Finalitas putusan peradilan militer dalam kasus kekerasan aparat terhadap warga sipil kini terjerat dalam pusaran kontradiksi normatif. Pasca vonis terhadap prajurit TNI dalam kasus Andrie Yunius, seruan untuk menghormati keputusan lembaga peradilan acap dikumandangkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan finalitas peradilan. Namun, penghormatan buta pada formalitas putusan tanpa pemeriksaan kritis terhadap substansi keadilannya justru mengkhianati prinsip negara hukum yang sejati. Dalam konteks pelanggaran HAM oleh aparat negara, tuntutan publik bukan sekadar hukuman bagi pelaku, melainkan jaminan agar praktik serupa tak berulang dan reformasi struktural benar-benar dilaksanakan.
Kritik Terhadap Peradilan Militer Bukan Pengingkaran Hukum
Penegasan mengenai penghormatan pada finalitas putusan peradilan militer, seperti yang disuarakan Menteri HAM Natalius Pigai, memang bersandar pada prinsip res judicata pro veritate habetur demi kepastian hukum. Namun, prinsip ini tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari evaluasi publik yang mendalam. Kepatuhan hukum yang sesungguhnya adalah kesetiaan pada semangat keadilan, bukan sekadar kepatuhan formal pada produk peradilan. Ketika proses peradilan militer cenderung tertutup dan diduga sarat dengan solidaritas korps, publik berhak mempertanyakan apakah putusan tersebut telah memenuhi standar:
- Independensi dan imparsialitas seperti diamanatkan Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Peradilan Militer.
- Keadilan substantif bagi korban dan keluarganya, yang melampaui sekadar penghukuman pelaku.
- Fungsi pemulihan terhadap kepercayaan publik pada lembaga negara dan jaminan kebebasan berekspresi.
Oleh karena itu, gelombang evaluasi kritis terhadap vonis peradilan militer bukanlah bentuk ketidakpatuhan, melainkan ekspresi dari tuntutan akan hukum yang hidup dan berpihak pada martabat manusia.
Dari Finalitas Putusan Menuju Reformasi Etis dan Struktural
Seruan untuk patuh pada putusan pengadilan akan menjadi retorika kosong jika tidak diikuti dengan langkah konkret untuk membenahi akar masalah. Menutup kasus hanya dengan vonis pidana terhadap beberapa oknum adalah kekeliruan fatal. Etika kepemimpinan di bidang HAM, khususnya dalam konteks institusi militer, menuntut inisiatif transformatif agar putusan peradilan menjadi momentum reformasi menyeluruh. Tanpa itu, siklus kekerasan oleh aparat negara akan terus berulang. Pencegahan membutuhkan langkah-langkah yang melampaui tindakan peradilan semata, mencakup:
- Revisi Regulasi dan Pengawasan: Reformasi menyeluruh terhadap regulasi peradilan militer dan mekanisme pengawasan internal TNI agar lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan standar HAM internasional.
- Pendidikan Etika dan HAM Intensif: Pembangunan budaya institusi yang menghormati hak asasi manusia melalui pendidikan etika profesi dan hukum humaniter internasional yang berkelanjutan bagi seluruh prajurit.
- Jaminan Perlindungan bagi Pengkritik: Komitmen aktif negara untuk menjamin keselamatan aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil yang mengkritik kebijakan atau praktik negara.
Pertanyaan kritis yang harus diajukan kini adalah: Apakah penghormatan pada finalitas putusan peradilan militer telah cukup untuk memenuhi panggilan keadilan substantif dan mencegah terulangnya pelanggaran HAM oleh aparat? Ataukah kepatuhan hukum yang sejati justru menuntut keberanian untuk mengkritik sistem yang memungkinkan kekerasan tersebut terjadi, lalu secara aktif membangun mekanisme pencegahan yang lebih kuat dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia?
