Wacana "Victorious War" yang merayap ke dalam politik luar negeri dan wacana pertahanan Indonesia bukan sekadar retorika strategis, melainkan sebuah tantangan hukum dan etika yang berbahaya. Di hadapan hukum internasional, khususnya Piagam PBB yang menjadi dasar hukum bangsa-bangsa, konsep perang yang membawa 'kemenangan' secara militer semata telah lama ditinggalkan. Bahwa kemenangan sejati terletak pada penegakan norma internasional dan perlindungan martabat manusia, bukan pada kehancuran yang ditinggalkan di medan tempur. Apalagi dalam konteks Indonesia, yang konstitusinya mengamanatkan untuk "ikut melaksanakan ketertiban dunia", glorifikasi perang adalah pengkhianatan terhadap mandat kedaulatan hukum.
Analisis Hukum: The Jus ad Bellum dan Dekonstruksi Konsep Kemenangan
Pendekatan etika realis yang membenarkan perang sebagai instrumen politik sah bagi kepentingan nasional, bertabrakan frontal dengan tatanan hukum internasional pasca-Perang Dunia II. Konsep "victorious war" mengabaikan prinsip-prinsip fundamental jus ad bellum yang membatasi penggunaan kekuatan bersenjata hanya pada kondisi yang sangat ketat: untuk membela diri yang sah (self-defense) atau berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB. Pemujaan kemenangan ini tidak hanya naif, tetapi juga melanggar ruh hukum internasional yang mengedepankan perdamaian dan penyelesaian damai sengketa. Dalam konteks perang modern yang asimetris, di mana korban sipil sering kali menjadi komponen utama dari 'biaya' konflik, klaim kemenangan menjadi semakin bermasalah secara hukum karena:
- Mengaburkan pertanggungjawaban atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (jus in bello) yang mungkin terjadi selama konflik.
- Mereduksi kompleksitas pasca-konflik dan tanggung jawab untuk membangun perdamaian berkelanjutan (jus post bellum).
- Bertentangan dengan semangat Piagam PBB Pasal 2(4) yang melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.
Perspektif Etis: Kosmopolitanisme Hukum Melawan Romantisme Perang
Sementara etika kosmopolitan menawarkan koreksi tajam terhadap paradigma realis yang kejam. Perspektif ini menegaskan bahwa politik luar negeri yang bertanggung jawab harus berakar pada penghormatan terhadap martabat manusia universal, hukum internasional, dan komitmen untuk mencegah konflik. Konsep "kemenangan" yang diagungkan dalam wacana etika realis adalah sebuah ilusi berdarah, sebab kemenangan militer sering kali menabur benih kebencian dan ketidakstabilan jangka panjang. Aktor-aktor dalam politik luar negeri memiliki kewajiban etis untuk:
- Mengutamakan diplomasi, pencegahan konflik, dan penegakan hukum internasional sebagai jalan utama, bukan kekerasan.
- Mempertimbangkan seluruh biaya moral, hukum, dan kemanusiaan dari setiap opsi kebijakan yang melibatkan kekuatan militer.
- Menolak segala bentuk romantisme perang yang mengaburkan penderitaan nyata yang ditimbulkannya, terutama terhadap warga sipil.
Pertanyaan mendasar yang harus diajukan adalah: dapatkah suatu negara dikatakan 'menang' jika kemenangan itu dicapai dengan menginjak-injak Konvensi Jenewa, menghancurkan infrastruktur sipil, dan menciptakan gelombang pengungsi yang menderita? Politik luar negeri yang mengklaim beradab harus menjawab pertanyaan ini dengan merujuk pada kerangka hukum, bukan hanya pada kalkulus kekuasaan. Titik temu antara etika realis dan etika kosmopolitan sesungguhnya terletak pada kepentingan nasional jangka panjang: stabilitas dan keamanan hanya dapat dibangun di atas fondasi tatanan hukum yang dihormati, bukan di atas puing-puing yang ditinggalkan oleh perang.
Artikel ini menutup dengan sebuah tantangan bagi para aktivis hukum dan perancang kebijakan: apakah kita akan membiarkan wacana "Victorious War" yang beracun dan bertentangan dengan hukum ini terus hidup dalam imajinasi strategis bangsa, atau kita akan bersikap tegas mendorong politik luar negeri yang menjadikan penegakan hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia sebagai satu-satunya ukuran kemenangan yang sah? Pilihan tersebut akan menentukan apakah Indonesia benar-benar menjadi subjek hukum internasional yang bertanggung jawab, atau sekadar pengikut logika kekerasan yang kuno dan destruktif.
