Dalam analisis mendalam terhadap kebijakan pembubaran organisasi tanpa melalui proses peradilan yang utuh, Area menemukan sebuah pelanggaran fundamental terhadap martabat rule of law. Praktik yang sering kali dibalut retorika keamanan nasional ini bukan hanya persoalan administratif, melainkan tindakan kekuasaan yang menempatkan logika pengecualian di atas konstitusi, mengubah hak-hak fundamental warga—terutama hak berserikat dan berekspresi—menjadi komoditas yang dapat dicabut secara sepihak oleh penguasa. Ini merupakan bentuk deviasi normatif yang menggerogoti sendi-sendi prinsip due process, fondasi paling elementer dari sebuah negara hukum.
Devolusi Kedaulatan Hukum: Anatomi Pelanggaran Due Process dan Martabat Konstitusi
Dalam perspektif etika tata kelola negara dan hukum internasional, prinsip due process merupakan syarat minimal legitimasi setiap tindakan negara yang membatasi hak warga. Pembubaran sebuah organisasi tanpa proses peradilan yang adil merepresentasikan penyimpangan prosedural sekaligus deviasi normatif. Tindakan ini menempatkan negara dalam posisi bermasalah secara etis-hukum: bertindak sebagai hakim, jaksa, dan eksekutor sekaligus—sebuah formasi yang secara terang-terangan melanggar prinsip nemo iudex in causa sua (tidak ada orang yang boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri).
- Pelanggaran Hak untuk Didengar (Audi et alteram partem): Inti dari due process adalah hak setiap pihak untuk menyampaikan pembelaan. Kebijakan pembubaran sepihak mencabut hak ini secara menyeluruh.
- Pengabaian Prinsip Legalitas dan Kepastian Hukum: Penggunaan kriteria ‘ancaman keamanan nasional’ yang kabur dan politis merusak kepastian hukum, landasan fundamental masyarakat demokratis.
- Penyimpangan dari Kewajiban Negara Menyediakan Upaya Hukum Efektif: Kebijakan ini bertentangan dengan jaminan dalam instrumen HAM internasional, termasuk Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi banyak negara.
- Transformasi Rule of Law menjadi Rule by Law: Hukum direduksi menjadi alat untuk melegitimasi represi, bukan sebagai pagar pembatas kekuasaan untuk melindungi kebebasan.
Etika Keamanan vs. Represi: Membongkar Paradoks Kemenangan Semu
Analisis dari sudut pandang etika perang dan keamanan berkelanjutan mengungkap paradoks berbahaya. Justifikasi keamanan nasional yang kerap dikedepankan justru menciptakan kerapuhan struktural. Sebuah negara hanya dapat dikatakan aman secara hakiki jika keamanannya dibangun di atas fondasi keadilan dan legitimasi hukum. Kebijakan pembubaran sepihak adalah bentuk ‘kemenangan’ semu—sebuah tindakan represif jangka pendek yang mengorbankan prinsip-prinsip yang justru menjamin stabilitas dan ketahanan negara dalam jangka panjang.
Pendekatan otoriter ini secara sistematis mengikis kepercayaan publik terhadap institusi peradilan, menormalisasi ekses kekuasaan eksekutif, dan pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat memicu instabilitas sosial yang lebih dalam. Ketika negara menjadi pihak yang melanggar rule of law atas nama melindunginya, maka negara tersebut telah terjatuh ke dalam paradoks otoritarianisme yang dikritik oleh filsuf politik dari Locke hingga Rawls.
Analisis ini menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya bermasalah secara hukum domestik, mengingat jaminan konstitusional atas hak berserikat, tetapi juga berpotensi melanggar kewajiban internasional negara di bawah hukum HAM. Pertanyaan etis yang harus diajukan kepada setiap pengambil kebijakan dan aktivis hukum adalah: dapatkah sebuah negara yang dengan mudah mengesampingkan due process untuk membubarkan organisasi masih layak disebut sebagai negara hukum, ataukah ia telah bergeser menjadi negara kekuasaan yang hanya bersembunyi di balik formalitas legal?
