Klaim OPM atas eksekusi empat orang di Yahukimo membuka luka terdalam dalam prinsip hukum perang modern. Di hadapan kita bukan sekadar insiden kekerasan, melainkan demonstrasi nyata pelanggaran sistematis terhadap inti jus in bello yang melindungi setiap manusia dalam konflik. Tindakan ekstra-yudisial disertai penyebaran rekaman sebagai alat terorisasi, secara gamblang merobek Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, mengubah medan Papua menjadi teater di mana martabat manusia menjadi tumbal propaganda politik yang dibangun dari darah dan penderitaan.
Klaim Tanggung Jawab sebagai Pembajakan Otoritas Hukum Internasional
Upaya membingkai aksi eksekusi sebagai 'penegakan hukum' oleh kelompok bersenjata merupakan paradoks mematikan yang meruntuhkan fondasi peradaban konflik. Klaim tanggung jawab yang dibarengi bukti kekerasan visual bukanlah penegakan norma, melainkan perampasan otoritas hukum humaniter oleh logika barbar. Hukum internasional menetapkan dengan tegas tiga pilar yang kini dilindas:
- Prinsip Pembedaan (Distinction): Kewajiban mutlak memisahkan kombatan dari warga sipil dan pihak yang tak lagi turut serta dalam permusuhan.
- Prinsip Perlindungan (Protection): Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa melarang mutlak penyiksaan, perlakuan kejam, dan eksekusi tanpa proses terhadap siapa pun dalam kekuasaan pihak lawan.
- Prinsip Kemanusiaan (Humanity): Larangan kategoris terhadap penderitaan yang tidak perlu, termasuk pembunuhan di luar kerangka hukum yang sah.
Dengan mengeksekusi individu yang status kombatannya tak jelas dan mempublikasikan kekejaman tersebut, TPNPB-OPM tidak hanya melanggar ketiga prinsip ini, tetapi secara sistematis mengganti otoritas hukum dengan tirani balas dendam yang liar. Ini bukan perlawanan politik—ini pengikisan peradaban.
Ancaman terhadap Aset Sipil: Ujian Akhir Etika Perang
Lebih mengkhawatirkan, klaim ini dibarengi ancaman eksplisit terhadap maskapai penerbangan sipil yang didukung logistik militer. Ancaman eksekusi pilot dan pembakaran pesawat merupakan eskalasi yang mengaburkan garis pemisah antara sasaran militer sah dengan aset dan personel sipil yang dilindungi. Dalam kerangka etika perang, ini pelanggaran prinsip proporsionalitas dan pembedaan yang paling gamblang. Ancaman semacam itu:
- Menormalisasi kekerasan terhadap non-kombatan.
- Mentransformasikan infrastruktur sipil—dalam hal ini penerbangan—menjadi medan tempur tanpa batas.
- Menciptakan preseden berbahaya di mana tekanan politik dibangun di atas teror terhadap warga sipil.
Ini bukan lagi sekadar pelanggaran teknis hukum humaniter, melainkan pengkhianatan terhadap ethos perang beradab yang melindungi mereka yang tak turut serta. Ancaman terhadap penerbangan sipil mengubah setiap bandara menjadi zona konflik, setiap penumpang menjadi sandera potensial—sebuah logika yang tak bisa diterima dalam peradaban hukum mana pun.
Situasi di Papua kini menggambarkan lingkaran setan di mana setiap pihak—negara dan kelompok bersenjata—saling memperdalam jurang pelanggaran dengan dalil kedaulatan atau pembebasan. Namun di atas semua retorika politik, pertanyaan etis mendasar tetap menggantung: ketika kedua belah pihak dalam konflik sama-sama mengabaikan inti hukum perang yang melindungi nyawa dan martabat manusia, bukankah kita semua—aktivis hukum, masyarakat internasional, dan bangsa Indonesia—turut bersalah karena membiarkan kegelapan ini terus menggerus cahaya peradaban hukum yang seharusnya kita jaga bersama?
