Putusan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk peristiwa 1998-1999 kembali mencoreng martabat hukum Indonesia. Majelis hakim hanya menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap satu terdakwa dan membebaskan lainnya, padahal jaksa menuntut hukuman seumur hidup. Keputusan ini langsung menuai kecaman keras dari aktivis HAM yang menilai vonis tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan korban dan prinsip non-impunitas dalam reformasi hukum nasional. Celah ini bukan sekadar kelemahan yudisial, melainkan cerminan masih dominannya tekanan politik dalam proses Pengadilan HAM di Indonesia.
Vonis Ringan dan Kegagalan Pertimbangan Yuridis: Reformasi Hukum yang Mandul
Aktivis HAM menegaskan bahwa majelis hakim gagal mengapresiasi bukti-bukti pelanggaran sistematis yang terungkap selama persidangan. Bukti tersebut menunjukkan adanya pola pelanggaran berat yang terencana, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Namun, putusan ini justru mereduksi tingkat keseriusan kejahatan tersebut. Beberapa kelemahan dalam pertimbangan hakim yang disorot antara lain:
- Minimnya analisis terhadap bukti rantai komando: Hakim tidak mempertimbangkan secara mendalam dokumen dan keterangan saksi yang menunjukkan adanya keterlibatan struktural militer dan sipil dalam pelanggaran.
- Pengabaian terhadap prinsip command responsibility: Tanggung jawab komando yang diakui dalam hukum internasional seharusnya menjadi dasar untuk menjerat atasan yang mengetahui atau seharusnya mengetahui pelanggaran bawahannya.
- Vonis yang tidak proporsional: Hukuman 5 tahun penjara sangat tidak sebanding dengan beratnya pelanggaran dan penderitaan korban, serta melanggar asas keadilan dalam sistem peradilan pidana.
Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi hukum yang diharapkan sejak era transisi belum berjalan optimal. Peradilan HAM masih rentan diintervensi dan belum sepenuhnya independen, sehingga martabat hukum sebagai alat penegak keadilan justru dipertanyakan.
Dimensi Etika Perang dan Budaya Impunitas dalam Penegakan HAM
Meskipun peristiwa 1998-1999 bukan konflik bersenjata antarnegara, pelanggaran yang terjadi memiliki dimensi etika perang, terutama jika dikaitkan dengan prinsip proporsionalitas, pembedaan, dan perlindungan warga sipil. Hukum humaniter internasional dan instrumen HAM mengajarkan bahwa setiap pelanggaran berat terhadap kemanusiaan harus diadili tanpa amnesti. Dalam konteks ini, putusan Pengadilan HAM Ad Hoc justru memperkuat budaya impunitas. Dampak etis dari vonis ringan ini meliputi:
- Delegitimasi perjuangan korban: Korban merasa dikhianati oleh sistem hukum yang seharusnya melindungi hak mereka atas kebenaran dan keadilan.
- Menghambat proses rekonsiliasi nasional: Tanpa pengakuan dan hukuman yang setimpal, luka kolektif bangsa sulit disembuhkan.
- Menciptakan preseden buruk bagi penegakan HAM di masa depan: Pelaku pelanggaran serupa di masa depan bisa merasa aman untuk mengulangi perbuatannya.
Publik kini menanti langkah pemerintah: apakah akan segera membentuk pengadilan HAM permanen sebagai komitmen nyata terhadap reformasi hukum, atau membiarkan martabat hukum terus terdegradasi oleh putusan-putusan yang mengabaikan rasa keadilan korban? Tanpa kemauan politik yang kuat, Pengadilan HAM di Indonesia akan menjadi sekadar formalitas yang gagal memutus rantai impunitas.
Pada akhirnya, vonis ringan ini bukan hanya persoalan angka hukuman, melainkan ujian etis bagi negara hukum Indonesia. Ketika peradilan memilih berpaling dari fakta kekerasan sistematis, kita harus bertanya: apakah reformasi hukum yang diperjuangkan selama ini hanya perubahan prosedur tanpa transformasi nilai? Aktivis hukum dan masyarakat sipil tidak boleh diam. Sudah saatnya menuntut pertanggungjawaban yang setimpal, bukan demi balas dendam, melainkan demi memulihkan martabat hukum dan kemanusiaan yang telah lama terkubur oleh impunitas.
