Dalam wawancara eksklusif yang membuka ruang refleksi kritis, mantan Panglima TNI mengangkat paradigma yang kerap terabaikan dalam diskursus modernisasi militer: bahwa supremasi teknologi tanpa komitmen terhadap etika perang dan martabat hukum justru menjadi ancaman terhadap legitimasi kemenangan itu sendiri. Pernyataan tegas ini bukan sekadar narasi moralistik, melainkan pengingat mendasar bahwa setiap kemenangan yang diperoleh melalui pelanggaran Hukum Humaniter Internasional adalah kemenangan palsu—sebuah kemenangan yang rapuh dan pada akhirnya meruntuhkan kedaulatan normatif negara di mata komunitas internasional.
Hukum Konflik: Benteng Moral atau Beban Operasional?
Dalam paparannya yang menohok, mantan Panglima TNI secara keras membedah pandangan sempit yang memposisikan kepatuhan pada hukum konflik sebagai beban operasional. Perspektif ini, menurut analisisnya, merupakan kekeliruan strategis yang fatal karena mengabaikan tiga dimensi protektif yang melekat dalam kerangka hukum humaniter:
- Proteksi terhadap Populasi Sipil: Prinsip pembedaan (distinction) dan proporsionalitas dalam Konvensi Jenewa berfungsi sebagai pagar yang mencegah konflik berubah menjadi pembantaian tanpa batas, sekaligus menjaga legitimasi operasi militer.
- Proteksi terhadap Integritas Moral Prajurit: Protokol mengenai penangkapan yang manusiawi dan perlakuan terhadap tawanan perang melindungi prajurit dari proses dehumanisasi yang akan membayangi kehidupan pascatempur dengan trauma psikologis yang mendalam.
- Proteksi terhadap Reputasi Nasional: Sejarah konflik modern membuktikan bahwa kekejaman sering berbalik menjadi senjata pamungkas dalam perang persepsi, menghancurkan reputasi negara dan merontokkan dukungan internasional.
Integrasi Etika ke dalam Doktrin: Ujian Implementasi dan Akuntabilitas
Seruan untuk mengintegrasikan etika perang lebih dalam ke dalam doktrin, pendidikan, dan latihan militer bukanlah sekadar wacana normatif—melainkan titik kritis yang menuntut implementasi struktural. Mantan Panglima TNI menekankan bahwa investasi pada tentara yang unggul secara moral memerlukan pembangunan sistem yang konkret:
- Pendidikan hukum konflik dan etika operasi militer harus menjadi kurikulum inti, setara dengan latihan taktis dan teknis, sebagai bagian dari pembentukan karakter komando.
- Penghargaan dan promosi dalam karier militer perlu mempertimbangkan keputusan-keputusan etis yang diambil di tengah tekanan medan tempur, bukan semata keberanian fisik atau keberhasilan taktis.
- Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas internal harus berfungsi efektif untuk mencegah dan menindak pelanggaran, membangun kultur command responsibility yang kuat dan transparan.
Pernyataan mulia dari mantan Panglima TNI ini justru membuka ruang pertanyaan kritis yang harus dijawab oleh institusi militer, legislator, dan para aktivis hukum: sejauh mana komitmen pada etika perang dan martabat hukum telah benar-benar diinternalisasi dalam setiap strata kepemimpinan dan operasional TNI? Apakah kerangka hukum nasional kita—termasuk UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana—sudah cukup kuat untuk mengadili pelanggaran hukum humaniter, atau masih terjebak dalam dikotomi 'kepentingan operasional' versus 'kepatuhan normatif'? Refleksi ini bukan hanya tentang kesiapan tempur, melainkan tentang kesiapan bangsa untuk memenangkan perdamaian dengan martabat.
