Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan temuan yang menohok: strategi pembungkaman hak bersuara masyarakat sipil dalam Konflik Papua telah melanggar prinsip mendasar hukum dan etika perang. Investigasi terbaru badan negara itu mengungkap pola sistematis yang tidak hanya membungkam korban, tetapi secara fundamental merongrong martabat hukum sebagai penjaga keadilan tertinggi, bahkan di tengah ketegangan bersenjata. Fakta ini bukan sekadar catatan administratif; ia adalah cermin retaknya komitmen negara terhadap hak-hak dasar yang dilindungi oleh Konstitusi dan sejumlah konvensi HAM internasional yang telah diratifikasi.
Anatomi Pembungkaman: Dari Intimidasi Sampai Penyekatan Informasi
Laporan Komnas HAM membeberkan mekanisme pembungkaman yang berlapis. Di level paling kasat mata, terjadi intimidasi langsung terhadap aktivis dan keluarga korban yang berusaha melaporkan kehilangan anggota keluarga akibat operasi militer. Namun, pelanggaran yang lebih mendasar terletak pada penyekatan informasi dan ketiadaan kanal komunikasi yang terbuka. Dalam konteks etika perang dan hukum humaniter internasional, akses informasi bukanlah kemewahan, melainkan hak korban dan masyarakat untuk mengetahui kebenaran. Prinsip ini tertuang dalam sejumlah instrumen, termasuk:
- Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, yang mengatur perlindungan penduduk sipil dan kewajiban pihak yang berkonflik untuk menghormati hak-hak mereka.
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas peradilan yang adil, dan hak untuk memperoleh informasi.
- Prinsip-Prinsip Dasar dan Pedoman tentang Hak atas Pemulihan bagi Korban Pelanggaran HAM Berat dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Resolusi PBB 60/147), yang menegaskan hak korban atas kebenaran, keadilan, dan reparasi.
Ketika kanal ini ditutup, negara tidak hanya gagal memenuhi kewajiban hukumnya, tetapi juga secara aktif menciptakan 'zona gelap' di mana kekerasan dapat terjadi tanpa pertanggungjawaban. Ini adalah pengingkaran terhadap prinsip accountability yang menjadi jantung dari negara hukum.
Martabat Hukum dan Lingkaran Ketidakpercayaan: Dampak yang Menggerus Fondasi Negara
Pelanggaran etika dalam konteks Konflik ini memiliki implikasi yang jauh melampaui insiden kekerasan individual. Pembungkaman sistematis secara langsung mengusik martabat institusi publik. Hukum, yang seharusnya menjadi alat perlindungan dan rekonsiliasi, justru dipersepsikan—dan dalam praktiknya sering digunakan—sebagai alat represi. Hal ini memicu dan memperdalam lingkaran ketidakpercayaan (cycle of distrust) antara masyarakat Papua dan otoritas negara. Ketidakpercayaan ini adalah racun bagi proses perdamaian dan stabilitas jangka panjang. Jika masyarakat tidak percaya bahwa institusi hukum akan memberikan keadilan, maka ruang untuk penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat semakin menyempit, sementara daya tarik jalan kekerasan mungkin justru menguat.
Lebih lanjut, praktik ini menodai prinsip keadilan dalam konflik (jus in bello). Etika perang modern tidak hanya mengatur siapa yang boleh menjadi target (jus ad bellum), tetapi juga bagaimana perang harus dilakukan. Menghormati hak-hak penduduk sipil, termasuk hak mereka untuk menyuarakan penderitaan dan menuntut pertanggungjawaban, adalah bagian tak terpisahkan dari jus in bello. Pembungkaman, dengan demikian, bukan hanya pelanggaran HAM, tetapi juga degradasi moral dan hukum dalam cara negara menegakkan kedaulatannya.
Laporan Komnas HAM ini adalah alarm yang keras. Ia menantang kita semua, terutama para aktivis dan praktisi hukum, untuk bertanya: sampai di titik mana kita akan membiarkan narasi resmi tentang kedaulatan dan keamanan mengalahkan hak-hak dasar manusia dan martabat hukum itu sendiri? Ketika suara korban dibungkam, bukankah kita semua menjadi bagian dari sistem yang melanggengkan ketidakadilan? Pertanyaan etis yang paling mendesak mungkin adalah: apakah negara ini masih memiliki keberanian moral untuk membuka ruang kebenaran di Papua, ataukah kita akan terus memilih untuk hidup dalam bayang-bayang konflik yang tak kunjung terpecahkan karena ketakutan akan suara yang seharusnya didengar?
