Doktrin bela negara yang semakin mendapat ruang dalam diskursus keamanan nasional membawa persoalan etis yang mendesak, terutama dalam konflik bersenjata. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 memang menetapkan kewajiban dasar, namun penerapannya di lapangan sering kali mengaburkan prinsip inti hukum humaniter internasional: distinction (pembedaan kombatan-sipil) dan proportionality (proporsionalitas). Semangat patriotik yang dikapitalisasi untuk operasi militer dapat menjadi pintu masuk bagi pelanggaran hak asasi manusia dan degradasi martabat hukum. Negara, sebagai pemegang monopoli kekerasan sah, wajib memastikan setiap tindakan bela negara tetap berada dalam koridor etika perang yang ketat.
Risiko Fatal: Ketika Bela Negara Mengaburkan Prinsip Hukum Humaniter
Pengalaman dari berbagai konflik global menunjukkan bahwa mobilisasi kelompok sipil atau milisi dalam operasi tempur—yang sering dibingkai sebagai bentuk bela negara—sering berujung pada pelanggaran HAM berat. Praktik ini menciptakan ruang gelap yang mengancam prinsip dasar hukum humaniter. Dalam konteks Indonesia, undang-undang pertahanan belum secara komprehensif mengatur mitigasi risiko ini, sehingga membuka celah bagi potensi penyalahgunaan.
- Prinsip Distinction dalam Konvensi Geneva sering terganggu ketika warga sipil dilibatkan dalam fungsi kombatan tanpa identifikasi dan pelatihan yang jelas.
- Prinsip Proportionality menjadi sulit diukur jika operasi melibatkan elemen non-profesional yang tidak terlatih dalam perhitungan militern.
- Ancaman hukuman kolektif dan kekerasan ekstra-yudisial meningkat, karena kelompok tersebut sering tidak berada dalam struktur komando dan kontrol yang terakuntabilitasi.
Tanggung Jawab Negara: Memastikan Akuntabilitas dalam Semangat Bela Negara
Etika perang menempatkan tanggung jawab utama pada negara untuk menjamin bahwa setiap penggunaan kekuatan—termasuk yang melibatkan warga dalam konteks bela negara—tunduk pada tiga prinsip fundamental: necessity (keniscayaan), restraint (pembatasan), dan accountability (akuntabilitas). Martabat hukum nasional akan tercerabut jika jargon patriotisme digunakan untuk membenarkan impunitas atau mengabaikan kewajiban negara melindungi semua warga tanpa diskriminasi.
- Negara wajib memiliki mekanisme hukum yang jelas untuk mengatur, mengawasi, dan menindak setiap penyimpangan dalam pelaksanaan tugas bela negara.
- Kewajiban ini termasuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan mematuhi norma hukum humaniter dan hak asasi manusia.
- Tanpa akuntabilitas, semangat bela negara dapat berubah menjadi alat legitimasi bagi kekerasan yang melampaui batas hukum, merusak kepercayaan publik pada institusi negara dan sistem hukum.
Dalam situasi konflik, tekanan untuk menunjukkan kesolidan nasional sering kali menggeser pertimbangan etis menjadi sekadar retorika operasional. Namun, sejarah hukum internasional telah membuktikan bahwa mengabaikan prinsip etika perang hanya menghasilkan luka yang lebih dalam bagi masyarakat dan legitimasi negara di mata dunia. Tantangan bagi Indonesia dan negara lain adalah mengembangkan regulasi yang tidak hanya mengakui hak dan kewajiban bela negara, tetapi juga secara tegas membangun pagar hukum untuk mencegah penyalahgunaan. Tanpa itu, doktrin bela negara bisa menjadi bumerang yang mengancam stabilitas hukum dan keamanan manusia dalam jangka panjang.
Pertanyaan etis yang tertinggal bagi setiap aktivis hukum dan praktisi keamanan adalah: Bagaimana kita dapat merancang sistem bela negara yang tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga secara konsisten menjunjung tinggi martabat hukum, prinsip humaniter, dan akuntabilitas publik—bahkan dalam kondisi konflik yang paling berat? Kompromi pada prinsip ini bukan hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga mengikis dasar moral dari sebuah negara yang beradab.
