Sebuah riset hukum mengungkapkan suatu kegagalan etis yang mengkhawatirkan dalam persepsi generasi milenial, termasuk insan hukum, terhadap hukum perang di era digital. Inti pelanggaran terletak pada anggapan bahwa konflik siber merupakan opsi yang lebih dapat diterima dan 'bersih' dibanding perang fisik. Pandangan ini bukan sekadar kesalahan analisis, melainkan sebuah ancaman terhadap martabat hukum itu sendiri, karena mengabaikan prinsip dasar kemanusiaan yang seharusnya tetap mengikat bahkan di ruang maya. Fakta bahwa kolapsnya infrastruktur sipil kritis akibat serangan digital dapat menimbulkan penderitaan massal, dengan jelas melanggar inti dari hukum humaniter internasional dan menodai etika digital.
Kegagalan Transmisi Norma: Kekosongan Pendidikan Hukum Humaniter di Ruang Digital
Temuan riset ini menyoroti sebuah kegagalan sistemik dalam transmisi norma. Kurikulum hukum dan hubungan internasional di tanah air ternyata belum menginternalisasikan prinsip-prinsip inti hukum perang—yang termaktub dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977—ke dalam konteks konflik siber. Akibatnya, generasi milenial yang akan menjadi penentu kebijakan dan penegak hukum masa depan, memahami operasi siber melalui lensa yang salah dan berbahaya.
- Prinsip Distinction (Pembedaan): Mereka gagal melihat bahwa menyerang infrastruktur sipil seperti sistem kesehatan atau keuangan negara lain—meski secara digital—adalah pelanggaran terang-terangan, karena menargetkan populasi non-militer.
- Prinsip Proportionality (Proporsionalitas): Dampak kolateral dari keruntuhan sistem vital suatu negara sering kali jauh melampaui manfaat militer yang diharapkan dari serangan siber tersebut.
- Prinsip Precaution (Tindakan Pencegahan): Ketidakpahaman akan potensi eskalasi konflik siber ke domain fisik mencerminkan pengabaian kewajiban untuk meminimalkan penderitaan.
Kekosongan edukasi ini bukanlah kesalahan kecil. Ia meninggalkan calon pemimpin tanpa kerangka hukum dan analisis etis yang memadai untuk menilai operasi-offensif di dunia maya, sehingga membiarkan mereka terjebak dalam opini yang menyesatkan dan berpotensi memicu krisis kemanusiaan baru.
Normalisasi Kekerasan Digital: Ancaman terhadap Stabilitas dan Martabat Hukum Internasional
Jika persepsi yang keliru ini dibiarkan dan dinormalisasi, kita sedang menyaksikan proses pelemahan hukum internasional secara sistematis. Menganggap operasi siber sebagai instrumen 'ringan' dalam hukum perang bukan hanya keliru secara fakta, tetapi berbahaya secara strategis dan etis. Persepsi ini mendorong jalan pintas yang mengancam tatanan global.
- Pertama, ia berpotensi menjadikan kekuatan siber sebagai pilihan pertama, bukan terakhir, dalam persengketaan, sehingga memicu siklus eskalasi dan balas dendam yang tak terkendali.
- Kedua, ia melemahkan diplomasi dan upaya kolektif di forum seperti United Nations Group of Governmental Experts (UNGGE) dalam membangun norma perilaku negara yang bertanggung jawab di ruang siber.
- Ketiga, ia memberikan legitimasi semu bagi aktor negara maupun non-negara untuk melancarkan serangan tanpa pertimbangan hukum dan etika digital yang matang, sehingga menggerogoti stabilitas keamanan nasional dan internasional.
Indonesia, dengan partisipasinya yang masih minimal dalam percakapan global membangun norma siber, berisiko besar hanya menjadi penonton—atau bahkan korban—dari runtuhnya rambu-rambu hukum di ruang digital ini.
Lantas, pertanyaan etis yang harus dijawab oleh setiap aktivis hukum dan pembuat kebijakan adalah: Sudahkah kita bersedia menjadikan prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan pencegahan sebagai kompas etis yang tak tergantikan, bahkan ketika perang berpindah dari medan tempur fisik ke jaringan serat optik? Kegagalan menjawab ini tidak hanya akan mengorbankan generasi masa depan pada persepsi yang keliru, tetapi juga pada dunia yang lebih rapuh, di mana martabat hukum terusik oleh ilusi 'perang bersih' di ruang digital.
