Sabtu, 13 Juni 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
HUKUM INTERNASIONAL
248 artikel ditemukan
ICRC Soroti Penanganan Tahanan Perang dan Kombatan dalam Konflik Internal: Apakah Indonesia Patuh pada Protokol Tambahan?
HUKUM INTERNASIONAL
ICRC Soroti Penanganan Tahanan Perang dan Kombatan dalam Konflik Internal: Apakah Indonesia Patuh pada Protokol Tambahan?
Laporan ICRC mengungkap celah implementasi Protokol Tambahan Konvensi Jenewa dalam penanganan tahanan dan kombatan di konflik internal Indonesia, menyoroti pela...
23 Mei 2026
Analisis Hukum: Strategi Pertahanan Maritim RI dan Potensi Pelanggaran Hukum Humaniter di Laut Natuna Utara
HUKUM INTERNASIONAL
Analisis Hukum: Strategi Pertahanan Maritim RI dan Potensi Pelanggaran Hukum Humaniter di Laut Natuna Utara
Operasi militer Indonesia di Laut Natuna Utara menghadapi ujian serius terhadap komitmen hukum humaniter internasional, khususnya prinsip proporsionalitas dan p...
23 Mei 2026
Kemenkumham Serukan Ratifikasi Amandemen Statuta Roma ICC: Ujian Martabat Hukum Indonesia di Mata Dunia
HUKUM INTERNASIONAL
Kemenkumham Serukan Ratifikasi Amandemen Statuta Roma ICC: Ujian Martabat Hukum Indonesia di Mata Dunia
Usulan ratifikasi Amandemen Statuta Roma tentang Kejahatan Agresi oleh Kemenkumham merupakan ujian langsung terhadap komitmen Indonesia pada supremasi hukum int...
23 Mei 2026
Analisis: Pencegatan Kapal Kemanusiaan dan Erosi Prinsip Kebebasan Navigasi di Bawah Hukum Laut Internasional
HUKUM INTERNASIONAL
Analisis: Pencegatan Kapal Kemanusiaan dan Erosi Prinsip Kebebasan Navigasi di Bawah Hukum Laut Internasional
Pencegatan kapal kemanusiaan Global Sumud Flotilla oleh Israel di perairan internasional merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kebebasan navigasi dan ha...
22 Mei 2026
Mencermati Doktrin 'Responsibility to Protect' (R2P) dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia
HUKUM INTERNASIONAL
Mencermati Doktrin 'Responsibility to Protect' (R2P) dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Artikel ini mengkritik ketidakkonsistenan dan bias dalam penerapan doktrin Responsibility to Protect (R2P) oleh Indonesia, yang melanggar prinsip universalitas...
22 Mei 2026
Menyoroti Penanganan Pengungsi Rohingya: Indonesia Dinilai Abaikan Prinsip Non-Refoulement
HUKUM INTERNASIONAL
Menyoroti Penanganan Pengungsi Rohingya: Indonesia Dinilai Abaikan Prinsip Non-Refoulement
Indonesia dinilai melanggar prinsip non-refoulement dalam penanganan pengungsi Rohingya, suatu norma kebiasaan internasional yang mengikat secara universal. Keb...
22 Mei 2026
Mahkamah Agung Minta Percepat Penyelesaian Kasus Penggunaan Senjata Kimia di Perbatasan Timor
HUKUM INTERNASIONAL
Mahkamah Agung Minta Percepat Penyelesaian Kasus Penggunaan Senjata Kimia di Perbatasan Timor
Instruksi Mahkamah Agung untuk mempercepat penyelesaian kasus dugaan penggunaan senjata kimia di perbatasan Timor menguji komitmen Indonesia terhadap hukum inte...
21 Mei 2026
9 WNI Ditangkap Israel, Menkum: Percayalah, Negara Tanggung Jawab Atas Keselamatan Mereka
HUKUM INTERNASIONAL
9 WNI Ditangkap Israel, Menkum: Percayalah, Negara Tanggung Jawab Atas Keselamatan Mereka
Tanggung jawab negara Indonesia atas perlindungan 9 WNI yang ditangkap Israel harus diterjemahkan ke dalam tindakan hukum konkret berdasarkan prinsip hukum huma...
21 Mei 2026
Kisah Pengungsi Rohingnya di Indonesia: Ujian Bagi Implementasi Prinsip Non-Refoulement dalam UU Perlindungan Pencari Suaka
HUKUM INTERNASIONAL
Kisah Pengungsi Rohingnya di Indonesia: Ujian Bagi Implementasi Prinsip Non-Refoulement dalam UU Perlindungan Pencari Suaka
Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh menguji komitmen Indonesia terhadap prinsip hukum internasional non-refoulement, yang diancam oleh kerangka hukum nasional...
21 Mei 2026
Kontroversi Penggunaan Drone 'Swarming' TNI AU: Di Mana Batas Etika Teknologi Perang Otomatis?
HUKUM INTERNASIONAL
Kontroversi Penggunaan Drone 'Swarming' TNI AU: Di Mana Batas Etika Teknologi Perang Otomatis?
Pengujian drone swarming otonom oleh TNI AU menimbulkan krisis akuntabilitas hukum dan mengikis prinsip kendali manusia dalam perang. Tanpa regulasi nasional ya...
21 Mei 2026
Tinjauan Hukum: Akuntabilitas Perusahaan Senjata dalam Pelanggaran Hukum Perang
HUKUM INTERNASIONAL
Tinjauan Hukum: Akuntabilitas Perusahaan Senjata dalam Pelanggaran Hukum Perang
Tinjauan hukum mengidentifikasi gap akuntabilitas bagi perusahaan senjata dalam konteks pelanggaran hukum perang, dimana hukum internasional tradisional lebih f...
21 Mei 2026
Gugatan ICJ atas Komando Operasi 'Pemukul Besi': Etika Perang dalam Perspektif Hukum Humaniter
HUKUM INTERNASIONAL
Gugatan ICJ atas Komando Operasi 'Pemukul Besi': Etika Perang dalam Perspektif Hukum Humaniter
Gugatan di ICJ terhadap operasi "Pemukul Besi" menguji pelanggaran prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam Hukum Humaniter Internasional, mencerminkan degr...
20 Mei 2026