OPINI & ANALISIS
551 artikel ditemukan
OPINI & ANALISIS
ICJR: Putusan MK tentang Usia Minimal Perkawinan Langkah Maju bagi Martabat Hukum Perempuan
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi usia minimal perkawinan 19 tahun bagi perempuan merupakan langkah maju bagi martabat hukum perempuan, namun...
OPINI & ANALISIS
Opini: Ironi Hukum dalam Perang Siber – Saat Negara Pelindung Justru Menjadi Agresor
Serangan siber terhadap markas PBB dan lembaga kemanusiaan di Jenewa oleh negara pelindung demokrasi mengungkap ironi dalam hukum internasional. Pelanggaran ter...
OPINI & ANALISIS
Analisis: Implementasi Prinsip Proporsionalitas dalam Operasi Antiteror di Indonesia
Operasi antiteror Densus 88 di Indonesia mencatat 12 kasus kematian tersangka yang diduga akibat pelanggaran prinsip proporsionalitas, sebuah pilar dalam HAM da...
OPINI & ANALISIS
Analisis: Perang Siber dan Ancaman Terhadap Keamanan Nasional Perspektif Hukum
Artikel ini mengkritisi ketidakmampuan UU ITE dalam menjerat aktor negara yang melakukan perang siber, serta menyoroti pelanggaran etika perang terhadap infrast...
OPINI & ANALISIS
Memerdekakan Hukum
Peringkat Indonesia dalam Rule of Law Index 2025 yang turun ke posisi 69 menjadi bukti bahwa klaim Negara Hukum masih sekadar jargon. Transisi KUHP menuju kodif...
OPINI & ANALISIS
Perspektif Hukum: Apakah Pengerahan TNI ke Daerah Konflik Sipil Melanggar Norma Demokrasi?
Keputusan pemerintah memperluas pengerahan TNI untuk menangani kerusuhan sosial di beberapa daerah menuai kritik dari pakar hukum tata negara. Mereka menilai ti...
OPINI & ANALISIS
Analis: Penggunaan AI dalam Operasi Intelijen Harus Diikat Etika Ketat
Penggunaan kecerdasan buatan dalam intelijen tanpa regulasi khusus menciptakan ruang abu-abu yang melanggar prinsip hukum humaniter internasional, khususnya pro...
OPINI & ANALISIS
Pidato Presiden Nihil Militerisme dan Pelanggaran HAM
Pidato kenegaraan Presiden dinilai nihil agenda penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dan reformasi sektor pertahanan, menandakan kemunduran serius bagi...
OPINI & ANALISIS
Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Papua: Utopia atau Keharusan Konstitusional?
Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Papua bukan sekadar wacana idealis, melainkan kewajiban hukum yang diamanatkan konstitusi dan UU No. 26/2000. Ketimpanga...
OPINI & ANALISIS
Analis: Kebijakan 'Zero Casualty' dalam Konflik Internal Hanya Mitos Tanpa Reformasi Doktrin
Kebijakan 'zero casualty' dalam operasi militer di Papua adalah mitos tanpa reformasi doktrin militer dan pelatihan prajurit yang berorientasi pada prinsip prop...
OPINI & ANALISIS
Etika Perang di Era Drone: Perlindungan Sipil Semakin Terancam
Artikel ini mengkritik penggunaan drone dalam operasi militer Indonesia yang gagal mematuhi prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional, mengakibatkan...
OPINI & ANALISIS
Hukum Humaniter dan Perang Siber: Celah Regulasi yang Mengkhawatirkan
Serangan siber yang menargetkan infrastruktur vital Indonesia semakin marak, namun regulasi hukum humaniter internasional masih belum secara eksplisit mengatur...
