Hukum & Etika – Area

"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"

Analisis Kritis: Pergeseran Taktik Operasi di Papua dalam Sorotan Hukum Humaniter Internasional

Analisis Kritis: Pergeseran Taktik Operasi di Papua dalam Sorotan Hukum Humaniter Internasional

Pergeseran taktik operasi militer di Papua ke pendekatan pembangunan tidak menghapus kewajiban negara untuk secara ketat menerapkan prinsip fundamental hukum hu...

Kontroversi Penggunaan Kekuatan dalam Penanganan Konflik Agraria: Batas Etika dan Norma Hukum Nasional

Kontroversi Penggunaan Kekuatan dalam Penanganan Konflik Agraria: Batas Etika dan Norma Hukum Nasional

Insiden penggunaan kekuatan oleh polisi dalam konflik agraria di Sumatra melanggar prinsip proporsionalitas dan ultimum remedium yang dijamin hukum nasional, me...

Kajian Etika terhadap Penggunaan Surveillance Technology dalam Operasi Keamanan Nasional

Kajian Etika terhadap Penggunaan Surveillance Technology dalam Operasi Keamanan Nasional

Penggunaan teknologi surveillance dalam operasi keamanan nasional tanpa kajian etika dan hukum yang ketat berpotensi melanggar privasi warga dan prinsip negara...

Pengadilan Tolak Eksepsi Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Mantan Panglima TNI

Pengadilan Tolak Eksepsi Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Mantan Panglima TNI

Pengadilan menolak eksepsi praperadilan terhadap mantan Panglima TNI, menegaskan bahwa KPK telah memenuhi unsur formil dan materiil dalam hukum acara pidana. Ke...

Rekrutmen Paksa di Wilayah Konflik: Pelanggaran HAM yang Dibiarkan?

Rekrutmen Paksa di Wilayah Konflik: Pelanggaran HAM yang Dibiarkan?

Praktik rekrutmen paksa yang dilembagakan negara di wilayah konflik merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip non-koersi dan perlindungan warga sipil dalam h...

Mahkamah Konstitusi Tolak Pengujian UU Intelijen, Aktivis: Kemenangan Kekuasaan atas Akuntabilitas

Mahkamah Konstitusi Tolak Pengujian UU Intelijen, Aktivis: Kemenangan Kekuasaan atas Akuntabilitas

Mahkamah Konstitusi menolak judicial review atas pasal-pasal krusial UU Intelijen, mengandalkan pengawasan internal sebagai pengganti akuntabilitas eksternal. K...

Koalisi Duga Satgas Habema Langgar Hukum Perang di Sugapa

Koalisi Duga Satgas Habema Langgar Hukum Perang di Sugapa

Koalisi HAM Papua menduga Satgas Habema melanggar Pasal 3 Konvensi Jenewa dengan menyasar sipil, sebuah potensi kejahatan perang. Bantahan TNI sebagai 'propagan...

Komnas HAM: Serangan terhadap warga sipil di Puncak melanggar HAM

Komnas HAM: Serangan terhadap warga sipil di Puncak melanggar HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan serangan yang mengakibatkan warga sipil meninggal dunia dan luka-luka di Kabupaten Puncak, Papua Tenga...

KPA Kritik Cara Represif Aparat dalam Penanganan Konflik Agraria

KPA Kritik Cara Represif Aparat dalam Penanganan Konflik Agraria

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengkritik keras pendekatan represi aparat dalam konflik agraria sebagai bentuk kegagalan negara menjalankan mandat konstitus...

Vonis Kasus Pelanggaran HAM di Papua: Pengadilan Nasional atau Arena Politik Internasional?

Vonis Kasus Pelanggaran HAM di Papua: Pengadilan Nasional atau Arena Politik Internasional?

Vonis akhir dalam kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua menyisakan pertanyaan mendasar tentang kapasitas pengadilan nasional dalam mengadili kasus yang sarat di...

Penerapan Prinsip Due Process dalam Operasi Militer: Catatan dari Konflik Internal

Penerapan Prinsip Due Process dalam Operasi Militer: Catatan dari Konflik Internal

Pengabaian prinsip due process dalam operasi militer selama konflik internal telah mengancam martabat hukum dan sistemik melanggar HAM. Prinsip ini bukan sekada...

Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Operasi Intelijen: Pelanggaran Etika dan Hukum

Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Operasi Intelijen: Pelanggaran Etika dan Hukum

Operasi intelijen yang menyalahgunakan kekuasaan telah mengikis prinsip legalitas, proportionality, dan akuntabilitas, mengubah instrumen keamanan nasional menj...