Dalam teater hukum internasional yang seharusnya mengedepankan kesetaraan, seringkali kita menyaksikan ironi pahit: kedaulatan negara maju kerap berseberangan dengan tuntutan keadilan global, khususnya dalam kasus-kasus pelanggaran etika perang. Prinsip-prinsip fundamental jus in bello, seperti pembedaan (distinction), proporsionalitas, dan larangan penderitaan yang tidak perlu, mengalami distorsi ketika dihadapkan dengan kekuatan politik dan militer negara-negara adidaya. Realitas ini menempatkan hukum internasional pada posisi genting—antara menjadi penegak norma universal atau sekadar alat legitimasi bagi yang berkuasa. Martabat hukum sebagai pilar peradaban diuji setiap kali negara kuat yang melanggar luput dari pertanggungjawaban.
Bias Kedaulatan dalam Arsitektur Hukum Internasional Saat Ini
Arsitektur hukum internasional kontemporer, meski dibangun di atas fondasi kesetaraan kedaulatan (prinsip sovereign equality), dalam praktiknya memperlihatkan bias yang sistemik. Mekanisme pertanggungjawaban, seperti yurisdiksi Mahkamah Internasional (ICJ) atau bahkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), menghadapi kendala politik dan hukum yang luar biasa ketika berhadapan dengan negara-negara besar. Kedaulatan sering dijadikan tameng untuk menolak intervensi yudisial eksternal, sementara kekuatan geopolitik mereka mempengaruhi proses hukum. Akibatnya, terjadi paradoks berbahaya: norma yang sama yang menjamin keadilan secara global justru gagal berlaku secara universal. Berikut adalah beberapa dimensi bias tersebut:
- Asimetri Kepatuhan: Negara dengan pengaruh besar sering kali tidak meratifikasi statuta atau konvensi kunci (seperti Statuta Roma ICC), membatasi lingkup yurisdiksi institusi global.
- Politik Dewan Keamanan PBB: Hak veto di Dewan Keamanan dapat menghalangi rujukan kasus ke ICC atau pembentukan pengadilan khusus, seperti terlihat dalam berbagai konflik.
- Ketergantungan pada Kerja Sama Negara: Tanpa kerjasama negara pelaku, penyelidikan dan penuntutan atas pelanggaran etika perang menjadi sangat sulit, bahkan mustahil.
Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana kedaulatan yang seharusnya dilindungi hukum justru menjadi alat untuk menghindari hukum. Konsekuensinya, korban pelanggaran etika perang dari negara-negara kecil atau masyarakat sipil di zona konflik terus menerus menanti keadilan yang tak kunjung datang, meruntuhkan kepercayaan pada sistem hukum internasional itu sendiri.
Posisi Strategis Indonesia: Dari Pencatat Norma ke Penggerak Reformasi
Sebagai negara besar dengan tradisi hukum yang kuat dan komitmen terhadap perdamaian dunia, Indonesia memikul tanggung jawab moral dan konstitusional yang tidak kecil. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa "...penyelenggaraan pemerintah negara...dilaksanakan dengan prinsip negara hukum." Prinsip ini harus diejawantahkan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga dalam kontribusi terhadap tatanan hukum global. Saat ini, Indonesia perlu bergeser dari peran sebagai pencatat setia norma-norma internasional menjadi penggerak aktif reformasi sistem. Langkah-langkah konkret dapat meliputi:
- Advokasi Diplomatik Multilateral: Memimpin koalisi negara-negara Global South di forum seperti PBB untuk mendorong amendemen terhadap kelemahan prosedural dalam mekanisme pertanggungjawaban, termasuk membahas pembatasan hak veto dalam kasus kejahatan perang.
- Penguatan Kapasitas Hukum Nasional: Menerapkan prinsip yurisdiksi universal (universal jurisdiction) dalam hukum nasional untuk mengadili pelaku pelanggaran berat etika perang, terlepas dari kewarganegaraan atau di mana kejahatan dilakukan, sebagai bentuk komitmen nyata terhadap keadilan global.
- Pendirian Pusat Studi Etika Perang: Membangun pusat kajian yang fokus pada dokumentasi, analisis hukum, dan advokasi terkait pelanggaran jus in bello, menjadi suara independen yang kritis dan berbasis bukti.
Dengan mengambil posisi lebih vokal, Indonesia tidak hanya membela martabat hukumnya sendiri, tetapi juga memberikan harapan bagi korban di mana pun yang haknya terinjak oleh kekuatan yang tak tersentuh hukum. Ini adalah panggilan etis untuk menjadikan kedaulatan bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai landasan untuk memperjuangkan keadilan yang inklusif.
Namun, perjalanan menuju reformasi ini dipenuhi dengan pertanyaan etis yang mendalam: Apakah kita, sebagai komunitas bangsa-bangsa, memiliki keberanian untuk mengakui bahwa sistem saat ini telah gagal menjamin kesetaraan di hadapan hukum? Dan lebih lanjut, apakah negara-negara seperti Indonesia siap menanggung risiko politik dan diplomatik untuk berdiri di barisan terdepan memperjuangkan prinsip bahwa etika perang harus ditegakkan tanpa pandang bulu—bahkan jika itu berarti menantang negara-negara yang selama ini dianggap "tidak tersentuh"? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya akan menentukan masa depan hukum internasional, tetapi juga menentukan apakah perang di abad ke-21 masih memiliki batas-batas kemanusiaan yang layak dipertahankan.
