Hukum & Etika – Area

"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"

Analisis Pakar: RUU Pertahanan Negara Masih Abaikan Prinsip Proporsionalitas dan Distingsi dalam Perang

Analisis Pakar: RUU Pertahanan Negara Masih Abaikan Prinsip Proporsionalitas dan Distingsi dalam Perang

Draf RUU Pertahanan Negara dinilai mengabaikan prinsip fundamental Hukum Humaniter Internasional, yaitu distinction dan proportionality, yang melindungi warga s...

Kajian ICJR: Penggunaan Kekuatan Mematikan oleh Aparat dalam Penanganan Kerusuhan Perlu Kerangka Hukum yang Lebih Ketat

Kajian ICJR: Penggunaan Kekuatan Mematikan oleh Aparat dalam Penanganan Kerusuhan Perlu Kerangka Hukum yang Lebih Ketat

Kajian ICJR mengungkap krisis legitimasi dalam penggunaan Kekuatan Mematikan oleh aparat saat Penanganan Kerusuhan, akibat absennya internalisasi prinsip necess...

Human Rights Watch Kritik Keterlibatan TNI dalam Penindakan Begal

Human Rights Watch Kritik Keterlibatan TNI dalam Penindakan Begal

Kritik Human Rights Watch terhadap keterlibatan TNI dalam penanganan begal menyingkap ancaman serius terhadap prinsip supremasi hukum dan pemisahan fungsi insti...

Mahkamah Konstitusi Diminta Uji Materi UU Peradilan Militer, Aktivis: Saatnya Hapus Impunitas

Mahkamah Konstitusi Diminta Uji Materi UU Peradilan Militer, Aktivis: Saatnya Hapus Impunitas

Permohonan uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi menguji komitmen Indonesia sebagai negara hukum terhadap prinsip kesetaraan di depan hukum dan...

Komnas HAM: Pembungkaman Hak Bersuara di Konflik Papua Merupakan Pelanggaran Etika Perang

Komnas HAM: Pembungkaman Hak Bersuara di Konflik Papua Merupakan Pelanggaran Etika Perang

Komnas HAM menegaskan bahwa pembungkaman hak bersuara dalam konflik Papua merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip hukum humaniter dan etika perang, yang me...

KontraS Laporkan Peningkatan Penyiksaan dan Penghilangan Paksa di Wilayah Konflik, Diduga Melibatkan Aparat

KontraS Laporkan Peningkatan Penyiksaan dan Penghilangan Paksa di Wilayah Konflik, Diduga Melibatkan Aparat

Laporan KontraS mengenai peningkatan penyiksaan dan penghilangan paksa di wilayah konflik, dengan dugaan keterlibatan aparat, menguak kegagalan sistemik Indones...

Gugatan Warga Terdampak Latihan Militer: Negara Wajib Beri Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan

Gugatan Warga Terdampak Latihan Militer: Negara Wajib Beri Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan

Sekelompok warga dari kawasan yang digunakan untuk latihan militer skala besar menggugat pemerintah dan TNI ke pengadilan, menuntut ganti rugi atas kerusakan la...

TAUD Tolak Seluruh Rangkaian Peradilan Militer Kasus Penyiraman Andrie Yunus: Bukti Impunitas Institusional

TAUD Tolak Seluruh Rangkaian Peradilan Militer Kasus Penyiraman Andrie Yunus: Bukti Impunitas Institusional

TAUD menolak keseluruhan proses peradilan militer kasus penyiraman Andrie Yunus, menilai tuntutan ringan 2,5 tahun sebagai bukti impunitas struktural. Analisis...

Pleidoi Anggota BAIS: Bawa Jasa Internasional ke Ruang Sidang sebagai Strategi Defensif Hukum yang Problematic

Pleidoi Anggota BAIS: Bawa Jasa Internasional ke Ruang Sidang sebagai Strategi Defensif Hukum yang Problematic

Pleidoi yang mengedepankan jasa internasional anggota BAIS TNI dalam kasus penyiraman air keras mengancam prinsip kesetaraan di depan hukum dan mendistorsi tuju...

Koalisi Sipil Gugat UU TNI ke MK Desak Reformasi Total Peradilan Militer Usai Dua Kasus Impunitas

Koalisi Sipil Gugat UU TNI ke MK Desak Reformasi Total Peradilan Militer Usai Dua Kasus Impunitas

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang terdiri dari 19 organisasi termasuk Imparsial, KontraS, dan Amnesty, secara resmi mendesak revisi...

Mahkamah Konstitusi Tolak Judicial Review UU Pertahanan Negara: Kekhawatiran Aktivis atas Ruang Grey Area Operasi Militer

Mahkamah Konstitusi Tolak Judicial Review UU Pertahanan Negara: Kekhawatiran Aktivis atas Ruang Grey Area Operasi Militer

Mahkamah Konstitusi menolak judicial review terhadap UU Pertahanan Negara, sebuah keputusan yang memicu kekhawatiran aktivis dan pakar hukum. Penolakan ini memb...

Pemerintah Kirim Surat ke Dewan HAM PBB, Akui Pelanggaran HAM Berat di Papua Masih Terjadi

Pemerintah Kirim Surat ke Dewan HAM PBB, Akui Pelanggaran HAM Berat di Papua Masih Terjadi

Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui kepada Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa pelanggaran HAM berat masih terjadi di Papua, sebuah langkah yang j...