laporan investigasi sementara yang mengungkap indikasi pelanggaran etika perang dan hukum hu...
22 April 2026
Mahkamah Agung Putuskan Kasus Pengadilan Militer: 'Prinsip Keadilan Proses Tak Boleh Dikorbankan Demi Efisiensi Operasi'
HUKUM & ETIKA
Mahkamah Agung Putuskan Kasus Pengadilan Militer: 'Prinsip Keadilan Proses Tak Boleh Dikorbankan Demi Efisiensi Operasi'
Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan penting yang menegaskan bahwa prinsip keadilan proses dalam pengadilan militer tidak boleh dikorbankan demi alasan efis...
22 April 2026
Koalisi NGO Hukum Mengajukan Judicial Review atas Peraturan Operasi Militer yang Mengizinkan 'Shoot to Kill' dalam Situasi Tertentu
HUKUM & ETIKA
Koalisi NGO Hukum Mengajukan Judicial Review atas Peraturan Operasi Militer yang Mengizinkan 'Shoot to Kill' dalam Situasi Tertentu
Koalisi NGO Hukum mengajukan judicial review ke PTUN atas Peraturan Operasi Militer yang mengizinkan 'shoot to kill', menilai norma tersebut melanggar asas lega...
23 April 2026
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Mulai Proses Praperadilan atas Penetapan 'Daerah Operasi Militer' yang Diklaim Melanggar Hak Ekonomi Sipil
HUKUM & ETIKA
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Mulai Proses Praperadilan atas Penetapan 'Daerah Operasi Militer' yang Diklaim Melanggar Hak Ekonomi Sipil
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengadili praperadilan atas penetapan Daerah Operasi Militer yang diduga melanggar Hak Ekonomi Sipil warga. Gugatan ini menguj...
23 April 2026
Menteri HAM Minta Oditur dan Hakim Militer Transparan Adili Kasus Andrie Yunus
HUKUM & ETIKA
Menteri HAM Minta Oditur dan Hakim Militer Transparan Adili Kasus Andrie Yunus
Desakan transparansi dari Menteri HAM menempatkan Peradilan Militer pada ujian legitimasi hukum yang mendasar, antara membela citra institusi atau membela marta...
21 April 2026
Komnas HAM Harus Izin ke Pengadilan Militer untuk Periksa Tersangka Kasus Air Keras
HUKUM & ETIKA
Komnas HAM Harus Izin ke Pengadilan Militer untuk Periksa Tersangka Kasus Air Keras
Kewajiban Komnas HAM mengajukan izin tertulis ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa tersangka kasus Andrie Yunus memunculkan ketegangan mendasar a...
21 April 2026
Yusril Soroti Penanganan Koneksitas Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
HUKUM & ETIKA
Yusril Soroti Penanganan Koneksitas Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
Wacana koneksitas dalam kasus penyiraman air keras aktivis Andrie Yunus menguak disharmoni struktural antara UU TNI dan UU Peradilan Militer yang melanggar prin...
21 April 2026
Sidang Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Pengadilan Militer Tunjuk 3 Hakim
HUKUM & ETIKA
Sidang Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Pengadilan Militer Tunjuk 3 Hakim
Penunjukan hakim homogen dari korps hukum militer dalam kasus Andrie Yunus oleh Pengadilan Militer menguji prinsip imparsialitas dan akuntabilitas peradilan. Ja...
21 April 2026
Tak Terima Permohonan Pihak Terkait, Ketua MK Sarankan Andrie Yunus Ajukan Ini di Uji UU Peradilan Militer
HUKUM & ETIKA
Tak Terima Permohonan Pihak Terkait, Ketua MK Sarankan Andrie Yunus Ajukan Ini di Uji UU Peradilan Militer
Penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan Andrie Yunus sebagai Pihak Terkait dalam uji UU Peradilan Militer mengangkat kegagalan prinsipil mengenai syar...
21 April 2026
Jaksa Agung Diminta Kunker Soal Dugaan Kejahatan Perang di Konflik Papua
HUKUM & ETIKA
Jaksa Agung Diminta Kunker Soal Dugaan Kejahatan Perang di Konflik Papua
Desakan pembentukan tim khusus untuk mengusut dugaan kejahatan perang di Papua merupakan ujian kritis bagi penegakan hukum humaniter di Indonesia. Pelanggaran p...
21 April 2026