Independensi kejaksaan Indonesia kini berada dalam ancaman struktural yang tidak hanya melanggar prosedur, tetapi secara fundamental merusak martabat hukum sebagai pilar negara hukum. Dalam sebuah wawancara eksklusif, mantan jaksa agung periode 2020-2025 secara tegas mengungkap bagaimana tekanan politik telah mengubah reformasi hukum menjadi proyek kosmetik belaka. Distorsi ini, dalam perspektif etika penegakan hukum, merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip due process dan rule of law yang menjamin keadilan substantif bagi seluruh warga negara, bukan hanya bagi mereka yang berkuasa.
Anatomi Distorsi: Ketika Politik Hukum Menggantikan Norma Hukum
Menurut mantan jaksa agung, politik hukum telah bergeser dari kerangka kebijakan menjadi alat dominasi yang mengaburkan garis pemisah antara kekuasaan dan keadilan. Intervensi eksternal ke dalam wilayah penuntutan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan serangan langsung terhadap fondasi independensi kejaksaan. Pelanggaran ini dapat ditelusuri melalui tiga dimensi normatif yang saling berkait:
- Prinsip Konstitusional: Pasal 2 Undang-Undang Kejaksaan RI secara eksplisit menjamin kemandirian lembaga penuntut dari pengaruh kekuasaan mana pun. Dalam praktik, jaminan hukum ini sering dikalahkan oleh kepentingan transaksional elite politik dan pengusaha.
- Norma Hukum Internasional: Prinsip independence of the prosecution dalam yurisprudensi Mahkamah Internasional mewajibkan negara untuk melindungi proses penuntutan dari tekanan eksternal. Kegagalan Indonesia memenuhi kewajiban ini merupakan pengingkaran terhadap komitmen due process of law dalam tata kelola global.
- Etika Profesi Jaksa: Kode Etik Jaksa Indonesia mensyaratkan objektivitas dan ketidakberpihakan. Namun, ketika garis komando institusi tunduk pada kalkulasi politik hukum, syarat etis ini menjadi mustahil dipenuhi, mengubah hukum dari alat keadilan menjadi instrumen kekuasaan.
Ujian Integritas: Akuntabilitas versus Kekebalan Hukum Transaksional
Lebih dalam dari tekanan eksternal, mantan jaksa agung menyoroti kelemahan internal yang menjadi celah korupsi dan konflik kepentingan. Sistem pelaporan kekayaan yang tidak transparan bukan sekadar masalah tata kelola, melainkan pelanggaran terhadap prinsip integrity dan accountability yang menjadi jantung etika penegakan hukum. Praktik pemberian kekebalan hukum melalui instrumen legal tertentu merupakan contoh nyata bagaimana reformasi hukum didistorsi menjadi alat perlindungan bagi segelintir elite, secara terang-terangan mengkhianati prinsip justice for all.
Meski inisiatif penguatan sistem elektronik dan peningkatan profesionalisme jaksa muda diapresiasi, transformasi yang sesungguhnya harus berakar pada perubahan budaya hukum (legal culture) di dalam institusi. Tanpa keberanian moral kolektif untuk melawan arus korupsi dan intervensi, semua upaya perbaikan hanya bersifat kosmetik. Tantangan utama bagi independensi kejaksaan adalah membangun benteng etika yang mampu menahan gempuran kepentingan partisan, sekaligus memulihkan kepercayaan publik bahwa hukum memang ditegakkan untuk kebenaran, bukan untuk kekuasaan.
Pertanyaan etis yang harus dijawab oleh setiap aktivis hukum dan penegak keadilan adalah: Apakah kita akan membiarkan hukum terus menjadi alat legitimasi kekuasaan, atau kita memiliki keberanian kolektif untuk mengembalikannya pada martabatnya yang sejati—sebagai penjaga keadilan yang steril dari kepentingan politik? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan nasib reformasi hukum Indonesia dalam satu dekade mendatang.
