Putusan Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan vonis pidana terhadap Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan, dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook, harus dibaca sebagai sebuah peristiwa yang belum tuntas secara yuridis. Di balik narasi keadilan tanpa pandang bulu yang dikumandangkan Jaksa, tersembunyi sebuah kegagalan struktural dalam menerapkan konsep pemulihan hukum yang utuh. Praktik korupsi yang merugikan negara tidak berhenti pada penerimaan suap, tetapi berlanjut pada upaya sheltering aset hasil kejahatan. Rekomendasi majelis hakim agar Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait harta tak wajar Nadiem Makarim justru menguak fakta bahwa penuntutan dalam perkara korupsi kelas kakap sering kali berjalan parsial dan mengabaikan upaya pemulihan aset negara.
Vonnis dan Ilusi Keadilan Restoratif
Pernyataan Jaksa Penuntut Umum yang menegaskan supremasi hukum dan imparsialitas penegakan hukum setelah vonis terhadap Nadiem Makarim adalah narasi yang dangkal jika tidak disertai dengan langkah konkret pemulihan. Hakim, dalam pertimbangannya, telah menolak tuntutan uang pengganti Rp4,87 triliun bukan karena menyangkal harta tak wajar tersebut, melainkan karena jalur hukum yang ditempuh jaksa dianggap keliru. Ini merupakan bukti kegagalan strategi penuntutan yang tidak komprehensif. Etika perang melawan korupsi menuntut pendekatan total war, dimana setiap aspek kejahatan—mulai dari tindak pidana asal hingga upaya penyamaran hasilnya—harus menjadi target. Konsep keadilan restoratif tidak tercapai hanya dengan memenjarakan pelaku, sementara aset negara yang dikorupsi tetap tercecer dalam sirkuit keuangan gelap.
TPPU: Celah Hukum dan Tanggung Jawab Moral Aparat
Rekomendasi hakim untuk menyelidiki dugaan TPPU seharusnya menjadi alarm bagi lembaga penegak hukum. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan jelas mengkriminalisasi tindakan menempatkan, mentransfer, atau menyembunyikan harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, termasuk korupsi. Ketidaktuntasan penelusuran aliran dana dan pemulihan aset mencerminkan beberapa kemungkinan:
- Kelemahan Kapasitas Investigasi: Aparat penegak hukum tidak memiliki keterampilan atau sumber daya untuk melacak transaksi keuangan yang kompleks.
- Fragmented Law Enforcement: Koordinasi antara penuntut umum, penyidik, dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) masih sangat lemah.
- Kurangnya Keberanian Politik: Penyelidikan mendalam terhadap jaringan pencucian uang dari kasus korupsi tinggi berpotensi membongkar lingkaran kekuatan yang lebih luas.
Fakta bahwa dugaan pencucian uang harus direkomendasikan oleh hakim, dan tidak menjadi bagian integral dari dakwaan sejak awal, menunjukkan paradigma penegakan hukum yang reaktif dan terkotak-kotak. Putusan terhadap Nadiem Makarim, meski terkesan tegas, berisiko menjadi simbol kosong jika tidak diikuti dengan agresivitas Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Martabat hukum dipertaruhkan di sini: apakah negara mampu menghadirkan keadilan yang tidak hanya menghukum individu, tetapi juga membersihkan sisa-sisa kejahatan dari sistem keuangannya?
Pertanyaan etis yang harus diajukan kepada setiap aktivis hukum dan penegak keadilan adalah: Sudahkah kita memandang korupsi sebagai sebuah serangan terhadap kedaulatan finansial negara yang mengharuskan respons hukum yang menyeluruh? Pemenjaraan pelaku tanpa pemulihan aset ibarat memenangkan pertempuran tapi kehilangan perang. Jika aparat penegak hukum gagal menindaklanjuti temuan TPPU dalam kasus sebesar ini, maka narasi 'hukum tidak pandang bulu' hanya akan menjadi alat legitimasi bagi sistem yang pada akhirnya masih membiarkan keuntungan dari kejahatan itu mengendap dan memperkaya jaringan lain. Titik tekan perjuangan harus bergeser dari sekadar menghitung tahun vonis menjadi memastikan tidak ada satu rupiah pun uang rakyat yang hilang tetap berada di tangan yang salah.
