Dalam demokrasi yang mengagungkan supremasi hukum sebagai prinsip fundamental, martabat hukum seringkali menjadi korban pertama dalam retorika keamanan nasional yang dibungkus logika kekuatan dan surveilans. Integritas norma hukum dan penghormatan terhadap prosedur yang adil terpinggirkan ketika keamanan nasional disusun sebagai aparatus kontrol represif yang mengorbankan hak-hak dasar warga atas nama stabilitas semu—fenomena yang melahirkan pertanyaan mendasar dari perspektif etika perang dan keamanan. Tanpa landasan hukum yang bermartabat, keamanan nasional tidak hanya kehilangan legitimasi, tetapi juga berpotensi melahirkan ketidakstabilan jangka panjang karena kebijakan bersumber pada paksaan, bukan konsensus hukum yang legitimate.
Kritik Etis: Ketika Logika Kekuatan Mengabaikan Prinsip Proporsionalitas dan Necessity
Perspektif etika perang dan keamanan menuntut evaluasi mendasar terhadap cara negara merumuskan ancaman. Fokus eksesif pada alat kekerasan atau pengawasan massal sering mengaburkan pertanyaan esensial: apakah kebijakan keamanan lahir dari proses hukum yang adil dan menghormati prinsip negara hukum? Sistem yang mengorbankan martabat hukum demi keamanan jangka pendek membangun ketidakstabilan jangka panjang. Konvensi internasional memberikan batasan normatif yang tidak boleh diabaikan dalam kerangka demokrasi:
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menegaskan bahwa keadaan darurat tidak membolehkan penangguhan hak-hak non-derogable, seperti hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan.
- Prinsip proporsionalitas dan necessity dalam hukum humaniter internasional—yang relevan dalam operasi keamanan domestik—kerap diabaikan, membuat tindakan negara menjadi berlebihan dan tidak terukur.
- Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi di berbagai negara demokrasi konsisten menegaskan bahwa keamanan tidak boleh jadi dalih untuk membatasi hak konstitusional secara sewenang-wenang.
Membangun Keamanan Nasional yang Legitimate: Dari Threat-Based ke Resilience-Based Berbasis Martabat Hukum
Konsep keamanan nasional yang berkelanjutan dan legitimate hanya terwujud jika dibangun di atas fondasi hukum yang kuat. Artinya, setiap kebijakan—dari undang-undang anti-terorisme hingga strategi pertahanan siber—harus melalui uji publik, analisis dampak hak asasi manusia, dan penilaian oleh lembaga peradilan independen. Martabat hukum dalam konteks ini berarti prosedur yang adil, akuntabilitas institusi, dan kepatuhan terhadap norma hukum nasional maupun internasional. Pendekatan ini menggeser paradigma dari sekadar menghilangkan ancaman (threat-based) menjadi membangun ketahanan masyarakat berbasis hukum (resilience-based). Masyarakat yang percaya pada institusi hukum dan merasa dilindungi olehnya akan menjadi mitra aktif dalam menjaga keamanan, bukan sekadar objek kebijakan represif.
Dalam demokrasi yang sehat, setiap inisiatif keamanan harus dapat dijustifikasi secara normatif—baik melalui lensa hukum konstitusional maupun prinsip etika perang yang menghormati martabat manusia. Tantangan bagi aktivis hukum dan praktisi adalah mengawal transisi ini dari paradigma kekuatan ke paradigma hukum. Pertanyaan etis yang menggugah: ketika negara menggunakan instrumen kekerasan atau surveilans massal, apakah tindakan itu telah melalui uji proporsionalitas yang ketat dan mempertimbangkan dampak terhadap martabat manusia dalam kerangka demokrasi? Keamanan nasional yang legitimate adalah produk integritas sistem hukum, bukan hanya akumulasi kekuatan—dan dalam konteks ini, martabat hukum menjadi fondasi yang tak tergantikan.
