Selasa, 13 Oktober 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
HUKUM & ETIKA
1169 artikel ditemukan
KY Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Militer di Kasus Andrie Yunus
HUKUM & ETIKA
KY Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Militer di Kasus Andrie Yunus
Komisi Yudisial membuka investigasi dugaan pelanggaran etik hakim militer dalam persidangan kasus Andrie Yunus, menguji transparansi dan akuntabilitas peradilan...
22 Mei 2026
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Potensi Pelanggaran HAM oleh TNI dalam Operasi di Papua ke Komnas HAM
HUKUM & ETIKA
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Potensi Pelanggaran HAM oleh TNI dalam Operasi di Papua ke Komnas HAM
Laporan koalisi masyarakat sipil ke Komnas HAM mengenai dugaan pelanggaran HAM oleh TNI di Papua menjadi ujian kritis bagi independensi lembaga dan martabat huk...
23 Mei 2026
Analisis: Revisi UU Kamnas 2026 Dinilai Potensi Langgar Prinsip Proporsionalitas dalam Hukum Humaniter
HUKUM & ETIKA
Analisis: Revisi UU Kamnas 2026 Dinilai Potensi Langgar Prinsip Proporsionalitas dalam Hukum Humaniter
Rancangan revisi UU Kamnas 2026 dinilai berpotensi melanggar prinsip fundamental hukum humaniter, yaitu proporsionalitas dan pembedaan, karena definisi gangguan...
21 Mei 2026
KPU dan Bawaslu Didesak Terapkan Hukum Humaniter dalam Pemungutan Suara di Daerah Konflik
HUKUM & ETIKA
KPU dan Bawaslu Didesak Terapkan Hukum Humaniter dalam Pemungutan Suara di Daerah Konflik
Inisiatif mendesak KPU dan Bawaslu mengadopsi prinsip hukum humaniter untuk Pemilu 2029 di daerah konflik mengungkap kegagalan negara memenuhi kewajiban perlind...
21 Mei 2026
Pelanggaran Hak Ekosob di Proyek Strategis Nasional: Kebutuhan Mendesak atas Analisis Dampak Hukum Humaniter
HUKUM & ETIKA
Pelanggaran Hak Ekosob di Proyek Strategis Nasional: Kebutuhan Mendesak atas Analisis Dampak Hukum Humaniter
Pelanggaran hak ekosob dalam proyek strategis nasional yang melibatkan militer menuntut analisis melalui lensa hukum humaniter internasional, menggeser isu dari...
21 Mei 2026
Menyoroti 'Surat Perintah Operasi' TNI: Di Mana Batas Hukum antara Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang?
HUKUM & ETIKA
Menyoroti 'Surat Perintah Operasi' TNI: Di Mana Batas Hukum antara Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang?
Ambiguitas normatif dalam Surat Perintah Operasi (SPO) TNI menciptakan zona abu-abu yurisdiksi yang mengaburkan batas kritis antara rezim Operasi Militer Perang...
21 Mei 2026
Pigai: Yang Dukung Instruksi Tembak Begal di Tempat Tak Mengerti HAM
HUKUM & ETIKA
Pigai: Yang Dukung Instruksi Tembak Begal di Tempat Tak Mengerti HAM
Menteri HAM Natalius Pigai secara tegas mengkritik dukungan publik terhadap instruksi Kapolda Lampung untuk menembak pelaku begal di tempat, menyebutnya sebagai...
21 Mei 2026
Denpom Buka Suara soal Warga Tertembak Saat Gerebek Pengoplos Gas
HUKUM & ETIKA
Denpom Buka Suara soal Warga Tertembak Saat Gerebek Pengoplos Gas
Insiden warga tertembak saat penggerebekan di Bogor menguak kegagalan aparat dalam prinsip proportionalitas dan distinction, serta membuka ruang bagi budaya imp...
21 Mei 2026
Gugatan Warga Sipil Terhadap Operasi Militer di Papua: Pengadilan Negeri Jayapura Mulai Persidangan
HUKUM & ETIKA
Gugatan Warga Sipil Terhadap Operasi Militer di Papua: Pengadilan Negeri Jayapura Mulai Persidangan
Persidangan gugatan sipil warga Papua di Pengadilan Negeri Jayapura menguji prinsip akuntabilitas negara atas operasi militer, menolak kekebalan operasional mil...
22 Mei 2026
Pelatihan Hukum Humaniter untuk Tentara: Hanya 30% Personel TNI yang Mengikuti Kursus Mandatory
HUKUM & ETIKA
Pelatihan Hukum Humaniter untuk Tentara: Hanya 30% Personel TNI yang Mengikuti Kursus Mandatory
Hanya 30% personel TNI di daerah konflik yang telah mengikuti kursus mandatory hukum humaniter, mengindikasikan krisis martabat hukum yang struktural. Kegagalan...
22 Mei 2026
Ketua Mahkamah Agung: Pengadilan Militer Harus Independen dalam Kasus Pelanggaran Hukum Humaniter di Papua
HUKUM & ETIKA
Ketua Mahkamah Agung: Pengadilan Militer Harus Independen dalam Kasus Pelanggaran Hukum Humaniter di Papua
Independensi dan transparansi pengadilan militer dalam kasus pelanggaran hukum humaniter di Papua adalah prasyarat mutlak untuk menghentikan impunitas dan memul...
20 Mei 2026
Tembak Menembak di Laut Natuna: Evaluasi Hukum dan Etika dalam Penegakan Kedaulatan Maritim
HUKUM & ETIKA
Tembak Menembak di Laut Natuna: Evaluasi Hukum dan Etika dalam Penegakan Kedaulatan Maritim
Insiden tembak-menembak antara kapal patroli Indonesia dan kapal asing di perairan Natuna menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian penggunaan kekuata...
20 Mei 2026