Pemerintah Indonesia secara sistematis melucuti salah satu pilar utama negara hukum: perlindungan privasi warga negara. Di bawah dalih regulasi keamanan nasional, negara memperkenalkan serangkaian kewenangan surveillance yang luar biasa luas, namun mengabaikan checks and balances yang menjadi jantung tata kelola kekuasaan yang konstitusional. Pergeseran paradigma ini tidak hanya mengancam hak asasi manusia, tetapi secara fundamental mencederai martabat hukum itu sendiri, mengubah negara penjaga hukum menjadi pengintai yang sah tanpa kendali.
Ketidakseimbangan Normatif: Kekuasaan Tanpa Koreksi
Analisis mendalam terhadap paket regulasi keamanan nasional terbaru mengungkap bias struktural yang serius. Pemerintah dan aparat keamanan diberi hak untuk mengakses data komunikasi, melakukan pemantauan digital, dan melakukan intervensi dalam ruang privasi dengan dalih pencegahan ancaman. Namun, mekanisme untuk memastikan kewenangan ini digunakan secara proporsional dan perlu hampir tidak ada. Absennya checks and balances yang memadai, seperti persetujuan pra-peradilan atau pengawasan independen ex-post facto, menciptakan ruang gelap di mana kekuasaan dapat berkembang tanpa hambatan, melanggar prinsip *necessity* dan *proportionality* yang diabadikan dalam hukum administrasi dan hak asasi manusia internasional.
- Pelanggaran Prinsip Proporsionalitas: Kewenangan surveillance sering kali tidak dibatasi pada ancaman yang spesifik, berat, dan mendesak, melainkan diberlakukan sebagai instrumen pemantauan massal yang tidak selektif.
- Ketiadaan Mekanisme Pengawasan Efektif: Lembaga peradilan dan komisi hak asasi manusia (HAM) sering kali hanya diberi peran konsultatif atau pemberitahuan setelah fakta, bukan otoritas untuk mencegah atau membatalkan operasi yang melanggar hak.
- Ambang Batas yang Kabur: Definisi 'ancaman keamanan nasional' dalam regulasi ini terlalu luas dan elastis, sehingga rentan disalahgunakan untuk membungkus kegiatan politik, jurnalistik, atau aktivisme damai yang legal.
Ancaman terhadap Martabat Hukum dan Dimensi Etika Negara
Dari sudut pandang etika hukum dan *etika perang* — di mana prinsip pembedaan (*distinction*) dan proporsionalitas juga berlaku untuk konflik antara negara dan warga — situasi ini mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan yang berbahaya. Martabat hukum tercapai ketika kekuasaan dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, dan rasa hormat pada batasan. Ketika negara secara sepihak memperluas kekuasaan surveillance-nya tanpa kendala yang setara, ia pada dasarnya menyatakan bahwa keamanan kolektif — yang sering kali didefinisikan secara sepihak — lebih berharga daripada integritas dan otonomi individu. Ini adalah logika yang menggerogoti fondasi negara hukum, di mana perlindungan hak individu seharusnya menjadi tujuan utama kekuasaan, bukan hambatan yang harus diatasi.
Dalam kerangka Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia, hak atas privasi (Pasal 17) hanya dapat dikurangi dalam keadaan yang sangat ketat, diatur oleh hukum, dan diperlukan dalam masyarakat demokratis. Regulasi yang ada saat ini gagal memenuhi standar ketat ini. Mereka lebih mencerminkan pendekatan keamanan yang mengutamakan kendali absolut, menciptakan paradoks berbahaya: negara yang seharusnya melindungi kebebasan justru menjadi sumber utama ketakutan akan penyalahgunaan data dan pengawasan tanpa dasar.
Lantas, ke manakah arah kita? Apakah aktivis hukum dan masyarakat sipil akan berdiam diri menyaksikan erosi perlindungan privasi yang sistematis? Ataukah ini adalah momen kritis untuk membangun aliansi strategis, mendorong litigasi konstitusional, dan memperjuangkan amendemen regulasi yang memasukkan safeguard hukum yang tidak bisa ditawar: pengawasan peradilan yang wajib, transparansi laporan tahunan kepada parlemen, dan mekanisme ganti rugi yang jelas bagi korban penyalahgunaan? Masa depan martabat hukum Indonesia bergantung pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan etis dan politis ini.
