Indonesia saat ini berada pada persimpangan berbahaya di ranah kontraterorisme, di mana teknologi pengintai berbasis AI diadopsi tanpa dasar hukum yang jelas, mengancam fondasi prinsip legalitas dan mengubah negara secara diam-diam menjadi mesin pengawasan massal. Pergeseran paradigma dari penegakan hukum berbasis bukti ke sistem algoritmik yang beroperasi di ruang abu-abu hukum bukan sekadar soal efisiensi operasional, melainkan pelanggaran konstitusional terhadap hak privasi dan kebebasan sipil yang dijamin UUD 1945. Ketika warga dikriminalisasi berdasarkan praduga algoritmik dan analisis probabilitas yang tak transparan, negara hukum berisiko berubah menjadi negara polisi digital.
Devolusi Konstitusi: Ketika Kontrak Sosial Tunduk pada Logika Mesin
Penggunaan teknologi pengintai AI dalam operasi kontraterorisme Indonesia menggerus inti kontrak sosial konstitusional, khususnya Pasal 28G dan 28J UUD 1945 tentang perlindungan privasi dan rasa aman. Tanpa kerangka regulasi spesifik yang memadai, ruang hukum menjadi kabur dan prinsip presumption of innocence tergantikan oleh logika statistik yang menandai individu sebagai 'tersangka potensial'. Pelanggaran hukum mendasar yang terjadi dapat dirinci secara sistematis:
- Violasi Prinsip Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali: Profiling algoritmik dilakukan berdasarkan kriteria yang tidak diatur undang-undang spesifik tentang penggunaan AI dalam pengawasan, sehingga melanggar asas legalitas.
- Keadilan Selektif dan Bias Terinstitusionalisasi: Algoritma rentan bias pemrograman dan data, berpotensi menyasar kelompok etnis, agama, atau perilaku sosial tertentu, mengukuhkan diskriminasi sebagai kekerasan struktural baru.
- Pengosongan Prinsip Kebutuhan dan Proporsionalitas: Pengawasan massal berbasis AI—bukan yang ditarget berdasarkan bukti awal (reasonable suspicion)—melanggar kebebasan dasar secara tidak proporsional, bertentangan dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia.
Etika Perang Digital: Kematian Prinsip Pembedaan di Ruang Siber
Operasi kontraterorisme modern telah memindahkan medan tempur ke ruang siprus data, namun prinsip-prinsip etika perang (jus in bello) tidak boleh lenyap. Prinsip pembedaan (distinction) antara kombatan dan warga sipil yang dilindungi adalah sakral dalam hukum humaniter internasional. Teknologi pengintai AI secara fundamental mengaburkan garis ini dengan menjadikan seluruh populasi warga sebagai kumpulan data yang patut dicurigai. Negara gagal membedakan antara warga yang berhak atas perlindungan konstitusional dan ancaman yang nyata, sehingga menciptakan kondisi di mana setiap orang adalah subjek pengawasan potensial.
Transformasi ini mengancam prinsip proporsionalitas dan pencegahan penderitaan yang tidak perlu—inti dari etika konflik bersenjata. Ketika algoritma menentukan siapa yang 'berisiko' tanpa akuntabilitas manusia yang memadai, kita menyaksikan dehumanisasi dalam penegakan hukum. Medan digital kontraterorisme Indonesia harus tunduk pada norma yang sama ketatnya dengan medan fisik: pembatasan yang jelas, pengawasan yudisial, dan mekanisme gugatan yang efektif bagi warga yang dirugikan.
Pertanyaan mendasar yang harus dijawab aktivis hukum dan pembuat kebijakan adalah: Bisakah kita mengorbankan martabat hukum dan hak asasi warga atas nama keamanan yang dikendalikan algoritma? Ketika teknologi pengintai AI beroperasi tanpa transparansi dan kerangka hukum yang kuat, bukankah negara justru menciptakan teror baru—teror ketidakpastian hukum dan pengawasan tanpa batas? Perlawanan terhadap terorisme tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengikis peradaban hukum yang telah dibangun puluhan tahun.
