Pengakuan resmi pemerintah Indonesia kepada Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa pelanggaran HAM berat masih berlangsung di Papua bukan sekadar permainan pencitraan diplomatik, tetapi sebuah konfesi hukum yang mengungkap kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban fundamentalnya menurut hukum internasional. Fakta bahwa pengakuan ini baru muncul setelah tekanan global membuktikan adanya defisit akuntabilitas domestik, serta mengindikasikan bahwa koridor etika perang dan prinsip perlindungan penduduk sipil telah lama ditinggalkan dalam operasi keamanan. Pengakuan tanpa aksi penegakan hukum bukanlah kemajuan, melainkan pengakuan atas kegagalan sistemik yang membahayakan martabat hukum bangsa di mata dunia.
Antara Pengakuan Diplomatik dan Praktik Impunitas Domestik: Sebuah Krisis Martabat Hukum
Surat pemerintah ke Jenewa harus diletakkan dalam kerangka analisis kritis antara performa di forum internasional dan realitas impunitas di dalam negeri. Pengakuan di hadapan Dewan HAM PBB merupakan langkah yang diamanatkan oleh berbagai instrumen hukum yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Namun, etika penyelesaian konflik bersenjata mensyaratkan bahwa pengakuan harus menjadi awal dari proses keadilan yang transparan, bukan akhir dari sebuah respons diplomatik. Saat ini, terdapat jurang lebar antara narasi pemerintah di Jenewa dengan absennya proses hukum yang serius terhadap pelaku dugaan pelanggaran HAM berat, terutama yang melibatkan aktor negara.
- Kewajiban Negara (Due Diligence): Hukum internasional mengharuskan negara untuk mencegah, menginvestigasi, dan menghukum pelanggaran HAM. Pengakuan tanpa investigasi independen melanggar prinsip ini.
- Prinsip Non-Refoulement Normatif: Negara tidak boleh 'mengembalikan' korban pada situasi ketiadaan keadilan (impunitas) setelah mengakui pelanggaran di forum global. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap korban.
- Konflik Papua dan Hukum Humaniter Internasional (IHL): Jika situasi dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional, maka protokol tambahan Konvensi Jenewa 1977 dan prinsip pembedaan (distinction) serta proporsionalitas menjadi norma yang wajib dipatuhi. Setiap pengakuan pelanggaran HAM berat secara implisit mengakui potensi pelanggaran terhadap IHL.
Implikasi Etis: Dari Kewajiban Melindungi ke Kewajiban Menghukum
Implikasi etis dari pengakuan ini sangat mendalam dan menyentuh inti dari kontrak sosial antara negara dan warganya. Etika perang, yang bertumpu pada prinsip pembatasan kekerasan dan perlindungan martabat manusia, secara tegas dilanggar ketika negara—yang memegang monopoli kekerasan yang sah—mengakui terjadinya kekerasan sistematis namun abai untuk menghentikannya. Pengakuan tersebut justru mempertegas tiga kegagalan etis yang fundamental.
- Pengabaian Terhadap Prinsip Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility): Dalam etika operasi militer dan keamanan, pimpinan institusi bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan bawahannya jika mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui, namun gagal mencegah atau menghukum. Pengakuan pelanggaran yang masih terjadi merupakan indikasi kuat kegagalan penegakan prinsip ini.
- Pelecehan Terhadap Hak Korban Atas Kebenaran, Keadilan, dan Pemulihan: Pengakuan yang tidak diikuti mekanisme keadilan transitional (seperti pengadilan HAM ad hoc, komisi kebenaran, atau reparasi) merupakan bentuk kekerasan institusional lanjutan terhadap korban dan keluarga.
- Kerusakan Terhadap Kedaulatan Hukum: Kedaulatan yang sesungguhnya bukan terletak pada kemampuan menolak investigasi asing, melainkan pada kapasitas dan kemauan untuk menegakkan hukum secara adil dan berdaulat di wilayah sendiri. Pengakuan tanpa penindakan adalah pelemahan kedaulatan hukum nasional.
Akhirnya, surat kepada Dewan HAM PBB ini harus menjadi momentum bagi aktivis hukum, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menagih janji konstitusional. Pertanyaan etis yang paling menggugah bukan lagi 'apakah pelanggaran terjadi?', karena pemerintah sendiri telah mengakuinya. Pertanyaannya kini jauh lebih mendasar dan tajam: Apakah bangsa ini masih memiliki keberanian moral dan komitmen hukum untuk mengadili dirinya sendiri, atau kita akan membiarkan pengakuan di Jenewa menjadi batu nisan bagi keadilan di Tanah Papua? Dan, sampai kapan kita akan mentolerir situasi di mana instrumen keamanan negara justru menjadi sumber ketakutan dan pelanggaran terhadap warga yang seharusnya mereka lindungi? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan tidak hanya nasib korban di Papua, tetapi juga jiwa hukum dan moral bangsa Indonesia di masa depan.
