Dalam panggung politik global, 'keamanan nasional' kerap dijadikan dalih sakral untuk membenarkan tindakan yang melanggar bingkai hukum dan moral. Di sinilah ketegangan paling akut antara klaim kedaulatan negara yang absolut dengan kewajibannya untuk tunduk pada hukum internasional, khususnya hukum hak asasi manusia dan humaniter, terungkap. Praktik instrumenalisasi ini bukan hanya soal pelanggaran prosedural, melainkan penggerusan fondasi tatanan dunia berbasis aturan yang dapat membahayakan semua bangsa.
Retorika Keamanan vs. Imperatif Hukum: Analisis atas Praktik Kontemporer
Pengalaman empiris menunjukkan bahwa paradigma keamanan yang dipegang banyak negara, termasuk kekuatan utama, telah bergeser menjadi alat legitimasi politik. Dalam beberapa dekade terakhir, konsep ini digunakan untuk membenarkan tindakan yang secara substansial bertentangan dengan norma internasional:
- Intervensi militer sepihak tanpa mandat Dewan Keamanan PBB, yang melanggar prinsip non-intervensi dan larangan penggunaan kekerasan dalam Piagam PBB.
- Penerapan pengawasan massal dan pembatasan kebebasan sipil yang berlebihan, yang bertentangan dengan instrumen HAM internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
- Penolakan untuk mengakui yurisdiksi lembaga peradilan internasional, yang mencerminkan sikap hipokrit meminta kedaulatan bagi diri sendiri sambil mengabaikannya bagi pihak lain.
Refleksi Kontekstual: Indonesia di Tengah Paradigma Keamanan yang Militaristik
Sorotan kritik ini juga relevan untuk membaca dinamika dalam negeri. Indonesia, dalam menangani isu-isu kompleks seperti Papua atau kontra-terorisme, acap kali terjebak pada paradigma keamanan nasional yang terlalu state-centric dan militaristik. Pendekatan ini mengundang risiko serius:
- Pelanggengan pelanggaran HAM yang sistematis di bawah dalih menjaga keutuhan wilayah, yang justru dapat memperdalam akar masalah dan merusak legitimasi pemerintah.
- Pelecehan terhadap prinsip due process of law dan rule of law di tingkat domestik, dengan alasan percepatan penanganan ancaman.
- Erosi kepercayaan internasional terhadap komitmen Indonesia sebagai negara yang menghormati hukum internasional dan HAM, sebagaimana tercantum dalam konstitusinya.
Oleh karena itu, diperlukan redefinisi mendasar atas konsep keamanan nasional. Keamanan yang berkelanjutan dan legitimate harus menempatkan kepatuhan pada hukum internasional dan penghormatan HAM bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai bagian intrinsik dari tujuan keamanan itu sendiri. Fondasi keamanan sejati dibangun dari keadilan, supremasi hukum, dan kepercayaan, bukan dari politik ketakutan dan budaya impunitas. Negara yang kuat dan berdaulat sesungguhnya adalah negara yang memiliki keyakinan penuh untuk tunduk pada hukum, karena hukumlah yang menjamin martabat dan kelangsungannya dalam pergaulan antarbangsa.
Pertanyaan etis yang menggugah bagi setiap aktivis hukum adalah: sampai kapan kita akan membiarkan retorika keamanan menjadi tameng bagi pelanggaran hukum dan kemanusiaan? Bukankah komitmen tertinggi sebuah bangsa yang beradab justru terletak pada kesediaannya untuk dibatasi oleh norma-norma hukum, bahkan—dan terutama—ketika dalih 'kepentingan nasional' paling menggoda untuk dilanggar? Inilah ujian sebenarnya bagi martabat hukum dan integritas moral sebuah negara dalam tatanan global.
