Pada tanggal 24 Juni 2026, keluarga korban konflik di Nduga, Papua, secara resmi mengajukan gugatan perdata terhadap negara Republik Indonesia di Pengadilan Negeri Jayapura. Tindakan ini bukan sekadar protes politik, melainkan sebuah ujian konkret bagi supremasi hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks dugaan pelanggaran HAM yang terjadi saat operasi militer pada awal tahun 2025. Gugatan ini menuntut pertanggungjawaban negara atas dugaan kelalaian melindungi hak hidup empat warga sipil, sebuah hak yang secara eksplisit dijamin oleh UUD 1945 dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi. Dengan langkah ini, para penggugat secara etis menuntut agar negara tidak lagi bersembunyi di balik doktrin kedaulatan, melainkan tunduk pada prinsip hukum yang menjunjung tinggi martabat manusia.
Gugatan Perdata sebagai Jalan Keadilan yang Terhalang
Gugatan perdata ini merupakan strategi hukum yang berani di tengah mandeknya proses pidana melalui Komnas HAM. Dalam kerangka etika perang, prinsip distinction dan proporsionalitas menjadi sorotan utama—apakah operasi militer di Nduga telah secara fatal mengabaikan pembedaan antara kombatan dan warga sipil? Para penggugat mendasarkan argumen mereka pada sejumlah norma hukum yang dilanggar, antara lain:
- Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak untuk hidup, tidak disiksa, dan hak atas keadilan.
- Pasal 4 Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 yang melarang kekerasan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata non-internasional.
- Pasal 9 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara.
- Yurisprudensi Mahkamah Internasional yang menekankan bahwa negara tidak boleh menggunakan kekuatan mematikan secara sewenang-wenang terhadap warga sipil.
Gugatan ini memaksa pengadilan untuk menguji sejauh mana negara dapat bertanggung jawab atas tindakan aparat keamanan di medan konflik. Ini adalah langkah penting untuk mengangkat status korban dari sekadar statistik menjadi subjek hukum yang berhak menuntut keadilan restoratif.
Implikasi Etis dan Tantangan Hukum Humaniter
Dari perspektif hukum humaniter internasional, kasus Nduga menyoroti pelanggaran prinsip fundamental yang kerap diabaikan dalam operasi kontra-insurjensi. Prinsip pembedaan mengharuskan setiap serangan hanya ditujukan kepada target militer, sementara prinsip proporsionalitas melarang penggunaan kekuatan yang berlebihan yang dapat mengakibatkan kerugian sipil yang tidak sebanding dengan keuntungan militer. Dalam konteks ini, gugatan perdata menjadi alat untuk mengukur apakah operasi di Nduga telah melanggar norma-norma tersebut. Keberhasilan atau kegagalan gugatan ini akan menjadi indikator nyata bagi komitmen Indonesia terhadap rule of law dan penghormatan HAM di wilayah konflik seperti Papua. Negara harus siap untuk secara terbuka mempertanggungjawabkan setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparatnya, bukan hanya melalui kanal politik, melainkan juga di hadapan hukum yang berdaulat.
Gugatan keluarga korban di pengadilan negeri ini adalah pengingat bahwa etika perang tidak bisa dikompromikan demi stabilitas semu. Apakah sistem peradilan nasional kita memiliki keberanian untuk menghukum negara sendiri demi menegakkan martabat hukum? Jika tidak, maka setiap operasi militer di masa depan akan terus menjadi ladang impunitas yang mengubur keadilan bagi warga sipil yang tak bersalah. Para aktivis hukum harus melihat kasus ini sebagai panggilan untuk mengawal proses peradilan, agar tuntutan pertanggungjawaban negara tidak berakhir sebagai formalitas belaka.
