Hukum & Etika – Area

"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"

Mahkamah Agung Tolak Peninjauan Kembali Vonis Bagi Pelaku Pembakaran Poso, Aktivis: Pengadilan Abai pada Trauma Korban Konflik

Mahkamah Agung Tolak Peninjauan Kembali Vonis Bagi Pelaku Pembakaran Poso, Aktivis: Pengadilan Abai pada Trauma Korban Konflik

Penolakan Mahkamah Agung terhadap Peninjauan Kembali vonis pelaku konflik Poso merupakan bentuk formalisme hukum yang mengabaikan keadilan restoratif dan prinsi...

Jaksa Agung Tegaskan Komitmen Berantas Penyimpangan, Fokus pada Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Jaksa Agung Tegaskan Komitmen Berantas Penyimpangan, Fokus pada Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Pernyataan komitmen Jaksa Agung terhadap penegakan hukum berkeadilan harus diuji dalam kasus-kasus kongkrit yang melibatkan kekuasaan dan uang. Integritas insti...

Koalisi Sipil Ajukan Uji Materi UU Peradilan Militer ke Mahkamah Konstitusi

Koalisi Sipil Ajukan Uji Materi UU Peradilan Militer ke Mahkamah Konstitusi

Koalisi sipil mengajukan Uji Materi UU Peradilan Militer ke Mahkamah Konstitusi, menuntut penghapusan dualisme peradilan yang melanggengkan impunitas dan melang...

Penggunaan AI dalam Sistem Keadilan: Di Balik Efisiensi, Ancaman terhadap Hak Proses Hukum yang Adil

Penggunaan AI dalam Sistem Keadilan: Di Balik Efisiensi, Ancaman terhadap Hak Proses Hukum yang Adil

Pemerintah melalui Mahkamah Agung mengumumkan rencana integrasi algoritma Artificial Intelligence (AI) dalam proses pengambilan keputusan awal pada beberapa jen...

Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu: Kehendak Politik atau Imperatif Hukum yang Tak Terelakan?

Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu: Kehendak Politik atau Imperatif Hukum yang Tak Terelakan?

Stagnasi penyidikan kasus Pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya kegagalan politik, tetapi pelanggaran terhadap imperatif hukum dan etika perang yang mendasar. P...

Konflik Agraria dan Penggunaan Pasukan: Ketika Resolusi Hukum Diganti dengan Logika 'Ketertiban' Operasional Militer

Konflik Agraria dan Penggunaan Pasukan: Ketika Resolusi Hukum Diganti dengan Logika 'Ketertiban' Operasional Militer

Penggunaan pasukan dalam konflik agraria, dengan dalih ketertiban operasional, merupakan pelanggaran terhadap prinsip resolusi hukum yang adil dan berpotensi me...

Pemusnahan Barang Bukti: Taktik Klasik Obstruction of Justice dalam Kasus Kekerasan Aparat

Pemusnahan Barang Bukti: Taktik Klasik Obstruction of Justice dalam Kasus Kekerasan Aparat

Perintah pemusnahan barang bukti oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta merupakan obstruction of justice yang melanggar prinsip due process dan asas nemo tenetur...

Pengingat Tragedi Agustus 2025: Amplifikasi Kritik terhadap Pengerahan Militer dalam Pengendalian Demo Sipil

Pengingat Tragedi Agustus 2025: Amplifikasi Kritik terhadap Pengerahan Militer dalam Pengendalian Demo Sipil

Pengerahan militer dalam pengendalian demonstrasi sipil melanggar konstitusi dan prinsip hukum internasional tentang kebebasan berpendapat dan HAM. Tragedi Agus...

Desakan Revisi UU Peradilan Militer Menguat: Uji Komitmen DPR terhadap Reformasi Sektor Keamanan

Desakan Revisi UU Peradilan Militer Menguat: Uji Komitmen DPR terhadap Reformasi Sektor Keamanan

Desakan revisi UU Peradilan Militer menguji komitmen DPR dan negara dalam menegakkan prinsip equality before the law dan menghapus impunitas. Revitalisasi siste...

Vonis dan Pemecatan dalam Kasus Andrie Yunus: Analisis Kritis atas 'Keadilan' di Ruang Pengadilan Militer

Vonis dan Pemecatan dalam Kasus Andrie Yunus: Analisis Kritis atas 'Keadilan' di Ruang Pengadilan Militer

Vonis dan pemecatan yang dijatuhkan Pengadilan Militer II-08 terhadap anggota BAIS TNI mengungkap kegagalan substantif dalam menegakkan hukum humaniter dan prin...

RKUHP dan Pasal Kontroversial Kejahatan terhadap Negara: Ancaman terhadap Prinsip Legalitas dan Hak Bebas Berpendapat?

RKUHP dan Pasal Kontroversial Kejahatan terhadap Negara: Ancaman terhadap Prinsip Legalitas dan Hak Bebas Berpendapat?

Pengesahan RKUHP dengan pasal-pasal kejahatan negara yang kabur mengancam prinsip legalitas (lex certa) dan hak berpendapat sebagai pilar demokrasi. Ambiguitas...

Mahkamah Agung Tolak Ekstradisi Terduga Pelanggar HAM Timor Leste, Pertimbangkan Asas Non-Refoulement

Mahkamah Agung Tolak Ekstradisi Terduga Pelanggar HAM Timor Leste, Pertimbangkan Asas Non-Refoulement

Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permintaan ekstradisi dari pemerintah Timor Leste terhadap seorang tersangka pelanggaran HAM berat periode 1999, denga...