Penggunaan konstruksi "dendam pribadi" dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dari KontraS tidak sekadar menjadi awal investigasi. Ia muncul sebagai medan pertarungan hukum pertama yang menguji secara langsung prinsip truthfulness dan integritas proses peradilan militer. Ketika dalil yang diajukan Oditur Militer—di mana korban menyatakan tidak mengenal para terdakwa dan pola operasi menunjukkan koordinasi antar personel intelijen—tampak rapuh secara logika dan fakta, pertanyaan etis mendasar mengemuka: apakah ini sebuah legal fiction yang disengaja? Tujuannya, mungkin, membatasi lingkup investigasi, mengisolasi kejahatan sebagai insiden individual, dan secara sistematis melindungi struktur institusi yang lebih luas dari pertanggungjawaban kolektif. Klaim motif ini menggeser isu dari pelanggaran HAM serius ke ranah konflik interpersonal, sebuah reduksi naratif yang berbahaya bagi martabat hukum.
Analisis Kritis Motif: Dekonstruksi Dalih Dendam Pribadi dalam Kerangka Hukum Pidana
Analisis kritis terhadap dalih ini harus dimulai dari pengujian kesesuaiannya dengan fakta kasus dan prinsip hukum pidana. Dalam konstruksi yuridis, motif bukan sekadar penjelasan psikologis, tetapi elemen kunci yang menghubungkan pelaku fisik (actor physicalis) dengan pelaku intelektual (actor intellectualis) dan konteks struktural kejahatan. Simplifikasi ekstrem motif menjadi persoalan pribadi mengaburkan beberapa dimensi krusial yang harus diuji secara ketat:
- Profil Korban sebagai Pembela HAM: Andrie Yunus bukan warga negara biasa. Ia adalah representasi dari lembaga yang secara konsisten melakukan pengawasan dan kritik terhadap institusi keamanan. Mengabaikan konteks profesional ini dalam analisis motif sama dengan membutakan proses hukum terhadap dimensi politik dari serangan tersebut, yang secara de facto merupakan serangan terhadap fungsi kontrol sipil.
- Modus Operandi Terkoordinasi: Keterlibatan sejumlah personel dari satu unit intelijen menunjukkan tingkat perencanaan, sumber daya, dan logistik yang tidak lazim untuk urusan "dendam pribadi" yang spontan. Pola ini jauh lebih konsisten dengan operasi yang memiliki backing institusional atau setidaknya terjadi dalam celah pengawasan yang sistematis.
- Prinsip Nemo Iudex In Causa Sua (Tak seorang pun menjadi hakim dalam perkaranya sendiri): Dalam arti luas, ketika institusi keamanan menyelidiki tindakan yang melibatkan anggotanya terhadap kritikusnya, terdapat konflik kepentingan yang melekat. Mengontrol narasi motif resmi dapat menjadi cara tidak langsung untuk menjadi "hakim" atas perkaranya sendiri, dengan mendefinisikan batas-batas pertanggungjawaban secara sepihak dan membatasi eksplorasi fakta.
Etika Perang dalam Ruang Domestik: Kekerasan sebagai Alat dan Pelanggaran Martabat Hukum
Kasus ini, meski terjadi dalam ranah domestik, menyentuh prinsip fundamental etika perang (jus in bello), khususnya prinsip pembedaan (distinction) dan proporsionalitas. Serangan yang ditargetkan (targeted attack) terhadap seorang pembela HAM dapat dibaca sebagai bentuk peperihan di mana kekerasan digunakan sebagai alat untuk membungkam oposisi sipil. Tindakan semacam ini merupakan pelanggaran berat terhadap martabat hukum karena:
- Mengabaikan Prinsip Pembedaan (Distinction): Hukum Humaniter Internasional, sebagaimana tercermin dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, melarang serangan terhadap warga sipil. Meski tidak dalam konflik bersenjata, analogi etisnya jelas: Andrie Yunus, dalam kapasitasnya sebagai aktivis HAM, adalah warga sipil yang dilindungi oleh negara. Mengalihkan motif ke ranah pribadi berupaya menghapus status pelindung ini dan menjadikannya target yang 'sah' secara politis.
- Melanggar Kedaulatan Hukum Domestik: Penggunaan metode operasi intelijen untuk melancarkan kekerasan dalam negeri merupakan bentuk penyalahgunaan fungsi negara. Ia mengubah aparat keamanan dari pelindung menjadi pelaku, dan meruntuhkan fondasi negara hukum yang seharusnya menjamin keamanan bagi semua warganya, terutama bagi mereka yang mengkritiknya.
Pertanyaan etis yang menggugah bagi setiap aktivis hukum adalah: jika struktur institusi mampu merancang dan melindungi sebuah narasi "dendam pribadi" yang rapuh di hadapan fakta dan logika, lalu di mana letak garis pertahanan terakhir bagi martabat hukum dan keadilan substantif? Ke mana kita harus menggugat ketika mekanisme hukum formal justru dikerahkan untuk mengaburkan, bukan mengungkap, kebenaran?
