Di wilayah-wilayah konflik seperti Papua, di mana ranjau ketegangan keamanan bertumpuk, akses terhadap layanan dasar dan keadilan justru menjadi korban pertama yang diam-diam terkubur. Ombudsman Republik Indonesia mengangkat sorotan kritis terhadap fenomena ini, mengungkap kegagalan state function yang paling mendasar: pemenuhan hak warga negara. Dalam vacuum yang tercipta akibat pendekatan keamanan yang hegemonik, prinsip etika pemerintahan dan martabat hukum nyaris tak bersuara. Pelayanan publik yang terdegradasi dan akses hukum yang terbatas bukan sekadar masalah administratif; ini adalah manifestasi dari sebuah krisis konstitusional di daerah konflik, di mana warga sipil dihadapkan pada pilihan yang tak manusiawi: menjadi korban kekerasan atau korban pengabaian negara.
Dosa Ganda Negara: Dari Korban Kekerasan ke Tawanan Birokrasi
Laporan Ombudsman membeberkan situasi tragis di mana warga sipil mengalami victimisasi berlapis. Di satu sisi, mereka adalah target potensial dari dinamika konflik dan operasi militer. Di sisi lain, mereka terjebak sebagai tawanan dari sistem pelayanan publik yang lumpuh. Rumah sakit yang tutup, sekolah yang tak berfungsi, dan kantor pelayanan yang mengunci pintunya, bukanlah sekadar gambar statis dari keterbatasan. Itu adalah bukti nyata pelanggaran terhadap kewajiban negara berdasarkan prinsip etika pemerintahan yang menuntut pelayanan berlanjut bahkan di tengah badai. Keterbatasan akses hukum—seperti ketiadaan pengadilan yang efektif atau minimnya bantuan hukum—memperdalam luka. Warga yang seharusnya dilindungi hukum justru kehilangan saluran untuk memperjuangkan haknya, menciptakan siklus ketidakadilan yang abadi. Di sini, norma hukum yang dilanggar bukan hanya pasal-pasal prosedural, melainkan inti dari perjanjian sosial antara negara dan warganya.
Vacuum Administrasi dan Siklus Konflik Abadi
Dominasi pendekatan militeristik dalam menangani konflik sering kali mengabaikan dimensi kemanusiaan dan pelayanan. Ombudsman secara tegas menilai bahwa pendekatan ini menciptakan kekosongan administrasi (vacuum) yang justru menjadi bensin bagi api ketidakpuasan. Ketika negara hanya hadir dengan wajah senjata, bukan dengan wajah pengadilan, guru, atau dokter, maka legitimasinya di mata rakyat pun luntur. Martabat hukum, yang seharusnya diukur dari kemampuan negara menjamin keadilan dan pelayanan dasar secara setara di seluruh wilayah, mengalami erosi parah di daerah konflik. Kegagalan ini bukan terjadi dalam ruang hampa. Ia melanggar semangat dari berbagai instrumen hukum internasional yang menekankan kewajiban negara untuk melindungi warga sipil dan memastikan akses terhadap kebutuhan dasar selama konflik, sebagaimana tercermin dalam Prinsip-Prinsip Dasar dan Pedoman mengenai Hak atas Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana.
Rekomendasi Ombudsman untuk mengintegrasikan pendekatan keamanan dengan pendekatan pelayanan adalah sebuah panggilan untuk reorientasi kebijakan yang fundamental. Integrasi ini menuntut:
- Penjaminan Akses: Memastikan bahwa operasi keamanan tidak memblokir akses fisik warga ke fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kantor pelayanan publik.
- Pemulihan Fungsi Hukum: Mengaktifkan kembali mekanisme peradilan dan bantuan hukum di daerah konflik, termasuk dengan melindungi para pekerja hukum yang bertugas.
- Prinsip Proporsionalitas dan Kebutuhan: Mengevaluasi setiap operasi militer dengan kacamata etika perang, memastikan bahwa gangguan terhadap kehidupan sipil dan pelayanan publik adalah seminimal mungkin dan benar-benar dibutuhkan secara hukum.
Pertanyaan etis yang paling menggugah bagi para aktivis hukum dan pembuat kebijakan adalah: Di manakah batas toleransi kita ketika alat-alat negara yang seharusnya melindungi justru menjadi penghalang utama bagi warga untuk mendapatkan hak-hak dasarnya? Apakah kita telah begitu terbiasa dengan narasi 'keamanan di atas segalanya' hingga melupakan bahwa keamanan sejati justru lahir dari terpenuhinya keadilan dan martabat manusia melalui pelayanan publik yang berjalan? Sorotan Ombudsman ini adalah cermin yang memantulkan wajah hukum kita yang retak di daerah konflik. Menerima rekomendasi tanpa perubahan substantif hanyalah formalitas kosong; yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menempatkan etika pelayanan dan akses keadilan sebagai jantung dari setiap kebijakan, bahkan—dan terutama—di medan yang paling berbahaya sekalipun.
