Vonis kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus telah dijatuhkan kepada empat anggota BAIS TNI, namun gema yang tertinggal bukanlah kepastian hukum, melainkan pertanyaan kritis yang mengguncang fondasi martabat peradilan: apakah sistem peradilan militer masih mampu berfungsi sebagai penjaga keadilan substantif dan deterren efektif bagi kekerasan aparat? Di tengah karakteristik yurisdiksinya yang tertutup dan berorientasi pada disiplin korps, peradilan militer Indonesia sekali lagi dihadapkan pada ujian akuntabilitas publik yang paling mendasar—kemampuannya mengadili pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat negara secara independen, transparan, dan berorientasi pada korban.
Yurisdiksi Tertutup vs. Keadilan Publik: Ujian Martabat Hukum dan Etika Perang
Dari perspektif hukum progresif dan etika perang modern, yurisdiksi peradilan militer semestinya dibatasi secara ketat dan proporsional. Prinsip ini berakar pada norma hukum internasional yang membatasi arena militer hanya pada pelanggaran yang terkait langsung dengan disiplin internal dan fungsi pertahanan murni. Ketika aksi kekerasan fisik—seperti yang dialami Andrie Yunus—dilakukan terhadap warga sipil di luar konteks operasional militer yang sah, proses peradilan harus beralih ke ranah publik untuk memastikan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Efektivitas suatu vonis tidak hanya diukur dari besaran hukuman di balik tembok ruang sidang tertutup, tetapi dari kapasitasnya untuk memulihkan kepercayaan publik bahwa negara mampu mengontrol dan mendisiplinkan aparatnya sendiri. Vonis 1,5 hingga 3 tahun penjara dalam kasus ini mengundang pertanyaan kritis mendasar tentang proporsionalitas dan tujuan pemidanaan:
- Apakah hukuman tersebut proporsional dengan dampak psikologis jangka panjang dan trauma yang diderita korban, serta kerusakan mendasar terhadap kepercayaan publik pada institusi negara?
- Apakah proses peradilan yang tertutup telah mengungkap seluruh rangkaian fakta, termasuk kemungkinan adanya perintah atau budaya sistemik, atau justru mengubur akar masalah di balik ritual penghukuman simbolis?
- Apakah mekanisme ini menjamin non-repetisi atau memiliki daya deterren yang kuat, atau sekadar menjadi alat legitimasi formal yang kosong dari makna keadilan restoratif?
Impunitas vs. Akuntabilitas: Dilema Etis dalam Tata Kelola Kekerasan Negara
Kasus Andrie Yunus menguak kembali dilema etis klasik dalam arsitektur keamanan nasional: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan menjaga soliditas internal korps militer dengan tuntutan mutlak akuntabilitas publik terhadap setiap penggunaan kekerasan oleh aparat negara. Sistem peradilan militer yang terlalu protektif dan tertutup berisiko menciptakan zona impunitas de facto, yang pada gilirannya mengikis prinsip kesetaraan di depan hukum (equality before the law). Sebaliknya, intervensi berlebihan dari peradilan umum tanpa pemahaman konteks operasional yang memadai juga dapat menimbulkan ketegangan dalam rantai komando. Titik temu yang berkelanjutan tidak terletak pada dikotomi, melainkan pada penegakan supremasi hukum sebagai panglima tertinggi yang mengatasi sekat-sekat yurisdiksi. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah reformatif yang berani:
- Reformasi sistemik yang menciptakan checks and balances yang jelas, antara lain melalui mekanisme panel hakim campuran (militer dan sipil) untuk kasus-kasus yang melibatkan kekerasan terhadap warga sipil.
- Penerapan standar Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM secara konsisten, di mana pelanggaran berat terhadap warga sipil otomatis menjadi kewenangan peradilan umum untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik.
- Peningkatan transparansi proses peradilan militer, termasuk akses terbatas bagi masyarakat sipil dan pengawas independen, untuk membangun kepercayaan dan memastikan proses yang adil.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang efektivitas peradilan militer bukan sekadar soal prosedur atau besaran vonis. Ini adalah ujian martabat hukum nasional di hadapan prinsip-prinsip etika perang dan hak asasi manusia yang universal. Ketika aparat negara yang seharusnya menjadi penjaga hukum justru menjadi pelaku kekerasan, maka sistem peradilan yang mengadilinya harus menjadi contoh tertinggi dari keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas. Tanpa itu, setiap vonis—seberat apapun—akan tetap terasa sebagai bentuk impunitas yang halus, menggerus kepercayaan publik dan meninggalkan luka yang lebih dalam daripada air keras sekalipun. Sebagai aktivis hukum, tantangan kita adalah terus mendorong batas-batas ini: apakah kita akan menerima status quo yang tertutup, atau memperjuangkan terciptanya sistem peradilan yang benar-benar menghormati martabat setiap manusia, termasuk korban kekerasan negara?
