Ketika warga sipil korban operasi militer di Papua mengalihkan perjuangan keadilannya ke forum internasional, tindakan itu tidak hanya sekadar babak baru dalam litigasi strategis. Ini merupakan pernyataan kritis dan etis paling gamblang tentang kegagalan martabat hukum domestik. Gugatan ini memaksa kita untuk melihat operasi militer bukan semata sebagai isu keamanan, melainkan sebagai ujian berat terhadap komitmen Indonesia pada kewajiban hukum HAMnya yang bersifat erga omnes.
Kualifikasi Hukum: Dari Narasi Politik ke Ranah Normatif Murni
Tuduhan eksekusi di luar hukum, penyiksaan, dan pemindahan paksa dalam gugatan ini mengalihkan narasi konflik dari ranah politis ke ranah normatif hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Tuduhan-tuduhan tersebut menyasar inti dari perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia, mengubah cerita menjadi pertanyaan hukum murni tentang ketaatan negara pada norma-norma inti.
- Hak untuk Hidup dan Prinsip Proporsionalitas: Eksekusi di luar hukum menabrak Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Lebih jauh, dalam kerangka hukum humaniter, tindakan tersebut melanggar prinsip pembedaan (distinction) dan proporsionalitas yang wajib diterapkan dalam setiap operasi militer di daerah konflik.
- Larangan Mutlak Penyiksaan: Praktik penyiksaan merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), sebuah norma jus cogens yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun, termasuk dalam konflik bersenjata. Pelanggaran ini secara etis menggugurkan klaim moral dari pihak mana pun.
- Kejahatan Perang Pemindahan Paksa: Pemindahan paksa penduduk sipil dalam konteks konflik bersenjata non-internasional di Papua berpotensi dikualifikasi sebagai kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Ini bukan hanya soal dampak, melainkan niat dan metode yang digunakan terhadap korban sipil.
Pola pengabaian berlarut terhadap penerapan norma-norma ini bukan lagi sekadar kelalaian administratif. Ini adalah indikasi kegagalan sistemik negara dalam memenuhi kewajiban dasarnya sebagai penjamin keamanan dan keadilan bagi seluruh warganya.
Etika Akses Keadilan: Distorsi Prinsip Penyelesaian Domestik
Pernyataan bahwa gugatan ke badan internasional ini merupakan "konsekuensi logis dari kegagalan negara" menyingkap dimensi etika paling mendasar dari krisis hukum di Papua. Prinsip exhaustion of domestic remedies dalam hukum internasional mengalami distorsi parah ketika mekanisme domestik itu sendiri cacat, tidak tersedia, atau tidak imparsial.
Dalam konteks ini, pengaduan ke forum internasional menjadi pengakuan tragis bahwa institusi nasional telah kehilangan legitimasinya di mata para korban. Negara, yang seharusnya menjadi guarantor terakhir hak-hak dasar, justru dipersepsi sebagai pihak yang abai atau bahkan menjadi pelaku pelanggaran. Gugatan ini mempertanyakan etika tata kelola konflik ketika mekanisme pengadilan domestik dipandang mandul oleh mereka yang paling terdampak.
Posisi sulit pemerintah Indonesia saat ini adalah buah dari kontradiksi kebijakan yang mendasar: menegaskan kedaulatan teritorial di satu sisi, namun di sisi lain gagal secara konsisten menegakkan martabat hukum dan prinsip pertanggungjawaban (accountability) yang menjadi fondasi kedaulatan itu sendiri. Ketika jalur domestik dipandang buntu, jalan menuju Pengadilan HAM Internasional menjadi pilihan etis terakhir bagi para korban untuk menuntut pertanggungjawaban, meski sekaligus merupakan cermin memilukan dari krisis kepercayaan terhadap sistem hukum nasional.
Bagaimana kemudian kita mendefinisikan tanggung jawab negara ketika jalan hukum domestik mengalami erosi legitimasi di mata warganya sendiri? Apakah tindakan mengajukan gugatan ke forum internasional harus dilihat sebagai bentuk ketidakpatuhan, atau justru sebagai protes etis paling sah terhadap kegagalan negara dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penjamin martabat dan keadilan bagi setiap warga, tak terkecuali di tanah Papua? Pertanyaan ini menuntut refleksi mendalam dari setiap aktivis hukum yang peduli pada konsistensi antara klaim kedaulatan dan kewajiban perlindungan.
