HUKUM INTERNASIONAL
832 artikel ditemukan
HUKUM INTERNASIONAL
Analisis: Imunitas Patriot Bond dalam Perspektif Hukum Internasional dan Pencegahan Pencucian Uang
Kebijakan imunitas Patriot Bond bertabrakan dengan kewajiban Indonesia dalam pencegahan pencucian uang menurut standar FATF, berpotensi menjadikan negara sebaga...
HUKUM INTERNASIONAL
Gugatan Warga Atas Pencemaran Lingkungan Akibat Operasi Militer: Interseksi Hukum Humaniter dan Hukum Lingkungan
Gugatan perwakilan warga terhadap negara atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi militer di wilayah konflik membuka babak baru dalam pertanggung...
HUKUM INTERNASIONAL
Dugaan Pelanggaran HAM di Nduga: Keluarga Korban Gugat Negara ke Pengadilan Negeri Jayapura
Gugatan perdata terhadap negara yang diajukan keluarga korban konflik Nduga di Pengadilan Negeri Jayapura merupakan ujian kritis bagi supremasi hukum di Indones...
HUKUM INTERNASIONAL
Analisis: Pembelian Kapal Selam baru TNI AL dalam Kerangka Hukum Laut Internasional
Pembelian kapal selam baru TNI AL harus diuji dalam kerangka kewajiban hukum UNCLOS 1982, bukan sekadar hak kedaulatan. Operasionalnya wajib tunduk pada prinsip...
HUKUM INTERNASIONAL
Pemerintah Indonesia Dorong AS dan Iran Berunding untuk Selesaikan Konflik Permanen
Seruan diplomasi Indonesia dalam konflik AS-Iran-Israel akan hambar tanpa penegasan hukum terhadap pelanggaran prinsip etika perang seperti pembedaan dan propor...
HUKUM INTERNASIONAL
ICJ Putuskan Sengketa Laut China Selatan, Ahli Hukum Indonesia Soroti Implikasi bagi NKRI
Putusan ICJ tentang Laut China Selatan meneguhkan supremasi UNCLOS 1982, menawarkan peluang strategis sekaligus tantangan penegakan bagi Indonesia. Implikasi ut...
HUKUM INTERNASIONAL
Pakar Hukum Internasional: Serangan Siber terhadap Infrastruktur Vital Bisa Dianggap Tindakan Perang
Pernyataan bahwa serangan siber terhadap infrastruktur vital adalah tindakan perang membuka pintu justifikasi bagi eskalasi militer konvensional, namun berbahay...
HUKUM INTERNASIONAL
Gugatan Warga Sipil Korban Operasi Militer di Papua Diajukan ke Pengadilan HAM Internasional
Gugatan warga sipil Papua ke Pengadilan HAM Internasional akibat operasi militer menandai krisis akut martabat hukum domestik, dengan tuduhan eksekusi di luar h...
HUKUM INTERNASIONAL
Menakar Siasat Hukum Internasional dalam Konflik Papua
Militerisasi konflik Papua telah mengaktifkan kewajiban hukum kebiasaan internasional yang bersifat mengikat, terlepas dari status ratifikasi Indonesia. Kegagal...
HUKUM INTERNASIONAL
Analisis: Mengapa Ratifikasi Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Penting bagi Indonesia
Penundaan ratifikasi Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa mencerminkan kegagalan memahami bahwa kedaulatan hukum justru diperkuat oleh komitmen pada standar Huk...
HUKUM INTERNASIONAL
Tentara Indonesia Diadili di Pengadilan Militer Australia Atas Pelanggaran Hukum Internasional
Pengadilan Militer Australia terhadap perwira TNI menguak kegagalan sistemik Indonesia dalam memenuhi kewajiban aut dedere aut judicare, sehingga memicu interve...
HUKUM INTERNASIONAL
Analisis Kritis: Penyanderaan Warga Sipil sebagai Pelanggaran Hukum Perang yang Absolut
Penyanderaan warga sipil merupakan pelanggaran kategoris terhadap hukum humaniter internasional dan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang hingga kejah...
