Indonesia masih berdiri di persimpangan hukum yang signifikan terkait komitmennya pada Hukum Humaniter internasional. Penundaan ratifikasi terhadap Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977 bukan sekadar soal kebijakan luar negeri, melainkan ujian nyata bagi martabat dan konsistensi sistem kedaulatan hukum nasional. Dalam situasi dimana laporan konflik bersenjata non-internasional terus bermunculan, terutama dari Papua, ketiadaan kerangka normatif yang lebih rinci dibanding hukum kebiasaan menciptakan ruang gelap yang mengancam baik korban maupun personel keamanan.
Dikotomi Semu: Kedaulatan versus Komitmen Normatif
Wacana publik seringkali terjebak dalam narasi simplistis yang mempertentangkan kedaulatan negara dengan kewajiban internasional. Analisis kritis hukum justru membongkar dikotomi ini sebagai sebuah kesalahan berpikir. Meratifikasi Protokol Tambahan II bukan tindakan menyerahkan kedaulatan, melainkan sebuah deklarasi state responsibility yang matang. Sebuah negara yang berdaulat sejati adalah negara yang memiliki kapasitas untuk mengikatkan diri pada standar tertinggi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. Penolakan dengan dalih "internasionalisasi" justru mengabaikan fakta yuridis bahwa protokol ini:
- Secara tegas menegaskan konflik bersenjata non-internasional sebagai urusan internal negara pihak.
- Memiliki mekanisme pengawasan yang terbatas dan tidak bersifat intrusif.
- Justru berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah intervensi asing dengan memberikan kerangka hukum yang jelas dan diakui dunia.
Ratifikasi sebagai Strategi Perlindungan dan Konsolidasi Hukum
Perspektif etika perang dan martabat hukum menempatkan ratifikasi sebagai sebuah keharusan strategis, bukan pilihan diplomatis belaka. Tanpa payung hukum yang spesifik, setiap operasi militer dalam konflik internal berisiko melanggar prinsip pembedaan (distinction) dan proporsionalitas yang menjadi jantung Hukum Humaniter. Ratifikasi Protokol Tambahan II sebenarnya memberikan manfaat konkret bagi Indonesia, antara lain:
- Kepastian Hukum bagi Personel: Memberikan pedoman operasional yang jelas bagi TNI, melindungi mereka dari risiko tuntutan pelanggaran hukum internasional akibat ketidakjelasan aturan.
- Perlindungan Korban yang Lebih Tegas: Menyediakan kerangka normatif detail untuk melindungi individu yang tidak atau tidak lagi ikut serta dalam permusuhan, termasuk tahanan dan penduduk sipil.
- Alat Diplomasi Hukum yang Proaktif: Mengonsolidasikan kedaulatan hukum Indonesia dengan menunjukkan komitmen pada standar universal, sehingga meredam ruang bagi kampanye internasional yang sering mempolitisasi isu HAM.
Dengan demikian, penundaan ratifikasi bukanlah sikap yang melindungi kedaulatan, melainkan sebuah kelambanan yang justru melemahkan posisi hukum Indonesia di hadapan komunitas global. Negara yang menghormati martabat manusia dalam situasi perang sekalipun adalah negara yang kedaulatannya tidak perlu dipertanyakan.
Pertanyaan etis yang menggugah bagi para aktivis hukum adalah: sampai kapan Indonesia akan membiarkan celah normatif dalam Hukum Humaniter nasionalnya, sementara potensi konflik bersenjata non-internasional dan penderitaan kemanusiaan di dalamnya adalah realitas yang tak dapat dipungkiri? Apakah kita lebih memilih berdiri di pihak yang abai terhadap penyempurnaan perlindungan hukum, atau menjadi pelopor yang membuktikan bahwa kedaulatan dan humanitas dapat berjalan beriringan?
